Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIKA politik nasional sedang pada situasi yang dalam bahasa Presiden Joko Widodo kebanyakan drama dan sinetron, bahkan bumbu pertarungan perasaan lebih mendominasi ketimbang pertarungan ide dan gagasan, menjadi wajarkah bila publik semakin menghindar dan menjauh dari politik, termasuk dari ingar-bingar Pemilu 2024 yang kurang lebih tinggal 90 hari lagi bakal digelar?
Pertanyaan seperti itu mungkin tidak terlontar secara langsung. Namun, nuansa yang tertangkap dari suara-suara publik melalui media sosial, terutama dari kalangan generasi muda (milenial ataupun Gen Z), menunjukkan kecenderungan itu. Cukup banyak yang mempertanyakan apa urgensi mereka ikut berpartisipasi dalam perhelatan politik nasional di saat politik justru lebih banyak dimanfaatkan sekaligus dimainkan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kelompok tertentu.
Mereka memang belum sampai termasuk golongan yang tak acuh terhadap politik atau apolitik, tapi sangat mungkin mengarah ke sana kalau tidak diberikan teladan bahwa sesungguhnya politik tidak semelodramatik itu. Mereka belum antipolitik, tetapi boleh jadi akan begitu kalau para aktor politik di tingkat elite tidak menghentikan sandiwara dan seluruh rekayasa pencitraan politik yang kerap mereka buat.
Harus diakui, rentetan peristiwa politik belakangan ini berkebalikan dengan harapan ideal publik. Alih-alih makin mengasyikkan, politik justru kian terlihat menjengkelkan. Bayangkan saja, bagaimana publik tidak jengkel dan makin apatis ketika, misalnya, narasi kegundahan tentang situasi politik saat ini yang lebih banyak berisi drama dan sinetron malah disampaikan oleh orang yang dianggap sebagai salah satu aktor, bahkan mungkin sutradaranya.
Bayangkan pula kedongkolan kalangan anak muda ketika melihat ada perwakilan generasi muda yang pada awalnya dianggap lumayan layak dijadikan contoh bagaimana kaum muda terjun ke dunia politik, eh tiba-tiba merangsek ke panggung tertinggi perpolitikan nasional dengan cara memanjat yang tak lazim. Bahkan kata mayoritas pakar, cara yang ditempuhnya (dengan dibantu ayah dan pamannya) sangat kotor dan merusak tatanan politik demokrasi itu sendiri.
Masih banyak contoh lain yang membuat wajah politik kita saat ini terlihat menyebalkan, bahkan memuakkan bagi sebagian kalangan milenial dan Gen Z. Itu sebabnya tempo hari tagar #kamimuak sempat bertengger cukup lama sebagai trending topic di sejumlah platform media sosial. Muak karena di saat mereka masih meragukan politik dan perangkatnya mampu mewakili pandangan dan kepentingan mereka, yang terus-menerus disodorkan ke hadapan mereka justru contoh perilaku politisi yang buruk.
Kalau diumpamakan, politik Indonesia hari ini ibarat sekeranjang buah yang isinya cuma dua macam: buah yang hampir busuk dan buah yang matang karena dikarbit. Tidak ada pilihan yang bagus, lalu bagaimana mau menarik perhatian pembeli? Begitu pun dengan politik kita, bagaimana mau menawarkan nilai lebih dari suatu proses politik ke publik (pemilih) kalau sebagian pilihan yang ada malah membuat senewen?
Politik kita juga unik. Secara reguler, setiap menjelang pemilu atau pilkada, kita sering mendengar seruan kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang mengedepankan nalar bukan sekadar emosional. Seruan yang tentunya bagus untuk memotivasi publik meningkatkan literasi mereka di bidang politik dan pemerintahan.
Namun, semua menjadi sia-sia karena di sisi lain, para pelaku peran di dunia politik justru acap menonjolkan perilaku yang tidak mencerminkan kecerdasan. Beberapa malah kadang rela menanggalkan dulu kecerdasan mereka demi syahwat politik yang tak berkesudahan. Sudah bisa ditebak, produk yang dihasilkan dari kelakuan seperti itu, ya tidak jauh-jauh dari drama pencitraan dan sinetron politik menyebalkan tadi.
Politik pada akhirnya bagaikan panggung besar yang disesaki para aktor peran dengan segmen drama masing-masing. Terkadang mereka bersekongkol, berkoalisi, bertengkar, bahkan dengan mudah dapat bertukar peran. Mereka, para politikus itu, lebih fokus melakoni drama demi meraih atensi dan simpati publik ketimbang mengurusi persoalan-persoalan masyarakat yang sejatinya menjadi tugas utama mereka.
Kalau begini terus, saya khawatir kalangan muda bakal semakin menjauh dari lingkaran partisipasi politik. Kalau yang terus dipertontonkan ke publik hanyalah seputar sandiwara politik tidak bermutu, politik tanpa esensi, politik nirmakna, politik yang dekonstruktif, sekali lagi saya khawatir itu hanya akan membuat wajah politik di Republik ini bakal terlihat semakin menjengkelkan.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved