Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
LAGI heboh-hebohnya polemik di ruang publik tentang isu dinasti politik ala Presiden Joko Widodo, secara tidak sengaja sebuah tayangan film pendek mampir di layar Youtube dan langsung mencuri perhatian saya. Judulnya Film Pendek II Kemaruk, diunggah oleh akun anaknegeri indonesia. Meskipun sederhana dari sisi penggarapan maupun latar belakang, film yang menurut krjogja.com digarap sutradara Ambar Wiyanto itu sangat cocok menggambarkan situasi perpolitikan nasional terkini.
Sesuai kategorinya sebagai film pendek, film produksi 2020 tersebut cuma berdurasi 18 menit lebih sedikit. Setting-nya juga sangat lokal, menceritakan kejadian di sebuah desa, sepertinya di daerah pinggiran Yogyakarta atau Jawa Tengah. Namun, kesahajaan durasi waktu dan latar itu tidak membuat tontonan tersebut kehilangan pesan. Film itu mampu mendeskripsikan betapa tidak eloknya upaya melanggengkan kekuasaan dengan segala cara yang diinisiasi oleh sifat kemaruk alias serakah.
Dikisahkan dalam film itu, sebuah desa sebentar lagi akan menggelar suksesi alias pemilihan kepala desa (pilkades). Asal Anda tahu, dalam tradisi di perdesaan, aroma kompetisi politik dalam kontestasi pilkades tak kalah keras daripada pilkada atau pilpres sekalipun. Pilkades serupa pilpres dalam versi miniatur. Polemik, intrik, bahkan akrobat politik yang sering kita saksikan di level nasional, sesungguhnya sering pula tersaji di pilkades.
Contohnya ada di film singkat ini. Sang kepala desa, yang tampaknya masih berambisi untuk berkuasa, tidak boleh lagi ikut kontestasi karena terganjal aturan pembatasan masa jabatan. Namun, dengan dalih bahwa masyarakat masih membutuhkan kepemimpinannya dan program-program yang sudah dia jalankan harus ada keberlanjutan, syahwat Pak Kades untuk tetap mengontrol kekuasaan pun tak bisa dibendung.
Dalam prinsip Pak Kades, boleh saja dia tidak bisa memegang langsung kekuasaan desa itu lagi, tapi minimal dia harus bisa mengendalikannya melalui kerabat atau keluarganya. Maka, ia menyorongkan istrinya untuk maju dalam pencalonan. Sang istri awalnya menolak karena menyadari dia tak punya kapasitas untuk itu dan malu jadi cibiran warga. Akan tetapi, lama-lama ia menyerah setelah sang suami terus merayu dan mendesaknya.
Pada titik itulah sejatinya Pak Kades sedang membangun dinasti politik desanya. Agar proses pembangunan dinasti lancar, aral-aral mesti disingkirkan. Gulma-gulma harus dibersihkan. Satu kaki mengangkat sang istri, kaki lainnya menginjak para penentangnya. Dengan menggunakan kekuasaannya, kades mulai menyerang calon lainnya. Kampanye hitam disebar ke warga desa untuk memukul pesaing dengan harapan istrinya bisa melenggang memenangi kompetisi.
Ya, seperti itulah harga sebuah dinasti politik. Harga mahal untuk satu kekemarukan politik. Untuk dapat mendirikannya, jangan harap tangan kita bisa tetap bersih. Untuk bisa mengerek satu sosok (yang seharusnya tidak atau belum layak untuk diangkat), pasti ada pihak lain yang lebih pantas akan dibenamkan, ada sosok lain yang harus dipinggirkan. Lebih parah lagi, ada kepentingan rakyat yang dikorbankan.
Nah, kalau di film ada Pak Kades, di dunia nyata ada 'Pak Lurah'. Sebutan Pak Lurah selama ini banyak diasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Dalam konteks nasional hari ini, apa yang dilakukan Pak Kades di Film Pendek II Kemaruk itu persis seperti yang sedang dilakukan Jokowi. Ia juga diduga tengah membangun dinasti politik demi mengamankan kendali kekuasaan tetap di tangan orang dekatnya.
Bedanya, kalau Pak Kades membangun dinasti melalui istrinya, 'Pak Lurah' memilih melalui anak-anak dan menantunya. Yang membedakan lagi, 'Pak Lurah' sudah menyiapkan fondasi dinastinya sejak tiga tahun sebelumnya ketika anak sulungnya ia promosikan menjadi Waki Kota Surakarta, dan menantu laki-lakinya menjadi Wali Kota Medan. Ibarat membangun rumah, kalau fondasinya sudah ada, tentu proses konstruksi selanjutnya akan lebih mudah.
Karena itu, buat yang mengikuti manuvernya sejak awal, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, sang putra Presiden, sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto ke KPU, kemarin, barangkali sudah tidak terlalu mengagetkan. Melajunya Gibran boleh dimaknai sebagai buah dari kukuhnya persiapan dan fondasi dinasti yang sudah disiapkan sejak awal.
Kini tinggal menunggu hasil akhirnya saja nanti pada Pilpres 2024. Apakah Gibran dengan keunggulan popularitas dan kekuatan kekuasaan yang masih dipegang sang ayah mampu membuat rakyat terbujuk dan melupakan racun dinasti politik yang sesungguhnya telah mencemari prinsip demokrasi dan meritokrasi?
Atau malah sebaliknya, boleh jadi ia akan bernasib seperti istri Pak Kades dalam film yang akhirnya ditinggalkan warga karena mereka enggan mendukung dinasti politik nirkapabilitas. Kita nantikan saja.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved