PADA periode 1993-1998 sebuah kementerian membuat kebijakan baru. Di atas kertas bagus, tetapi dalam pelaksanaannya kocar-kacir karena sistemnya tidak siap. Kebijakan tersebut diimplementasikan tergesa-gesa tanpa uji coba yang matang. Ibarat pepatah, jauh panggang dari api kebijakan itu, padahal menyangkut hajat hidup orang banyak.
Di sejumlah daerah kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan karena sistemnya baru. Suara-suara protes dari masyarakat pengguna menguar.
Media Indonesia langsung menyambar informasi tersebut menjadi berita utama di halaman 1 (headline). Sang menteri berang meskipun berita tersebut cover both side dari fakta di lapangan (pengguna) dan seorang dirjen yang membawahi proyek tersebut. Beberapa kali Media Indonesia memburu sang menteri berlatar belakang militer untuk diminta konfirmasi selalu ditolak. Pak Menteri emoh diwawancarai Media Indonesia.
Tiba-tiba redaktur saya di edisi Minggu meminta saya untuk mewawancarai menteri yang berkacamata itu untuk mengisi rubrik wawancara yang berisi narasumber yang menjadi buah bibir (news maker). "Dek, kau kejar menteri itu. Aku enggak mau tahu kau harus dapat. Tak ada alternatif narasumber untuk tampil 1/2 halaman di koran edisi Minggu besok. Hanya dia. Kau harus dapat meski sebelumnya jurnalis kita yang ngepos di kementeriannya selalu ditolak," ujar redakturku yang ganteng dan berambut kribo itu.
Menghadapi redakturku yang satu itu tidak ada alasan ngeles, apalagi ‘menyerah sebelum bertanding’. "Oke, Bang, siap," kataku percaya diri, padahal belum tahu bagaimana caranya menembus sang menteri.
Perintah redakturku datang pada Kamis, sementara tenggat (deadline) pada Sabtu siang pukul 12.00 WIB. Jadi, hanya punya waktu sehari (Jumat) untuk memburu sang menteri.
Sehabis salat Jumat di Istiqlal saya merapat ke kementerian yang berkantor di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, itu. Dengan kebingungan bagaimana cara menembusnya karena sebelumnya sang menteri menyatakan tak bisa menerima wawancara Media Indonesia (banned) gara-gara sang menteri merasa kecewa dengan pemberitaan tersebut.
Gusti Allah Maha Penyayang. Tiba-tiba saya bertemu dengan Prof Dr Azyumardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1998-2006, di lobi kementerian. "Hai, Dek, ngapain di sini?" tanyanya heran karena baru pertama kali ketemu di kementerian tersebut. Sebelumnya biasa bertemu di Kampus UIN di Ciputat, Tangerang Selatan. "Kak Edi, tolong bantu wawancara Pak Menteri secara eksklusif karena sebelumnya rekan saya dari Media Indonesia ditolak," kataku.
Aku menyapa Guru Besar Ilmu Sejarah UIN Jakarta yang pada 2022 menjadi Ketua Dewan Pers itu dengan panggilan ‘Kak Edi’ karena semua juniornya di kampus pembaharu menyapanya dengan panggilan akrab tersebut.
Setelah kujelaskan permasalahannya tanpa ba bi bu lagi aku dibawa ke lantai 2 ruangan menteri berkantor. "Tunggu bentar, Dek, saya masuk ke ruangan Pak Menteri," pintanya.
Hanya 5 menit di dalam tokoh pluralis yang mendapat penghargaan Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) dari Kerajaan Britania Raya (2010) keluar. "Dek, masuk!" katanya. "Saya bebas tanya apa saja seputar masalah itu, ya, Kak," kataku. "Iya, bebas. Tanya apa saja," katanya sambil mempersilakan saya masuk. Setelah itu, senior yang kukagumi itu keluar dari ruangan menteri.
Ternyata minta tolong ke tokoh yang dinobatkan sebagai penulis paling produktif dari Penerbit Mizan (2002) itu tidak sia-sia. Jalan lapang terbentang. "Oh, kamu adiknya Prof Azra, ya. Mau tanya apa?" kata Pak Menteri menyambut duluan dengan ramah. Wawancara pun lancar jaya ditemani secangkir teh manis. Pak Menteri dengan lantang menjawab. Tak terasa wawancara berlangsung sejam lebih. "Alhamdulillah ya Allah berhasil," kataku dalam hati seusai meninggalkan ruangan menteri menuju musala di kompleks kementerian untuk menunaikan salat Asar.
Kak Edi ialah sumur keteladanan. Gagasan besarnya tentang keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan melintas batas. Begitu pula kritik tajamnya pada kekuasaan tak sungkan dia sampaikan. Peneliti senior Burhanuddin Muhtadi menyebut Prof Azra sebagai ‘intelektual paripurna’. Haqqul yakin beliau memang intelektual paripurna. Intelektual sejati yang memiliki integritas. Antara kata dan perbuatan seiring dan sejalan. Kini, tokoh transformasi UIN Jakarta itu berpulang. Selamat jalan, Kak Edi. Bangsa dan dunia ini menyayangimu, tapi Sang Khaliq, penguasa langit dan bumi, lebih menyayangimu. Sang profesor menuju keabadian dengan kemuliaan dan pemikiran besar yang ditinggalkannya. Insya Allah husnulkhatimah. Tabik!
