Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DI tengah situasi ekonomi global yang kian genting, angka-angka statistik ekonomi kita justru disebut-sebut 'masih stabil'. Pertumbuhan ekonomi diprediksi masih bisa di atas 5%. Angka ketimpangan juga tidak jauh dari capaian tahun lalu di 0,381 (ketimpangan rendah). Begitu pula tingkat pengangguran terbuka juga diperkirakan tidak jauh dari 5,86% (2022).
Namun, mulai banyak yang meragukan ketepatan angka-angka yang 'tenang dan menenangkan' di tengah gejolak tersebut. Mereka yang skeptis membuat perbandingan antara angka-angka di atas kertas itu dan angka-angka pembanding lain yang lebih mikro dan mendetail.
Salah satu data pembanding itu berasal dari hasil survei Bank Indonesia, akhir bulan lalu. BI melaporkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang ditabung (saving to income ratio) tercatat menurun pada Mei 2023, yaitu menjadi sebesar 15,7%. Porsi tabungan terhadap pendapatan terindikasi menurun di seluruh kategori pengeluaran masyarakat.
Namun, kelompok dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta (masyarakat bawah) menjadi catatan paling miris. Porsi tabungan terhadap pendapatan kelompok ini terindikasi menurun menjadi 17,6% pada Mei 2023, dari sebelumnya 15,6% pada April 2023, atau turun sebesar 2,1%.
Sejalan dengan catatan tersebut, porsi utang terhadap pendapatan kian naik menjadi 7,6% dari sebelumnya 6,7%. Angka ini menjelaskan bahwa masyarakat bawah dipaksa kian 'mantab' (makan tabungan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencicil utang-utang yang terus terkerek.
Dalam survei itu, BI juga mencatat indeks ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta ini juga turun 6,7 menjadi 110,1 dari sebelumnya 116,8. Indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dari kelompok pengeluaran ini juga turun dari 129 menjadi 124,5.
Penurunan juga terjadi pada indeks penghasilan saat ini. Angkanya turun dari 110 menjadi 108,3. Melalui catatan survei BI ini dapat dilihat bahwa posisi kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta semakin sulit dan terjepit.
Data pembanding lainnya ialah hasil penelitian tim yang dipimpin Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Sosiologi Perdesaan IPB University Sofyan Sjaf. Dalam tulisannya di Kompas dengan judul Lampu Kuning Indonesia dari Desa, Sofyan menyebutkan bahwa ukuran-ukuran sensitif pembangunan saat ini berada di bawah angka normal.
Ukuran-ukuran sensitif itu ialah ketimpangan (indeks rasio gini), angka pengangguran (persentase penganguran terbuka), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ada kondisi paradoks antara angka yang ditunjukkan pemerintah melalui statistik makro dan capaian pembangunan yang jauh berbeda di realitas lapangan.
Hasil studi Tim Peneliti IPB University di 10 provinsi, 21 kabupaten, dan 171 desa (di luar Pulau Maluku dan Papua) dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka ketimpangan di perdesaan Indonesia berada di level sedang (antara 0,40 dan 0,50) hingga ketimpangan tinggi (di atas 0,5). Angka ketimpangan tinggi terdapat di desa-desa Kalimantan (0,71), Bali dan Nusa Tenggara (0,67), Sumatra (0,59), dan Jawa (0,53).
Hanya Sulawesi yang memiliki angka ketimpangan sedang (0,48). Padahal, data BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kita secara nasional termasuk rendah.
Demikian juga dengan data tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah memprediksi pengangguran terbuka akan ada di kisaran 5,8%. Hasil studi tim IPB menunjukkan sebaliknya: hanya Kalimantan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di bawah persentase dua digit (9,91%). Empat pulau lain berada di atas persentase dua digit, yakni Sumatra (13,20%), Jawa (12,60%), Bali dan Nusa Tenggara (22,31%), serta Sulawesi (19,88%).
Dua data pembanding dari dua institusi kredibel itu penting untuk diapungkan agar kita tidak lekas menepuk dada seusai Bank Dunia menyebut Indonesia sudah naik kelas karena Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kabar itu bagus untuk memupuk harapan. Namun, kita bisa terkecoh, bahkan tersesat, bila bersikap 'fanatik buta' pada statistik makro itu.
Rasa terkecoh itu mirip penggalan lirik lagu Balada Pengangguran milik grup Kantata Takwa: Pembangunan oh!
Pengangguran ya!
Penerangan oh!
Kegelapan ya!
KATANYA di negeri ini setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.
PEOPLE use all available information to form rational expectations about the future
USIA 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebentar lagi kita rayakan. Sebagian besar rakyat Indonesia menyambutnya dengan sukacita.
BISIK-BISIK tentang orang kuat di pasar gelap peradilan semakin santer.
PENGUASA juga manusia. Karena itu, watak kemanusiaan akan muncul seiring dengan berjalannya waktu.
KEKALAHAN tim nasional U-23 dari Vietnam pada laga final Piala AFF U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta,
ENGKAU yang berinsinuasi, engkau yang sibuk mengklarifikasi. Kau yang melempar tuduhan, kau pula yang repot melakukan bantahan.
TULISAN saya di rubrik Podium edisi Sabtu, 26 Juli 2025, berjudul Rojali-Rohana, memantik sejumlah tanya dari beberapa kawan dan kerabat.
FENOMENA keserakahan dalam menjarah sumber daya ekonomi atau hajat hidup orang banyak sebenarnya bukan perkara baru di Tanah Air.
JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.
SAYA tak bermaksud pesimistis tentang soal yang satu ini. Saya cuma ingin bersikap realistis.
'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.
VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.
BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima
IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved