Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Trial and Error

Ahmad Punto Dewan Redaksi Media Group
31/8/2023 05:00
Trial and Error
Ahmad Punto Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

POLUSI di Jakarta dan sekitarnya belum berhenti menjadi perbincangan publik. Masih ramai. Sama ramainya dengan jumlah pasukan polutan jahat yang juga belum berhenti menyerang udara di Jabodetabek sampai membuat kadar kekotoran udara di Ibu Kota buruk seburuk-buruknya. Polusi itu, konon, sampai membuat kepala negara terbatuk-batuk. Sampai membuat ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan warga Jabodetabek terkena infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA.

Tiba-tiba, pemerintah ramai pula mendiskusikannya. Tiba-tiba istana dan kantor gubernur rajin merapatkannya. Semua ramai, tapi serba-grasa-grusu, seolah-olah polusi datang secara tiba-tiba. Padahal, sejatinya polusi di Jakarta ialah persoalan lama, persoalan yang sejak dulu sudah ada dan terus diingatkan. Polusi udara bukan sesuatu yang ujug-ujug datang 1-2 bulan belakangan ini.

Polusi udara muncul sejak pemerintah tak mampu membendung asap operasional industri dan pabrik. Polusi bertambah banyak sejak negara tak bisa menyetop udara buangan kotor pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan semakin pekat ketika pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tak bisa dihambat dan dikendalikan. Sejak saat itulah polusi udara menjadi problem serius di Jakarta dan sekitarnya, dan mungkin kota-kota besar lainnya.

Memang, sebelum ini polusi tak selalu ramai dibincangkan meskipun sebetulnya terus ada memayungi udara Jakarta. Kenapa? Karena hujan kerap menutup jejaknya dengan cepat. Curahan air dari langit itu yang membersihkan udara kotor. Kalaupun tidak terjadi hujan alami, bisa pula dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk membuat hujan artifisial. Hujan alami ataupun buatan sama-sama efektif mengikat kotoran yang berdiam di udara sekaligus membuangnya.

Karena terbiasa begitu, pemerintah sepertinya lupa cara menangani polusi dari hulunya. Mau yang praktis-praktis aja, mengandalkan hujan untuk menghapus polusi. Bereskan sisi hilirnya, persoalan hulu belakangan, toh yang penting polusi berkurang, udara kembali bersih, publik pun tak banyak protes karena dampaknya tak terlalu terasa.

Lalu, datanglah El Nino. Di saat El Nino datang, musim kemarau kering tiba, menunggu hujan ibarat menunggu Godot. Repotnya, mau melakukan TMC dengan metode cloud feeding untuk membuat hujan buatan, awan yang bakal disemai menjadi hujan juga tak muncul.

Itulah yang terjadi pada 24-27 Agustus lalu ketika tim gabungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan TNI-AU membuat hujan buatan. Selama empat hari itu, sebanyak 4.800 kilogram garam (NaCl) dan 800 kilogram kapur tohor disemai di langit Jabodetabek dengan harapan hujan bakal mengguyur dengan deras.

Namun, apa mau dikata, awan 'gemuk' untuk bisa menyemai hujan tak banyak. Hasilnya, hujan lumayan deras hanya terjadi di pinggiran Jakarta, seperti Depok dan Tangerang. Itu pun tidak lama. Sementara, hujan di Jakarta relatif kecil, jauh dari kata cukup untuk membersihkan udara yang sudah terlampau pekat dengan polusi.

Padahal, Jakarta sedang dikejar waktu. KTT ASEAN sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada 5-7 September mendatang. Biar enggak malu-maluin, pemerintah ingin setidaknya pada hari-hari penyelenggaraan itu langit dan udara Jakarta bisa bersih dari polusi. Karena itu, belakangan, langkah alternatif ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan melakukan TMC berskala mikro.

Cara pertama dengan menyiram jalanan Ibu Kota dan cara kedua, penyemprotan dari atas gedung menggunakan metode water mist system atau sistem kabut. Entahlah, seberapa efektif langkah-langkah itu untuk membersihkan udara dan mencerahkan langit Jakarta. Saya tidak yakin. Barangkali pemerintah juga tidak yakin, tetapi ketimbang tidak melakukan apa-apa, ya siapa tahu berhasil. Kalau gagal, coba cara lain.

Begitulah, dari cerita polusi tadi, kita bisa lihat bagaimana potret negeri ini dalam menangani persoalan. Mungkin tak hanya terhadap polusi, tapi juga persoalan di bidang lain. Kerap melupakan hulu masalah, lalu terkaget-kaget ketika masalahnya makin serius dan kompleks. Apa yang bisa dihasilkan dari kekagetan? Kebijakan yang reaksioner dan sangat mungkin trial and error.



Berita Lainnya
  • Mudarat Paling Kecil

    27/1/2026 05:00

    RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.

  • Pengawas Mati, Korupsi Tumbuh

    26/1/2026 05:00

    KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.

  • Rupiah Vs IHSG

    23/1/2026 05:00

    ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.

  • OTT Tepat Waktu

    22/1/2026 05:00

    BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.

  • Pesta Elite, Nestapa Rakyat

    21/1/2026 05:00

    REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. 

  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.

  • Angka Tiga

    13/1/2026 05:00

    PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).

  • Burung Diadili, Bencana Dibiarkan

    12/1/2026 05:00

    PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah

  • Kutukan Ekonomi Ekstraktif

    09/1/2026 05:00

    VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai

  • Maduro dan Silfester

    08/1/2026 05:00

    APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.

  • Negara Bahagia

    07/1/2026 05:00

    INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.

  • Angka Lima

    06/1/2026 05:00

    ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.

  • Demokrasi Donat Pilkada tanpa Rakyat

    05/1/2026 05:00

    SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.