ADA pemandangan kontras antara di Indonesia dan di Inggris, pekan ini. Di Indonesia, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan beserta Executive Committee PSSI menolak mundur dari jabatan, kendati desakan untuk itu amat lantang. Para petinggi PSSI didesak mundur seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 134 orang.
Di Inggris, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman mundur dari jabatannya seusai insiden salah kirim e-mail. Ya, hanya gara-gara salah mengirim surat elektronik penting tersebut. Braverman mengatakan mundur setelah dia menggunakan e-mail pribadinya untuk mengirim dokumen resmi kenegaraan kepada rekannya. Dia menyebut itu sebagai 'pelanggaran teknis'.
Puncaknya, dua hari berselang, Perdana Menteri Inggris Liz Truss juga mengundurkan diri. Truss mundur hanya enam minggu setelah dilantik menjadi PM Inggris. Ia mundur setelah keputusannya membatalkan kebijakan pemotongan pajak yang menyebabkan kehancuran pasar selama krisis biaya hidup yang sudah parah. Truss menyampaikan alasannya mundur lantaran tidak bisa menunaikan mandat merealisasikan pemotongan pajak itu.
Truss juga mengatakan mulai menjabat saat ketidakstabilan ekonomi yang hebat melanda. Truss mengatakan partainya memberikan mandat kepadanya untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Ia merasa tidak mampu lagi menunaikan mandat itu.
Dalam beberapa pekan terakhir, Inggris diterjang badai inflasi superhebat. Angka inflasi tahunan Inggris pada September meroket hingga mencapai 10,1%, menjadikannya angka inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir.
Tingginya inflasi Inggris seiring dengan melonjaknya biaya hidup di negara tersebut yang turut dipicu melambungnya harga energi sebagai imbas dari perang Rusia-Ukraina. PM Inggris diamanati untuk membereskan hal itu, tetapi ia merasa gagal. Maka, mundur ialah jalan terbaik yang ia pilih.
Di Indonesia, mundur hampir selalu menjadi pilihan terakhir. Banyak kalangan yang kalaupun akhirnya mundur, bukan karena kesadaran diri, melainkan dipaksa atas status tersangka atau desakan publik yang sudah amat sangat hebat. Begitu juga masih ada yang berusaha berkelit agar tidak mundur.
Rekomendasi dan desakan untuk mundur dianggap angin lalu. Walaupun alasan untuk itu sudah dianggap sangat layak. Bahkan pula, desakan itu dipicu hilangnya ratusan nyawa, bukan lagi perkara sepele seperti salah mengirim e-mail atau perkara penting karena merasa gagal menunaikan mandat.
Di banyak negara, perkara kecil bisa memicu pengunduran diri. Di Jerman, misalnya, perdana menteri mundur karena tersangkut skandal kredit rumah berbunga ringan yang didapat dari keluarga pengusaha (mendapat diskon khusus ketika membeli rumah). Di negeri ini, pejabat yang mengumpulkan puluhan rumah dari 'hadiah' pun masih duduk tenang dan bisa pergi ke kantor memakai mobil dinas dengan wajah tanpa rasa bersalah.
Di negara yang menjunjung tinggi integritas, banyak pejabat memilih mundur sebelum kasusnya meluap sehingga kesalahan mereka tidak terekspos terlalu banyak. Di negeri ini, mau dikecam dan didesak mundur setiap hari pun, bahkan sudah dibuat bermacam-macam tagar di media sosial, tetap bergeming.
Maju terus pantang mundur rupanya dipahami bukan lagi pada tempat yang tepat, melainkan di segala tempat dan beragam suasana. Tidak lagi bisa dibedakan mana tanggung jawab dan mana sikap ndableg. Saat petinggi PSSI menyebut bahwa tidak ada satu pun aturan yang mengharuskan mereka mundur, jelas belaka bahwa soal jabatan sekadar dipandang urusan menjalankan aturan. Soal jabatan dianggap tidak ada urusannya dengan dimensi moral dan etik.
Padahal, keputusan mundur umumnya berhubungan dengan tanggung jawab moral dan etis. Di Jepang, budaya mundur memiliki jejak sejarah panjang tentang tanggung jawab moral samurai. Pada masa kejayaan samurai, seorang pendekar Jepang biasanya membawa dua bilah pedang. Satu katana yang panjang, satu lagi tanto yang berukuran pendek.
Pedang panjang digunakan sebagai senjata untuk menuntaskan misi, sedangkan pedang pendek digunakan untuk seppuku atau bunuh diri jika gagal melaksanakan tugas. Budaya ini hanya memberi pilihan para samurai untuk menang. Daripada ditawan atau malu akibat kalah, lebih baik mati.
Budaya harakiri atau memotong perut sendiri memang sudah nyaris hilang di Jepang, tetapi spirit untuk malu ketika gagal atau melakukan kesalahan tetap tertanam hingga kini. Karena itu, suatu hal yang lumrah di ‘Negeri Matahari Terbit’ itu jika pejabat yang gagal menjalankan tugas mengundurkan diri.
Namun, Indonesia memang bukan Jepang. PSSI juga bukan pemerintahan Inggris. Jadi, kata Abah Lala: ojo dibanding-bandingke, saing-saingke. Yo, mesti kalah.
