Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Relasi Politik Hakim Konstitusi

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
06/11/2023 05:00
Relasi Politik Hakim Konstitusi
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

PEMIKIRAN Erhard Blankenburg, sosilog hukum Jerman, sangat relevan dengan prahara yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Prahara yang dimaksud ialah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi.

Erhard Blankenburg mengatakan bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan dan keterputusan relasi dengan para aktor politik.

Disebutkan bahwa ketidakberpihakan proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan dengan pihak yang berperkara. Karena itu, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas.

Ketidakberpihakan menjadi salah satu prinsip yang tertera dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penerapan prinsip itu ialah hakim konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara.

Ada dua alasan yang mengharuskan hakim konstitusi mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara. Pertama, hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak. Kedua, hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Terkait masalah ketidakberpihakan, terdapat 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi yang diproses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sangat memprihatinkan, ini yang membuat publik mengelus dada bahwa sebagian besar laporan itu ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman.

Ketua MK tidak diatur secara rinci terkait peran dan tugasnya di dalam undang-undang. Meski demikian, dalam praktiknya, Ketua MK bertindak sebagai ketua persidangan dan penanggung jawab umum administrasi di lingkungan MK.

Suara Ketua MK sangat menentukan putusan jika suara hakim lainnya seimbang. Jika 4 hakim menerima dan 4 hakim menolak, suara Ketua MK akan menjadi putusan mayoritas seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan inilah yang memantik reaksi negatif berujung laporan masif dugaan pelanggaran kode etik.

Putusan 90 itu telah mengubah bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sehingga syarat sebagai capres dan cawapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Para pelapor dugaan pelanggaran kode etik menganggap Putusan 90 itu menguntungkan pencawapresan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang saat ini masih berusia 36 tahun. Gibran ialah anak Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman.

Harus jujur diakui bahwa Putusan 90 itu kental beraroma politik. Erhard Blankenburg mengingatkan pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.

Hakim konstitusi mestinya mampu memutus relasi dengan dunia politik sepanjang dirinya nyata sebagai negarawan. Salah satu rujukan menjadi negarawan ialah pernyataan Manuel L Quezon, Presiden Filipina (1935-1944), “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.”

Mereka tidak perlu tunduk kepada lembaga pengusul menjadi hakim konstitusi, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Elok nian bila tiga institusi itu menerapkan standar yang sama dalam menyeleksi hakim konstitusi. Standar utama ialah proses seleksi dilakukan secara transparan dan partisipatif. Bila perlu, dibentuk panitia seleksi yang anggotanya terdiri atas orang-orang mumpuni.

Biarkan MKMK bekerja untuk menampi hakim konstitusi yang melanggar kode etik. Menampi untuk memisahkan hakim konstitusi yang benar-benar negarawan dan hakim konstitusi yang menyaru sebagai negarawan padahal masih merawat relasi dengan para aktor politik di ruang-ruang gelap.

Publik juga jangan terlalu berekspektasi tinggi atas MKMK yang hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat tidak berlaku serta-merta, hakim yang bersangkutan masih diberi ruang untuk membela diri di hadapan Sidang Majelis Kehormatan Banding. Pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Banding diatur tersendiri dalam Peraturan MK yang hingga kini belum dibuatkan.

Ketidakberpihakan dan keterputusan relasi dengan para aktor politik menjadi kata kunci membagun MK yang bermartabat. Jauh lebih penting lagi ialah martabat MK tecermin dari putusannya. Bagaimana nasib putusan soal usia capres-cawapres jika pengambilan putusannya menabrak prinsip ketidakberpihakan dan keterputusan relasi dengan para aktor politik?



Berita Lainnya
  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik