Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DI ajang pilpres, gagasan pasangan capres dan cawapres ialah buku yang terbuka. Ia mesti siap dibaca, dikritisi, didebat, bahkan dikuliti.
Publik sah bertanya mengapa sang capres-cawapres memasang target segini atau segitu. Boleh mendebat mengapa mendahulukan yang itu, bukan yang ini.
Dengan cara seperti itu, publik disuguhi arena adu gagasan yang elegan. Ruang publik disesaki oleh pacuan pikiran. Adu gagasan menjadi menu utama. Ajang gas-gasan pun jadi pelengkap saja. Itulah demokrasi yang kita impikan. Demokrasi yang sehat dan menyehatkan, bukan demokrasi asal-asalan yang menekuk akal sehat.
Dalam spirit itulah, saya mencoba melihat salah satu visi-misi para capres-cawapres di bidang ekonomi, lebih spesifik lagi ihwal target pertumbuhan ekonomi. Capres dan cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mematok pertumbuhan ekonomi di rentang 5,5%-6,5%. Target ini lebih tinggi daripada realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi dalam 9 tahun yang hanya 5%.
Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka membawa janji untuk ekonomi RI bisa tumbuh di level 6%-7%, sedangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo–Mahfud MD menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan tepat di angka 7%.
Kita bisa mendebat mengapa pasangan Amin 'hanya' berani mematok pertumbuhan ekonomi di rentang 5,5%-6,5%. Kita boleh juga menyebut target sebesar itu ialah kondisi paling realistis di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dalam lima tahun ke depan. Bayangkan, Jokowi yang pada Pilpres 2014 berani menargetkan rata-rata ekonomi tumbuh 7%, nyatanya gagal merealisasikan.
Namun, rupanya, kegagalan Jokowi merealisasikan target pertumbuhan 7% tidak membuat pasangan Ganjar-Mahfud beringsut untuk memasang target serupa. Orang boleh meragukan target itu, sembari mengkritiknya sebagai janji angin surga. Namun, orang boleh juga membela dengan menyebut bahwa namanya janji, ya, harus penuh optimisme.
Publik juga boleh membelejeti target pasangan Prabowo-Gibran yang meletakkan angka 6% sebagai batas bawah target pertumbuhan ekonomi. Boleh menyangsikan, sah pula untuk membela. Semuanya akan menjadikan ruang publik penuh adu argumentasi, bukan adu besar-besaran dan banyak-banyakan baliho.
Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu jalan menuju kemakmuran. Asal, ia dibarengi dengan pemerataan dan kualitas tinggi. Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan bakal terus menyisakan ketimpangan yang menganga. Pertumbuhan tinggi, tapi tidak berkualitas, bakal meninggalkan rakyat dalam beragam jebakan. Salah satunya, jebakan pendapatan menengah yang makin sulit untuk dihindari.
Target pertumbuhan ekonomi moderat, tapi dibarengi dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan pemerataan, bisa menjadikan pertumbuhan itu amat berkualitas. Apalagi, banyak sumber-sumber pemicu pertumbuhan ekonomi selama ini belum tuntas dibereskan.
Soal investasi, misalnya, indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio dari investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) masih cukup tinggi. Ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam investasi. Alhasil, butuh rasio investasi yang lebih tinggi hanya untuk menaikkan pertumbuhan 1%. Hasil kajian para ahli menunjukkan, saat ini, untuk 1% pertumbuhan ekonomi, nilai ICOR kita butuh 6,8% karena kita tidak efisien.
Jika ingin ekonomi tumbuh 7%, artinya rasio investasi terhadap PDB atau ICOR-nya 47,6% (7 dikali 6,8). Investasi yang perlu dibiayai dengan tabungan baru 36%, artinya butuh 11,6% untuk mencapai 47,6%. Kekurangan 11,6% yang setara sekitar Rp1.900 triliun itu bukan perkara mudah untuk mendapatkan sumbernya. Ada dua cara, utang dan mendongkrak produktivitas.
Menambal kebutuhan 11,6% dari PDB dengan utang jelas membebani anak cucu, karena nilai utang kita sudah besar. Maka, pilihan paling bijak ialah menaikkan produktivitas. Berikhtiar habis-habisan menaikkan kualitas pertumbuhan.
Kondisi saat ini memang berbeda jika dibandingkan dengan era Orde Baru zaman Pak Harto. Ketika itu, setiap pemerintah ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%, ICOR masih level cukup rendah, hanya 4,5%. Tidak mengherankan bila upaya menggapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% bukan tantangan yang rumit. Di hampir tiga dekade kala itu, pertumbuhan ekonomi 7% bisa dicapai.
Karena itu, dari tiga target pertumbuhan yang dicanangkan capres-cawapres, kiranya target pasangan Amin paling realistis. Namun, kontestasi pilpres bukanlah outlook ekonomi. Pilpres kerap menjadi ajang statemen politik. Jadi, biarkan publik mendebat, menilai, dan memilih apakah yang paling dibutuhkan janji realistis atau pernyataan politik yang bisa jadi kesampaian meski sebagian menganggap mustahil, semustahil gajah menerobos lubang jarum.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved