Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah situasi ekonomi global yang kian genting, angka-angka statistik ekonomi kita justru disebut-sebut 'masih stabil'. Pertumbuhan ekonomi diprediksi masih bisa di atas 5%. Angka ketimpangan juga tidak jauh dari capaian tahun lalu di 0,381 (ketimpangan rendah). Begitu pula tingkat pengangguran terbuka juga diperkirakan tidak jauh dari 5,86% (2022).
Namun, mulai banyak yang meragukan ketepatan angka-angka yang 'tenang dan menenangkan' di tengah gejolak tersebut. Mereka yang skeptis membuat perbandingan antara angka-angka di atas kertas itu dan angka-angka pembanding lain yang lebih mikro dan mendetail.
Salah satu data pembanding itu berasal dari hasil survei Bank Indonesia, akhir bulan lalu. BI melaporkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang ditabung (saving to income ratio) tercatat menurun pada Mei 2023, yaitu menjadi sebesar 15,7%. Porsi tabungan terhadap pendapatan terindikasi menurun di seluruh kategori pengeluaran masyarakat.
Namun, kelompok dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta (masyarakat bawah) menjadi catatan paling miris. Porsi tabungan terhadap pendapatan kelompok ini terindikasi menurun menjadi 17,6% pada Mei 2023, dari sebelumnya 15,6% pada April 2023, atau turun sebesar 2,1%.
Sejalan dengan catatan tersebut, porsi utang terhadap pendapatan kian naik menjadi 7,6% dari sebelumnya 6,7%. Angka ini menjelaskan bahwa masyarakat bawah dipaksa kian 'mantab' (makan tabungan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencicil utang-utang yang terus terkerek.
Dalam survei itu, BI juga mencatat indeks ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta ini juga turun 6,7 menjadi 110,1 dari sebelumnya 116,8. Indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dari kelompok pengeluaran ini juga turun dari 129 menjadi 124,5.
Penurunan juga terjadi pada indeks penghasilan saat ini. Angkanya turun dari 110 menjadi 108,3. Melalui catatan survei BI ini dapat dilihat bahwa posisi kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta semakin sulit dan terjepit.
Data pembanding lainnya ialah hasil penelitian tim yang dipimpin Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Sosiologi Perdesaan IPB University Sofyan Sjaf. Dalam tulisannya di Kompas dengan judul Lampu Kuning Indonesia dari Desa, Sofyan menyebutkan bahwa ukuran-ukuran sensitif pembangunan saat ini berada di bawah angka normal.
Ukuran-ukuran sensitif itu ialah ketimpangan (indeks rasio gini), angka pengangguran (persentase penganguran terbuka), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ada kondisi paradoks antara angka yang ditunjukkan pemerintah melalui statistik makro dan capaian pembangunan yang jauh berbeda di realitas lapangan.
Hasil studi Tim Peneliti IPB University di 10 provinsi, 21 kabupaten, dan 171 desa (di luar Pulau Maluku dan Papua) dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka ketimpangan di perdesaan Indonesia berada di level sedang (antara 0,40 dan 0,50) hingga ketimpangan tinggi (di atas 0,5). Angka ketimpangan tinggi terdapat di desa-desa Kalimantan (0,71), Bali dan Nusa Tenggara (0,67), Sumatra (0,59), dan Jawa (0,53).
Hanya Sulawesi yang memiliki angka ketimpangan sedang (0,48). Padahal, data BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kita secara nasional termasuk rendah.
Demikian juga dengan data tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah memprediksi pengangguran terbuka akan ada di kisaran 5,8%. Hasil studi tim IPB menunjukkan sebaliknya: hanya Kalimantan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di bawah persentase dua digit (9,91%). Empat pulau lain berada di atas persentase dua digit, yakni Sumatra (13,20%), Jawa (12,60%), Bali dan Nusa Tenggara (22,31%), serta Sulawesi (19,88%).
Dua data pembanding dari dua institusi kredibel itu penting untuk diapungkan agar kita tidak lekas menepuk dada seusai Bank Dunia menyebut Indonesia sudah naik kelas karena Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kabar itu bagus untuk memupuk harapan. Namun, kita bisa terkecoh, bahkan tersesat, bila bersikap 'fanatik buta' pada statistik makro itu.
Rasa terkecoh itu mirip penggalan lirik lagu Balada Pengangguran milik grup Kantata Takwa: Pembangunan oh!
Pengangguran ya!
Penerangan oh!
Kegelapan ya!
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved