Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pelanggaran Etik Anwar dan Hasyim

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
13/11/2023 05:00
Pelanggaran Etik Anwar dan Hasyim
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

ANWAR Usman tidak seberuntung Hasyim Asy’ari. Keduanya sama-sama dinilai memiliki persoalan terkait kepemimpinan. Anwar Usman langsung dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi, sedangkan Hasyim Asy’ari tetap dipertahankan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Persoalan kepemimpinan menjadi sorotan dalam sidang kode etik. Anwar bersama hakim konstitusi lainnya disidangkan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hasyim bersama seluruh anggota KPU disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ada persamaan atas putusan etik kedua lembaga tersebut, yakni seluruh hakim konstitusi dan semua komisioner KPU dinyatakan melanggar kode etik. Pucuk pimpinan kedua lembaga itu dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Sidang pengucapan putusan MKMK digelar pada 7 November 2023. MKMK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Karena itu, ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK dan dilarang mengadili perkara terkait perselisihan hasil pemilu.

Kesimpulan MKMK menyebutkan antara lain bahwa hakim terlapor sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.

Dua minggu sebelumnya, tepatnya 25 Oktober 2023, DKPP menggelar sidang pembacaan putusan atas perkara nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim.

Hasyim mendapatkan sanksi lebih berat atas pertimbangan jabatan yang diembannya. Ia dinilai tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam pembuatan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 2 yang mengatur keterwakilan 30% bakal calon perempuan pascaputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap aturan tersebut.

Persoalan etik juga menerpa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada  anggota dan Ketua Bawaslu pada 23 Oktober 2023.

Harus jujur diakui bahwa publik memberikan perhatian yang sangat besar terhadap dugaan pelanggaran etik di MK ketimbang di KPU maupun Bawaslu. Padahal pemilu bermartabat berada di pundak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.

Martabat pemilu dihadirkan di atas basis peraturan perundang-undangan dan etika. Kata Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren, dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika. 

Andai air samudra etika tidak mengalir, hukum tidak mungkin ditegakkan dengan adil. Jika etika diumpamakan sebagai samudra, hukum merupakan kapal yang berlayar di atasnya.

Kasus pelanggaran etik di MK, KPU, dan Bawaslu merupakan alarm bahaya Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu bekerja di hulu penyelenggaraan pemilu, sementara MK berada di hilir pelaksanaan pemilu bila terdapat perselisihan hasil pemilu. Akan tetapi, pelanggaran kode etik yang menjerat Anwar justru memengaruhi penyelenggaraan pemilu di hulunya.

Dugaan ada konflik kepentingan pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 telah membuka jalan bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo dan juga keponakan Anwar, maju sebagai calon wakil presiden. Atas dasar putusan MK itulah KPU menerima pencalonan Gibran yang saat ini masih berusia 36 tahun.

Kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik tidak bisa ditawar-tawar. Kode etik pemilu disusun untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Meski ada calon wakil presiden dari keluarga presiden yang sedang menjabat, penyelenggara pemilu mestinya tetap tegak lurus atas hukum dan kode etik.

Jangan biarkan penyelenggaraan pemilu diintervensi kekuasaan. Pembiaran intervensi hanya mengantarkan negeri ini, meminjam istilah Francis Fukuyama, mengalami moral miniaturizatio atau pengerdilan moral.

Diakui atau tidak, pengerdilan moral sedang terjadi di tahun politik. Indikasinya ialah penegakan hukum dan etika pemilu terasa kering dari rasa keadilan masyarakat. Pemimpin KPU, Bawaslu, dan MK wajib menghadirkan keadilan dalam Pemilu 2024.



Berita Lainnya
  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

  • Bahlul di Raja Ampat

    10/6/2025 05:00

    PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.

  • Maling Uang Rakyat masih Berkeliaran

    09/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.

  • Menyembelih Ketamakan

    07/6/2025 05:00

    ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.

  • Uji Ketegasan Prabowo

    05/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam

  • APBN Surplus?

    04/6/2025 05:00

    SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.

  • Pancasila, sudah tapi Belum

    03/6/2025 05:00

    NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.

  • Arti Sebuah Nama dari Putusan MK

    02/6/2025 05:00

    APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.

  • Para Pemburu Pekerjaan

    31/5/2025 05:00

    MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.

  • Banyak Libur tak Selalu Asyik

    30/5/2025 05:00

    "LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.

  • Apa Kabar Masyarakat Madani?

    28/5/2025 05:00

    SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.

  • Basa-basi Meritokrasi

    27/5/2025 05:00

    HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.

  • Perseteruan Profesor-Menkes

    26/5/2025 05:00

    ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”

  • Koperasi dan Barca

    24/5/2025 05:00

    KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.