Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Tonjokan 12%

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group
16/3/2024 05:00
Tonjokan 12%
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(Ebet)

PSIKE publik terus diaduk-aduk, akhir-akhir ini. Belum berakhir dibuat sesak napas karena harga kebutuhan pokok strategis yang terus membubung, kini publik dibikin terkaget-kaget oleh pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan pemerintahan baru nanti bakal melanjutkan beleid perpajakan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% saat ini menjadi 12% mulai 1 Januari tahun depan.

Kata kuncinya 'melanjutkan'. Bagi Airlangga, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 (setidaknya versi hitung cepat lembaga survei) ialah garansi kelanjutan. Itu termasuk melanjutkan aturan penaikan tarif PPN. Perkara hidup rakyat kian terdesak oleh penaikan tarif PPN, itu urusan belakangan.

Penaikan PPN dianggap sebagai pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam beleid itu pemerintah dan DPR menetapkan PPN naik jadi 11% mulai 2022 dan menjadi 12% mulai 2025. Produk itulah yang dilanjutkan, dengan alasan menjalankan perintah undang-undang.

Namun, sejumlah analis memperkirakan, bila penaikan tarif PPN jadi 12%, hal itu berpotensi menambah orang miskin baru. Itu merupakan imbas tabungan masyarakat yang bakal makin terkuras untuk belanja. Kendati objek PPN ialah dunia usaha, ujung-ujungnya yang membayar tetap konsumen, para pembeli juga.

Dalam pandangan Center of Economic and Law Studies (Celios), misalnya, kebijakan tersebut akan membebani masyarakat, terutama kelas menengah. Pasalnya, penaikan tarif PPN bisa lebih tinggi daripada kenaikan upah. Jadi, sudah bisa dibayangkan, mencari kerja sulit, persaingan semakin ketat, kenaikan upah minimum juga tidak seberapa, tapi beban bertambah.

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN justru menahan daya beli dan mengurangi konsumsi rumah tangga. Dampaknya, pertumbuham ekonomi kian tertatih-tatih. Lebih dari separuh (sekitar 53%) pertumbuhan ekonomi kita yang 5,05% pada 2023 itu ditopang konsumsi rumah tangga, terutama kaum kelas menengah.

Penaikan PPN itu jelas menonjok kelas menengah yang selama ini terimpit. Kelas menengah tidak saja bakal mengurangi belanja, tetapi juga terpaksa menguras tabungan karena harga barang yang mereka beli akan semakin mahal.

Pada saat situasi 'mantab' (makan tabungan) itu terus-menerus terjadi, tidak menunggu lama tabungan bakal habis. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditabung, tapi tetap harus membeli barang, kaum kelas menengah rentan itu akan turun menjadi orang miskin baru atau di bawah garis kemiskinan.

Tingkat konsumsi rumah tangga yang melambat pada 2023 dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut loyo bakal terus melambat jika kelas menengah turun kelas. Kesimpulannya, kelas menengah itu ialah kelas yang sensitif. Mereka sensitif terhadap kenaikan harga, penaikan pajak seperti PPN, juga sensitif terhadap suku bunga. Bila suku bunga naik, cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) juga naik. Jika PPN naik, belanja yang dibeli juga turut naik.

Padahal, proporsi kelas menengah 'sensitif' itu dalam struktur ekonomi Indonesia mendominasi. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia -Expanding the Middle Class pada 2022, porsi kelas menengah hampir setengah dari total penduduk Indonesia. Bank Dunia dalam laporan mereka itu menggunakan data penduduk Indonesia pada 2016 yang sebanyak 261 juta jiwa. Kelas atas jumlahnya hanya 3,1 juta, sedangkan kelas menengah 53,6 juta, kelas menengah rentan 114,7 juta, kelas rentan 61,6 juta, dan kelas bawah atau miskin 28 juta.

Repotnya lagi, sudah jumlah kelas menengah rentan mendominasi, mereka juga masih rentan jatuh miskin karena tidak mendapatkan stimulus ekonomi langsung dari pemerintah. Untuk kelas bawah, kehidupan sehari-hari mereka masih dibantu dengan bansos. Akibatnya, ketika ada perubahan harga, konsumsi kelas menengah harus ditutup dengan tabungan mereka.

Menaikkan PPN memang memudahkan penambahan pendapatan pajak. Setidaknya, puluhan triliun rupiah bisa diraup dari penaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu. Namun, ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bisa menghilangkan pendapatan hingga ratusan triliun rupiah. Ujung-ujungnya, malah tekor. Bukan solusi menang-menang yang didapat, melainkan malah kalah-kalah karena sama-sama rebah terkena oleh tonjokan 12% itu.

Relasi antara pemerintah dan rakyat yang seperti itu mengingatkan saya akan nukilan lirik lagu karya Rinto Harahap yang dipopulerkan Broery Marantika, Aku Begini, Engkau Begitu:

'Di dalam tidur, di dalam doa kita berjanji

Membuka pintu, buka jendela bersama-sama

Tapi lihatlah, apa yang terjadi

kita terkadang berbeda rasa

Aku begini, engkau begitu

sama saja'.



Berita Lainnya
  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.