Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
HARGA bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah dinaikkan. Namun, mitigasi atas dampak dari penaikan itu belum sepenuhnya dijalankan. Sebagian malah baru dibicarakan.
Saya menduga masih banyak yang memegang prinsip peribahasa better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Padahal, dampak penaikan harga BBM bersubsidi itu langsung dirasakan. Tidak pakai menunggu.
Dampak psikologis ialah yang paling terasa. Banyak orang panik. Banyak yang ketakutan harga-harga kebutuhan lainnya bakal langsung naik mengikuti naiknya harga BBM bersubsidi. Muncullah panic buying. Situasi itu lalu dimanfaatkan para petualang untuk melakukan aksi ambil untung: menaikkan harga.
Sebagian pemangku kebijakan malah kalah dalam adu cepat dengan para spekulan dan petualang itu. Saat pemangku kebijakan menyiapkan mitigasi berdasarkan deret hitung, para petualang beraksi dengan deret ukur. Pemangku kebijakan bergerak seperti kapal selam, para petualang gesit seperti speed boat.
Yang satunya alon-alon waton kelakon (pelan, tapi pasti), satunya lebih cepat lebih baik. Saat ini, yang dibutuhkan ialah respons cepat, bukan lebih baik terlambat. Perlombaan harus dimenangi pemangku kebijakan.
Better late than never mestinya dikikis untuk urusan mitigasi darurat. Apalagi peribahasa dari Inggris itu sudah berusia lebih dari delapan abad. Dalam kamus The American Heritage Dictionary of Idioms, disebutkan bahwa idiom itu mula-mula dipakai pada 1200-an. Dipakainya pun untuk menunjukkan kekesalan atas ketidakgesitan.
Mestinya, begitu harga BBM dinaikkan, para pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah langsung menjelaskan sejelas-jelasnya mengapa kebijakan itu diambil. Juga, bagaimana kompensasi atas kebijakan itu bakal dijalankan. Intinya, buatlah publik tenang, tidak panik.
Sayangnya, ya, itu tadi, orkestrasi yang dimainkan belum serempak. Musik sudah dimulai, tapi masih ada yang mencari-cari partitur. Ada pula yang baru buka-buka halaman not balok.
Untungnya nasi belum sepenuhnya menjadi bubur. Masih ada waktu walau harus diburu-buru. Pemerintah daerah mesti tancap gas menjadi ujung tombak. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa penaikan harga BBM bersubsidi memang niscaya. Ia bisa jadi obat yang menyembuhkan penyakit menahun buat jangka panjang.
Seturut dengan operasi penenangan itu, bantuan sosial juga mestinya langsung dibagikan. Bukan cuma terus dimusyawarahkan. Toh, data sudah berkali-kali dimutakhirkan. Belum lagi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada sisa anggaran bantuan sosial sebesar Rp7 triliun se-Indonesia yang bisa dihabiskan sebelum 2022 berakhir.
Daripada uang itu nanti menjadi sisa lebih pada akhir tahun, lebih baik disalurkan biar ada uang yang beredar di masyarakat. Biar bisa memperkuat daya beli masyarakat. Itu baru dari Kemendagri.
Di Kementerian Desa, ada aturan yang membolehkan 30% dari sisa dana desa sebesar Rp22 triliun digunakan untuk membantu masyarakat desa yang bakal terdampak penaikan harga BBM bersubsidi.
Dana kompensasi masih bisa bertambah lagi jika permintaan pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengalokasikan 2% dari dana transfer umum untuk kebutuhan bantuan sosial. Semua itu bisa langsung dijalankan jika mau dan tahu. Itu amunisi mitigasi saat ini.
Ruang untuk memitigasi inflasi yang bakal muncul juga masih terbuka. Ada anggaran belanja tidak terduga yang masih tersisa Rp12 triliun se-Indonesia. Anggaran itu tadinya buat jaga-jaga kalau ada bencana tiba.
Hingga Setember ini, alhamdulillah tidak ada bencana hebat (semoga begitu seterusnya) yang membutuhkan anggaran besar. Maka itu, anggaran itu mestinya dapat dialokasikan untuk pengendalian inflasi.
Strategi dan amunisi sudah dimiliki. Tinggal dibutuhkan kecepatan dan ketepatan eksekusi. Atau, masih tetap mau menyanyi better late than never?
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved