Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UNGKAPAN 'jangan bikin keputusan saat lapar' kiranya benar adanya. Sebuah penelitian dari University of Dundee, Skotlandia, yang diterbitkan dalam jurnal Psychonomic Bulletin & Review, beberapa tahun lalu, pada salah satu resumenya menyarankan agar seseorang jangan mengambil keputusan penting di saat kondisi perut kosong alias lapar.
Kondisi lapar, kata studi itu, dapat menyebabkan orang tidak sabar sekaligus memengaruhi kemampuan berpikir dalam membuat keputusan. Dengan kata lain, perut kosong ternyata tidak hanya akan menyebabkan emosi mudah tersulut, tapi juga bakal mendorong kita mengambil keputusan yang salah atau tidak tepat.
Teori ini sebetulnya sudah lama dipercaya banyak orang. Bahkan, sejarah mencatat tidak sedikit pemimpin dunia tersohor kerap menggunakan 'meja makan' sebagai instrumen lobi, negosiasi, dan diplomasi politik luar negeri mereka, yang sangat mungkin berangkat dari teori 'jangan ambil keputusan saat perut kosong' tersebut.
Satu contoh yang paling terkenal barangkali saat Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengajak Presiden Rusia Dmitry Medvedev makan siang bersama dengan menu burger di Ray's Hell Burger, Arlington, pada Juni 2010 silam. Di meja yang boleh dibilang kecil, kedua pemimpin negara adidaya itu menegosiasikan isu-isu besar, dari pelucutan nuklir hingga masalah ekspor unggas AS ke Rusia.
Hasilnya, seperti dikatakan Obama, sangat signifikan. "Dengan ukuran apa pun, kami membuat kemajuan yang signifikan dan mencapai hasil yang nyata," kata Obama, ketika itu.
Kiranya benar apa yang dikatakan Gilles Bragard, pendiri perkumpulan boga terkemuka di Prancis, Le Club des Chefs des Chefs (CCC), meja makan mampu menyatukan orang-orang yang terpecah oleh politik. Sajian makanan di meja makan semakin diyakini sebagai bagian dari pendekatan soft diplomacy yang efektif.
Di Indonesia, diplomasi meja makan atau diplomasi makan siang juga acap digunakan para elite politik. Untuk soal ini, Joko Widodo termasuk juaranya. Sejak menjabat Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga sekarang Presiden RI periode yang kedua, Jokowi sering memanfaatkan jamuan makan siang sebagai alat komunikasi politik dan diplomasi untuk melancarkan urusan program dan kebijakannya.
Belakangan ia juga melakukan itu untuk urusan-urusan politik. Termasuk, yang teranyar, ketika pada Senin (30/10) lalu ia mengundang tiga bakal calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, untuk makan siang di istana. Lewat acara mengisi perut bareng itu Jokowi ingin mengajak tiga bacapres mengawal Pemilu 2024 berjalan tenang dan damai. Tanpa ada baku fitnah, kampanye negatif, pula menjelekkan dan merendahkan lawan.
Dalam situasi normal, publik mungkin akan memandang diplomasi meja makan Jokowi itu sebagai langkah yang arif dan bijaksana. Boleh jadi Jokowi sedang mengimplementasikan ucapan Bragard bahwa potensi perpecahan akibat kontestasi politik di 2024 bisa dicegah dan dihindari melalui lobi dan diplomasi makan bersama tokoh sentralnya di satu meja.
Namun, siapa bilang situasi sekarang sedang normal? Siapa bilang politik kenegaraan sedang baik-baik saja? Di kala nepotisme tengah dihidupkan lagi, dinasti politik sedang kencang-kencangnya dibangun, bahkan dimodifikasi melalui cara-cara yang di luar nalar hukum dan demokrasi.
Celakanya, salah satu pelaku penyebab ketidaknormalan itu justru Pak Presiden, orang yang mengundang makan siang bareng dan mengajak calon suksesornya mengawal pemilu supaya berlangsung sejuk, damai, dan netral. Mulutnya mengajak kebaikan, tapi tangan, kaki, dan kaki tangannya bertindak sebaliknya. Ia berjanji netral, tapi tak mampu menutupi keberpihakan untuk mendukung sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi pendamping Prabowo.
Tentu bukan salah publik kalau kemudian menganggap diplomasi makan siang Jokowi dengan bacapres itu hanyalah tipu-tipu alias palsu. Ada yang menyebut Jokowi tidak sedang berdiplomasi, tapi tengah melempar basa-basi. Ada yang menuding makan siang hanya pengalihan isu soal dinasti politik yang dibangun Jokowi sekaligus membersihkan citra seusai pencalonan Gibran.
Diplomasi meja makan Jokowi terbukti tidak seperti yang diteorikan. Dengan perut sudah terisi pun nyatanya tidak ada sesuatu bernilai yang dihasilkan dari jamuan makan siang itu. Yang muncul malah janji-janji kosong dari Jokowi soal netralitas. Kosong karena tidak ada kesesuaian antara kata dan tindakannya.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved