Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Erosi Koperasi

Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group
18/7/2023 05:00
Erosi Koperasi
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

SEIRING dengan tahun politik menjelang Pemilu 2024, dalam peringatan HUT Ke-76 Koperasi di Tenis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7) siang, terlihat suasana berbeda.

Atmosfer politis pun menguar. Peringatan Hari Koperasi kali ini penuh kode-kode dukungan untuk bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengaku yakin bahwa Ganjar Pranowo merupakan harapan untuk kemajuan ekonomi. "Saya yakin Pak Ganjar menjadi harapan kita untuk kemajuan ekonomi," kata Teten yang langsung disambut aplaus meriah dari insan koperasi yang menghadiri acara tersebut.

Setali tiga uang, saat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari menyebutkan sejumlah pejabat yang hadir, salah satunya Ganjar Pranowo, para undangan dari balkon kemudian riuh sembari bertepuk tangan. "Kami berharap Bapak Ganjar Pranowo, kami titip kepada Bapak, nasib kami berikutnya," kata Sri di penghujung pidatonya.

"Ganjar Pranowo presiden," teriak salah satu tamu dari balkon. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk bersebelahan dengan Teten Masduki dan Fadel Muhammad. Ganjar tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna cokelat dan putih. Ia juga mengenakan selendang berwarna merah. Ganjar adalah salah satu dari para kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat yang menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan dari Dekopin. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai telah berjasa dan berpartisipasi aktif dalam membina dan memajukan dunia koperasi.

Di tengah gegap gempita pembangunan di era pemerintahan Joko Widodo, eksistensi koperasi nyaris tenggelam. Di usia ke-76, potret koperasi masih buram. Kendati pun namanya mencuat, bukan karena prestasi koperasi, melainkan kasus delapan koperasi simpan pinjam yang merampok dana nasabah sebesar Rp26 triliun.

Sebenarnya tak ada alasan koperasi untuk tiarap dalam persaingan dengan lembaga ekonomi lainnya di Bumi Pertiwi ini. Pasalnya, baik secara historis maupun konstitusional, koperasi memiliki legitimasi yang kuat untuk tampil sebagai soko guru perekonomian nasional seperti yang dicita-citakan proklamator Bung Karno.

Secara historis, koperasi memiliki peran penting membantu ekonomi rakyat dalam menghadapi cengkeraman penjajahan Belanda sepanjang 1896-1908. Di era itu dimulai munculnya koperasi di bumi Nusantara. Pada 1896 Raden Soeria Atmadja, seorang Patih Pamong Praja, mendirikan suatu bank simpanan di Sumedang untuk menolong para pegawai negeri (kaum priayi) yang terjerat riba dari kaum lintah darat.

Dia lalu memperluas target pasarnya, tak hanya untuk kaum priayi, tapi juga masyarakat Sumedang pada umumnya. Modal bank diperoleh dari pengumpulan sekian persen gaji pamong praja yang ada di Kota Tahu itu. Tiga tahun kemudian, Bank Priayi berubah nama menjadi Afdeeling Bank (Bank Daerah). Bank ini memberikan kredit kepada anggotanya supaya tidak terkena jeratan rentenir. Pada 1915 Raden Soeria Atmadja mendirikan bank desa untuk membantu petani kecil.

Dalam perjalanannya, Afdeeling Bank berubah menjadi koperasi.

Tak hanya itu, pada 1908 Boedi Oetomo mendirikan koperasi rumah tangga, koperasi toko. Selanjutnya koperasi itu menjadi koperasi konsumsi yang dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Koperasi itu semakin besar ketika Boedi Oetomo menggandeng Sarekat Islam. Perjalanan koperasi saat ini senapas dengan Gerakan Kebangkitan Nasional.

Tekad Bung Hatta untuk terus menghidupkan koperasi tak pernah pudar. Pada peringatan Hari Koperasi Ke-27 di Gedung Bioskop Gita Bahari, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, 13 Juli 1974, Bung Hatta, dengan didampingi Ketua Umum Dekopin R Iman Pandji Soeroso dan pejabat-pejabat perkoperasian lain, kepada insan koperasi menegaskan, koperasi merupakan satu-satunya jalan paling tepat untuk mengangkat golongan ekonomi lemah. "Hanya koperasi jalannya," tandasnya.

Dalam pandangan Bung Hatta, koperasi adalah ‘jalan tengah’ dari menguatnya kapitalisme dan sosialisme. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang bisa mewadahi perjuangan rakyat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Koperasi, bagi Bung Hatta, adalah perwujudan ‘daulat rakyat’ bukan ‘daulat pasar’ seperti digagas Adam Smith.

Jauh sebelumnya, pada 12 Juli 1951, Bung Hatta menggelorakan semangat berkoperasi di radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Alhasil, berkat kegigihannya memajukan koperasi di Tanah Air, pada 17 Juli 1953 Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung.

Sayangnya, saat ini dari koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit versi Badan Pusat Statistik pada 2023, tak ada yang menembus pemeringkatan oleh International Cooperative Alliance (ICA). Koperasi-koperasi terbesar di dunia masih terpusat di Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Jepang.

Koperasi di Indonesia masih terjepit sejumlah masalah, seperti tata kelola yang buruk (korupsi), regulasi, teknologi, dan jaringan bisnis tingkat global. Jangan heran bila di masyarakat, koperasi dipelesetkan menjadi ‘kuperasi’. Koperasi makin runyam dan terpuruk jika sekadar menjadi alat politik, tunggangan politik, menuju cita-cita politik pengurusnya. Kasihan deh. Tabik!



Berita Lainnya
  • Mudarat Paling Kecil

    27/1/2026 05:00

    RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.

  • Pengawas Mati, Korupsi Tumbuh

    26/1/2026 05:00

    KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.

  • Rupiah Vs IHSG

    23/1/2026 05:00

    ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.

  • OTT Tepat Waktu

    22/1/2026 05:00

    BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.

  • Pesta Elite, Nestapa Rakyat

    21/1/2026 05:00

    REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. 

  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.

  • Angka Tiga

    13/1/2026 05:00

    PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).

  • Burung Diadili, Bencana Dibiarkan

    12/1/2026 05:00

    PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah

  • Kutukan Ekonomi Ekstraktif

    09/1/2026 05:00

    VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai

  • Maduro dan Silfester

    08/1/2026 05:00

    APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.

  • Negara Bahagia

    07/1/2026 05:00

    INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.

  • Angka Lima

    06/1/2026 05:00

    ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.

  • Demokrasi Donat Pilkada tanpa Rakyat

    05/1/2026 05:00

    SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.