Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA falsafah Jawa yang sampai saat ini masih relevan kita simpan sebagai pegangan mengarungi hidup: ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, makna falsafah yang sejatinya bersumber dari pesan pujangga Ranggawarsita itu, kira-kira, ialah 'jangan gampang kaget/terkejut, jangan gampang heran/terpukau, jangan mentang-mentang'.
Dalam bidang apa pun, untuk siapa pun, sampai kapan pun, ajaran 'tiga jangan' itu tampaknya bisa masuk. Terlebih buat para pemimpin dan calon pemimpin, baik pemimpin di lingkup terkecil maupun level yang paling besar seperti negara. Kiranya bakal lebih dekat kepada kemudaratan kalau kita punya pemimpin yang kagetan, gumunan, sekaligus suka mentang-mentang atau aji mumpung.
Mungkin tidak perlu sampai tiga-tiganya. Satu saja dulu soal kagetan. Satu sifat itu saja sudah mencerminkan bukan ciri-ciri pemimpin yang baik. Orang yang suka kagetan konon jiwanya kecil. Lantas bagaimana kalau orang yang jiwanya kecil itu harus memimpin orang banyak dengan semua persoalan dan tantangan yang harus ia panggul di pundaknya? Bisa-bisa kerjanya hanya terkaget-kaget setiap hari.
Lebih celaka lagi kalau sikap kagetan itu ditunjukkan hanya sebagai gimik. Berpura-pura mudah kaget demi menarik simpati. Pura-pura terkejut mendengar harga telur ayam sampai Rp40 ribu/kilogram saat blusukan, misalnya, cuma biar kelihatan punya empati dan kepedulian terhadap apa yang dirasakan masyarakat banyak. Padahal, sebagai pemimpin atau calon pemimpin, ia mestinya tahu persis akar persoalannya melalui data dan fakta yang selalu ia dapatkan.
Yang ditunggu dari seorang pemimpin ialah kebijaksanaan dan solusi atas permasalahan yang ada, bukan wajah atau malah topeng kekagetan. Bila pemimpin mudah kaget (betulan), sedikit-sedikit kaget atas kondisi rakyatnya, sangat mungkin ia akan lebih sering mengambil kebijakan reaksioner, hanya didasari emosional tanpa konsep dan analisis yang jelas. Ujung-ujungnya, kebijakannya bisa keliru atau jauh dari kata solusi.
Lain lagi kalau pemimpin suka memamerkan kekagetan palsu, boleh jadi dia bahkan tidak bakal menawarkan solusi apa-apa karena memang bukan itu tujuan dia. Menemukan jalan keluar jadi urusan nomor sekian, syukur-syukur ada, tapi kalau tidak ada ya tidak masalah. Yang penting dia sudah menunjukkan empati (dengan kekagetannya) dan di saat yang sama ia berharap simpati publik balik datang ke dia.
Kata The Beatles, kehidupan ini ibarat 'long and winding road''. Kadang kita disuguhi jalanan yang lurus dan mulus, tetapi tikungan, kelokan, bahkan jalan terjal juga akan selalu muncul dan mesti dilewati. Di balik turunan pasti ada tanjakan, begitu adagium yang kerap jadi patokan para pehobi sepeda alias goweser.
Begitu pun dalam kehidupan berbangsa, dinamika persoalannya tak pernah berhenti, apalagi berakhir. Kalau yang kita hadapi jalanan mulus terus, barangkali tidak terlalu masalah punya pemimpin kagetan. Namun, bagaimana ketika tiba-tiba jalan terjal berliku nongol di depan mata, apa iya kita mau membiarkan si pemimpin kagetan menuntun langkah kita, sementara dia sendiri terkaget-kaget sepanjang jalan?
Kalau sudah begini, tampaknya masyarakat yang harus lebih cerdas menyikapi. Terutama bagi golongan generasi muda, jangan malah ikut-ikutan kagetan. Biarlah perilaku itu jadi gimik orang-orang tua kolot yang secara fisik dan usia memang makin gampang terkena serangan kagetan.
Jika bicara dalam konteks memilih pemimpin negeri, publik masih punya waktu sekitar tujuh bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2004, Februari 2024 mendatang. Dengan tidak ikut gampang terkena sindrom kaget, rakyat bisa lebih matang dalam memilah mana pemimpin atau calon pemimpin yang kagetan dan mana yang tidak. Mana pula pemimpin yang hanya mengandalkan reaksi dan mana pemimpin yang memiliki visi.
Tidak seperti dulu, kini informasi soal calon pemimpin atau wakil rakyat melimpah ruah di ruang-ruang dunia maya. Visinya apa, rencana programnya bagaimana, rekam jejaknya seperti apa, arah politiknya ke mana, dan rupa-rupa informasi lain. Begitu pula informasi dan data perihal isu-isu nasional bahkan global, di berbagai sektor, yang akan menjadi tantangan bangsa ini ke depan.
Semua terpampang lebar di era keterbukaan informasi. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan buat kita untuk ikut-ikutan menjadi masyarakat yang kagetan, gampang terbengong-bengong, atau bahkan jadi masyarakat yang mudah terpukau alias gumunan.
Kalau masih gampang terkaget-kaget, masih suka terbengong-bengong, berarti tidak ada bedanya dengan pemimpin yang kagetan. Antara malas menggali informasi, fakta, dan data, atau memang mereka sedang berpura-pura bodoh.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved