Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Budaya Ogah Mundur

Ahmad Punto Dewan Redaksi Media Group
09/11/2023 05:00
Budaya Ogah Mundur
Ahmad Punto Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

DI antara riuhnya pemberitaan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi setelah rampung mengadili dugaan pelanggaran etik para hakim Mahkamah Konstitusi, terselip satu berita dari luar negeri yang menurut saya cukup menarik. Berita itu memang tidak punya magnitude besar sehingga tidak banyak mendapatkan ruang pemberitaan di media, tapi sesungguhnya sangat relate dengan situasi Indonesia saat ini.

Berita itu datang dari Portugal. Perdana Menteri Portugal Antonio Costa pada Selasa (7/11) mengumumkan pengunduran dirinya setelah kabar penyelidikan atas dugaan kasus korupsi yang melibatkannya menyeruak ke publik. Investigasi tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan dana, korupsi aktif dan pasif oleh tokoh politik, dan penjualan pengaruh. Penyelidikan terpisah kabarnya juga dilakukan terhadap Costa yang diduga melakukan intervensi pribadi untuk mempercepat kontrak.

Mengapa ini menarik, karena di saat yang sama, di Republik ini ada seorang pejabat sangat tinggi, seorang hakim di lembaga yang amat dihormati yakni Mahkamah Konstitusi, justru tidak punya niat untuk mundur walaupun dia sudah terbukti melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Namanya Anwar Usman.

Dialah sumber keriuhan berita soal MK hingga MKMK belakangan ini, setelah dianggap telah mengacak-acak konstitusi lewat putusan MK pada Perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia minimal capres dan cawapres yang sarat dengan kepentingan keluarganya. Atas dasar itu, akhirnya MKMK memberi sanksi pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai Ketua MK. Hakim senior tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Bayangkan, di sana, di Portugal ada Costa yang baru diduga terlibat dalam kasus kejahatan saja sudah rela mengundurkan diri. Di sini, di Indonesia, ada Anwar Usman yang sudah divonis oleh majelis kehormatan lembaganya karena perilakunya yang tidak etis, malah masih mau bertahan sebagai hakim MK. Tak secuil pun niat atau ucapan mundur keluar dari mulutnya. Jangankan mundur sukarela, sudah didesak-desak pun dia bergeming. Ngeyel. Merasa tak bersalah. Ujung-ujungnya playing victim.

Benar saja, belakangan ia mengaku merasa dizalimi dan menjadi korban atas putusan MKMK tersebut. Harkat, derajat, martabatnya sebagai hakim karier selama hampir 40 tahun, kata dia, dilumatkan oleh fitnah yang keji. Anwar merasa difitnah telah memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Padahal, menurut pengakuannya, ia adalah seorang negarawan yang mengambil keputusan demi generasi yang akan datang.

Apa pun dalihnya, pada intinya Anwar ogah mundur sebagai hakim konstitusi. Kita pun mafhum, ia tidak ada bedanya dengan rata-rata pejabat kita yang selalu keukeuh memegang prinsip: kalau masih bisa lanjut, kenapa harus mundur? Meski jelas-jelas gagal, walau nyata-nyata membuat kesalahan, kendati terang benderang terjerat kasus korupsi, mereka biasanya bergeming. "Mundur? Apa itu?" barangkali begitu jawaban mereka kalau ditanya soal keinginan mundur.

Ya, mengundurkan diri bagi seorang pejabat amatlah langka di negeri ini. Saking langkanya, keengganan mundur pejabat bermasalah itu seolah menjadi sebuah standar moralitas baru. Seakan-akan itu menjadi nilai moral dan etika bahwa kita boleh saja mempertahankan kursi empuk jabatan sekalipun kita gagal mengemban tanggung jawab, sekalipun ada setumpuk kesalahan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang kita lakukan saat berada di kursi jabatan itu.

Kita berbeda jauh dengan Jepang yang sangat kuat memegang nilai bushido sebagai landasan etika di negara itu. Salah satu cabang dari konsep nilai bushido ialah meiyo yang merupakan nilai penjagaan harga diri melalui perilaku terhormat. Maka, bagi penduduk maupun pemimpin di Jepang, mengundurkan diri secara terhormat jauh lebih baik ketimbang kehilangan harga diri.

Pun kita tak seperti Taiwan, Korea Selatan, Yunani, Jerman, atau negara-negara lain yang memandang langkah pengunduran diri pejabat ialah suatu bentuk tanggung jawab ketika mereka gagal mengemban tugas atau terjerat dalam suatu skandal. Tak perlu heran bila pengunduran diri pejabat atau perdana menteri seperti yang dilakukan Antonio Costa di Portugal sudah berulang kali terjadi di negara-negara tersebut.

Sementara itu, di sini, yang ada malah kebalikannya. Hakim yang sudah melanggar etik enggak mau mundur. Menteri-menteri yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024 (yang dikhawatirkan bakal memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik mereka) pun ogah lengser. Kiranya keteladanan sudah betul-betul punah di negeri ini.



Berita Lainnya
  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik