Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DI tengah situasi ekonomi global yang kian genting, angka-angka statistik ekonomi kita justru disebut-sebut 'masih stabil'. Pertumbuhan ekonomi diprediksi masih bisa di atas 5%. Angka ketimpangan juga tidak jauh dari capaian tahun lalu di 0,381 (ketimpangan rendah). Begitu pula tingkat pengangguran terbuka juga diperkirakan tidak jauh dari 5,86% (2022).
Namun, mulai banyak yang meragukan ketepatan angka-angka yang 'tenang dan menenangkan' di tengah gejolak tersebut. Mereka yang skeptis membuat perbandingan antara angka-angka di atas kertas itu dan angka-angka pembanding lain yang lebih mikro dan mendetail.
Salah satu data pembanding itu berasal dari hasil survei Bank Indonesia, akhir bulan lalu. BI melaporkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang ditabung (saving to income ratio) tercatat menurun pada Mei 2023, yaitu menjadi sebesar 15,7%. Porsi tabungan terhadap pendapatan terindikasi menurun di seluruh kategori pengeluaran masyarakat.
Namun, kelompok dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta (masyarakat bawah) menjadi catatan paling miris. Porsi tabungan terhadap pendapatan kelompok ini terindikasi menurun menjadi 17,6% pada Mei 2023, dari sebelumnya 15,6% pada April 2023, atau turun sebesar 2,1%.
Sejalan dengan catatan tersebut, porsi utang terhadap pendapatan kian naik menjadi 7,6% dari sebelumnya 6,7%. Angka ini menjelaskan bahwa masyarakat bawah dipaksa kian 'mantab' (makan tabungan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencicil utang-utang yang terus terkerek.
Dalam survei itu, BI juga mencatat indeks ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta ini juga turun 6,7 menjadi 110,1 dari sebelumnya 116,8. Indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dari kelompok pengeluaran ini juga turun dari 129 menjadi 124,5.
Penurunan juga terjadi pada indeks penghasilan saat ini. Angkanya turun dari 110 menjadi 108,3. Melalui catatan survei BI ini dapat dilihat bahwa posisi kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta semakin sulit dan terjepit.
Data pembanding lainnya ialah hasil penelitian tim yang dipimpin Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Sosiologi Perdesaan IPB University Sofyan Sjaf. Dalam tulisannya di Kompas dengan judul Lampu Kuning Indonesia dari Desa, Sofyan menyebutkan bahwa ukuran-ukuran sensitif pembangunan saat ini berada di bawah angka normal.
Ukuran-ukuran sensitif itu ialah ketimpangan (indeks rasio gini), angka pengangguran (persentase penganguran terbuka), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ada kondisi paradoks antara angka yang ditunjukkan pemerintah melalui statistik makro dan capaian pembangunan yang jauh berbeda di realitas lapangan.
Hasil studi Tim Peneliti IPB University di 10 provinsi, 21 kabupaten, dan 171 desa (di luar Pulau Maluku dan Papua) dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka ketimpangan di perdesaan Indonesia berada di level sedang (antara 0,40 dan 0,50) hingga ketimpangan tinggi (di atas 0,5). Angka ketimpangan tinggi terdapat di desa-desa Kalimantan (0,71), Bali dan Nusa Tenggara (0,67), Sumatra (0,59), dan Jawa (0,53).
Hanya Sulawesi yang memiliki angka ketimpangan sedang (0,48). Padahal, data BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kita secara nasional termasuk rendah.
Demikian juga dengan data tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah memprediksi pengangguran terbuka akan ada di kisaran 5,8%. Hasil studi tim IPB menunjukkan sebaliknya: hanya Kalimantan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di bawah persentase dua digit (9,91%). Empat pulau lain berada di atas persentase dua digit, yakni Sumatra (13,20%), Jawa (12,60%), Bali dan Nusa Tenggara (22,31%), serta Sulawesi (19,88%).
Dua data pembanding dari dua institusi kredibel itu penting untuk diapungkan agar kita tidak lekas menepuk dada seusai Bank Dunia menyebut Indonesia sudah naik kelas karena Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kabar itu bagus untuk memupuk harapan. Namun, kita bisa terkecoh, bahkan tersesat, bila bersikap 'fanatik buta' pada statistik makro itu.
Rasa terkecoh itu mirip penggalan lirik lagu Balada Pengangguran milik grup Kantata Takwa: Pembangunan oh!
Pengangguran ya!
Penerangan oh!
Kegelapan ya!
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved