Kolonialisme Ekonomi

JIKA Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, kata Sun Tzu, seorang jenderal dan filsuf Tiongkok yang hidup lebih dari 2.000 tahun yang lalu, Anda tidak perlu takut akan hasil dari seratus pertempuran.

Salah satu The Art of War Sun Tzu sangat relevan untuk melihat kedigdayaan ekonomi Tiongkok yang telah menguasai perekonomian dunia. Ekspansi ekonomi negeri yang berjuluk ‘Tirai Bambu’ itu mampu melumat kekuatan ekonomi sejumlah negara dengan strategi harga murahnya, termasuk Indonesia.

Perekonomian Tiongkok cukup mengagumkan, meningkat sebesar 6,3% pada kuartal kedua 2023 jika dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh pemulihan penjualan ritel dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengilap (6,3%) meskipun masih di bawah ekspektasi pasar (7,3%), mendorong pengembangan produk-produk negara tersebut ke pasaran dunia secara masif.

Produk impor Tiongkok di Indonesia, misalnya, nyaris tak terbendung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor nonmigas Indonesia dari Tiongkok melonjak 43,71% pada Mei 2023 jika dibandingkan dengan April 2023.

Secara pangsa pasar, barang impor terbanyak yang masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Data Mei 2023 menunjukkan porsi impor asal Tiongkok mencapai 32,80%, disusul Jepang 8,76%, dan Thailand 5,51%.

Serbuan produk impor, khususnya dari Tiongkok, membuat produk lokal tak berdaya. Produk impor itu menjual secara leluasa, baik melalui daring maupun luring. Produk impor dari Tiongkok dijual dengan harga sangat murah dan kualitas relatif baik. Terlebih produk impor yang dijual melalui Tiktop Shop (sekarang ditutup) dan e-commerce.

Melalui algoritma media sosial, Tiongkok mampu mengetahui kebutuhan pasar di Tanah Air secara akurat. Mereka mampu membaca karakter konsumen Indonesia, seperti status sosial ekonomi, harga, geografis, dan demografis. Alhasil, dengan data tersebut produk dari Tiongkok, pakaian jadi, misalnya, sudah menaklukkan pasar Indonesia sehingga industri pakaian jadi dan tekstil di Tanah Air pun gulung tikar, seperti di Jawa Barat.

Belum lagi serbuan produk impor ilegal membuat produk lokal semakin sekarat. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebut, serbuan tekstil impor yang masuk secara ilegal telah membuat industri di dalam negeri tumbang.

Menteri Koperasi dan UKM mencatat impor pakaian dan alas kaki ilegal mencapai 41% sepanjang 2022. Sementara impor yang tidak tercatat, termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki mencapai 31%. Dalam paparannya, Senin (27/3), nilai barang yang tidak tercatat, termasuk barang ilegal pada 2022, senilai Rp104,4 triliun. Teten menyebut kehadiran barang impor ini melukai pelaku UMKM di sektor kecil dan produk tekstil, terutama impor ilegal.

Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia sudah dijajah secara ekonomi dengan masifnya barang impor di e-commerce. Karena itu, kata Presiden, Indonesia harus menjadi negara produsen. "Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," ujar Jokowi di depan Peserta Program Pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara pada Rabu (4/10).Iya berharap Indonesia bisa menguasai pasar ekspor, setidaknya di Asia Tenggara (ASEAN).

Indonesia sudah daurat barang impor. Pemerintah tampak terlambat mengantisipasi serbuan produk impor sehingga produk lokal, terutama yang dikelola usaha mikro kecil menengah (UMKM), terkapar tak berdaya. Padahal, hajat hidup orang banyak tergantung pada sektor ini. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,5%. Selain itu, penyerapan tenaga kerja sektor UMKM ialah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Pemerintah harus memiliki keberpihakan terhadap sektor UMKM. Caranya ialah memberikan suntikan permodalan, meningkatan kualitas dan kapasitas, mengurangi biaya tinggi, dan melapangkan jalan untuk bersaing di pasar domestik dan ekspor.

Saatnya, pemerintahan Jokowi memberikan atensi yang besar. Buat apa gemerlap pembangunan infrastruktur yang ternyata berdampak utang luar negeri yang menggunung, sedangkan produk lokal, termasuk yang diciptakan UMKM megap-megap menunggu sakaratul maut karena tak kuat bersaing dengan produk impor.

Jika tidak ada upaya, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dikumandangkan Presiden Jokowi hanya slogan kosong yang menjadi legasi buruk di akhir jabatan. Tuntutlah ilmu ke negeri China, demikian bunyi sebuah hadis, memberikan petunjuk agar pemerintahan Jokowi tak perlu malu meniru keberpihakan pemerintahan Xi Jinping terhadap UMKM. Tabik!