Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
'AKULAH orang Rempang, akulah orang Galang dan Bulang, pewaris semangat Tuah, Jebat dan Nadim yang kini menghadang kekuasaan zalim
yang datang dengan janji janji dan investasi, tapi nak habisi kampung kampung kami, kampung yang kami warisi ratusan tahun lamanya.
Dulu, moyang kami bertikam lawan Kompeni. Tapi, kenapa di musim ini, kami harus terusir dari kampung sendiri?
Akulah orang Rempang, Bulang dan Galang, tak kan beranjak dari tanah tempat berpijak, tanah warisan moyang wira wira gemilang. Esa hilang, dua terbilang, tiada rela kampung kan hilang.'
Penggalan sajak di atas ialah karya pegiat sastra asal Rempang, Batam, Tarmizi Rumahitam. Ia menuangkan kemarahannya lewat puisi. Ia ingin mengingatkan bahwa suara rakyat Rempang harus didengar sebelum membuat keputusan.
Upaya pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City dengan janji perbaikan ekonomi mestinya tidak meninggalkan siapa pun. Justru yang paling utama, mendengar suara rakyat Rempang tentang janji kesejahteraan tanpa harus membuat mereka pergi dari kampung halaman.
Apakah itu 'penggusuran' atau 'pengosongan', mestinya kuasa modal tidak boleh mendiktekan kehendak. Jika terjadi pertarungan antara modal dan manusia, rumusnya jelas: kemanusiaan mesti dimenangkan. Itu karena manusia priceless, tidak terhitung harganya.
Kasus Rempang kiranya bukti kegagalan negara dalam mendesain dan merencanakan pembangunan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak tersedia ruang luas untuk mendialogkan bagaimana cara mewujudkan janji kemakmuran tanpa pengusiran.
Pendekatan yang digunakan di Rempang, sejauh ini, lebih menonjolkan pendekatan kekuasaan, alih-alih memilih jalan partisipatif. Pendekatan kekuasaan akan memilih pola komunikasi koersif, 'pokoknya harus ikut dan nurut'. Siapa pun yang enggak ikut, dianggap 'antipembangunan', 'provokator', 'tidak prokemakmuran'.
Mestinya, dalam setiap desain peta jalan menuju kemakmuran, setiap orang dilibatkan. Setiap yang orang mesti punya ruang luas untuk mempertanyakan, 'pembangunan untuk siapa?', 'kemakmuran buat siapa?'.
"Rakyat dan aparat sama-sama korban. Investasi yang masih gaib dan belum pasti memberi kesejahteraan telah membuat rakyat dan aparat berjibaku. Ini menyedihkan. Sesama bangsa sendiri saling hantam. Kelak, siapa kah yang paling besar dapat untung, dan siapa yang paling buntung?" kata Tarmizi, sang penyair Rempang.
Apa yang dikatakan Tarmizi diamini oleh pegiat sastra Melayu asal Riau, Syarifah Laila Hayati. Lewat sajak berjudul Ada Lanun di Pulau Rempang, ia menulis:
Inilah kisah disebutkan
Si pulau Rempang namanya
Pulau nan elok indah permai
Masyarakat hidup penuh damai
Datanglah seorang lanun
Lanun membawa keris pusaka
Menikam tanah
Menikam masa
Menghalau sanak sedarah sebangsa
Lanun
Lanun berkaki besi
Atas titah sang maha duli
Ucap petuah si ekonomi
Merebut paksa pustaka Pertiwi
Jika Rempang tak dipeduli
Kisah Rempang hilang tertelan bumi
Kukuh jemari usir lanun
Rempang milik Melayu tua
Hingga akhir masa.
Rempang mestinya tidak perlu menjadi ladang persabungan, bila negara mampu merebut kepercayaan. Cukuplah itu jadi sejarah lampau, di era Orde Baru, ketika kasus Waduk Kedung Ombo, Jateng, atau saat tragedi Nipah, Madura, terjadi.
Semoga kemakmuran terwujud, tanpa harus ada jiwa atau raga yang terenggut. Kemakmuran mestinya milik semua orang, bukan cuma untuk sebagian-sebagian.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved