Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUBAHAN itu keniscayaan. Kata Konfusius, hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah. Untuk meningkatkan diri, tegas Winston Churchill, berarti orang mesti berubah. Menjadi sempurna itu, lanjutnya, berarti sering berubah.
Namun, di negeri ini, hari-hari ini, kata perubahan sangat ditakuti oleh sebagian orang, kendati amat dirindukan banyak orang. Mereka yang takut akan perubahan umumnya lalu menakut-nakuti publik bahwa perubahan itu berbahaya. Perubahan itu dianggap teror yang mengganggu kenyamanan, bahkan bisa merusak tatanan.
Padahal, perubahan tidak selalu dari nol. Bisa memang dari nol karena salah perencanaan dan berpotensi jauh menyimpang di kemudian hari. Namun, perubahan bisa saja dari angka 50, bahkan dari 80, menuju angka 100. Berubah itu bisa dari gelap menuju terang, atau dari terang menuju lebih benderang lagi.
Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang mapan, perubahan itu bakal amat menyiksa. Perubahan bisa mengusik zona nyaman, mengganggu status quo, membuat gaduh, biang kekagetan. Narasi bahwa perubahan itu buruk kian dikemukakan.
Namun, barangkali itu terjadi karena bobot politik lebih diberi garis tebal ketimbang substansi. Kata perubahan selalu dicurigai karena boleh jadi ia berasal dari pilihan politik yang berbeda. Jadi, sebaik dan sepenting apa pun perubahan itu, ia menjadi buruk karena digemakan oleh kaum 'seberang' sana.
Apa yang dikemukakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, misalnya, sulit untuk disebut 'tidak berkaitan dengan politik'. Saat memberikan sambutan secara daring di sebuah forum bisnis itu, Luhut menyinggung pihak yang mau membuat perubahan. LBP, singkatan nama Luhut, menyatakan tidak setuju dengan perubahan itu.
"Jadi, saya tidak setuju ketika orang mengatakan membuat perubahan. Anda tahu? Apa yang terjadi dengan perubahan?" tanya Luhut.
Luhut lalu menegaskan hal-hal yang wajib dilanjutkan presiden mendatang, yakni industrialisasi melalui hilirisasi, lalu digitalisasi di semua lini, juga program pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau.
Soal pengembangan infrastruktur untuk menyambung konektivitas orang, barang, dan laju informasi juga tidak boleh diutak atik. Selain itu, ada usaha dekarbonisasi untuk mempercepat net zero emission, sambil menangkap peluang di bisnis ekonomi hijau juga mesti dilanjutkan. Terakhir, menyeimbangkan semuanya dengan 'adil' dan menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia.
Apa yang dikatakan Luhut di atas ialah program yang baik. Namun, apakah semua sudah berjalan menjadi yang terbaik? Jika diibaratkan cahaya, apakah sinar semua program itu sudah sangat benderang sampai ke bumi? Bukankah masih banyak 'mendung' di sana-sini yang menutupi sinar tersebut?
Program menyelesaikan ketidaksetaraan di Indonesia, misalnya. Hingga kini harus diakui, ketimpangan terjadi di banyak titik. Sedikit orang kaya kian mampu menabung kekayaan mereka sehingga jumlah tabungan orang kaya terus tumbuh tiap tahun. Sebaliknya, sebagian besar mereka yang susah, kian susah hidup mereka karena makin 'mantab', makan tabungan.
Begitu juga dengan program hilirisasi, yang terus-menerus dipekikkan telah menghasilkan kenaikan pendapatan ekonomi yang signifikan, tapi tetap meninggalkan jejak kemiskinan di daerah penghasil tambang nikel dan daerah tempat pengolahan nikel didirikan. Itu menandakan bahwa program tersebut masih jauh dari sempurna. Untuk 'kesempurnaan' program-program tersebut, jelas butuh perubahan.
Lalu, mengapa tiba-tiba amat alergi terhadap perubahan?
Padahal, saat Jokowi berkampanye pada Pemilihan Presiden 2014, berkali-kali ia memekikkan janji perubahan. Jokowi, misalnya, berjanji akan ada perubahan di tubuh KPK. Perubahan yang dijanjikan itu di antaranya menambah jumlah penyidik di lembaga antikorupsi itu.
Jokowi juga berjanji jika terpilih menjadi presiden, ia akan membawa perubahan yang fundamental untuk kaum disabilitas. Slogan perubahan juga digemakan Jokowi untuk wilayah perbatasan, mengubah nasib warga pinggiran. Bahkan, Jokowi akan menghela perubahan mental bangsa dengan slogan yang gegap gempita, revolusi mental.
Jadi, jangan takut perubahan. Takutlah justru terhadap kemapanan karena hal itu ialah jebakan. Sebaliknya, kemauan berubah ialah tanda kecerdasan. Seperti kata seorang pemikir, Stephen Hawking, kecerdasan ialah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved