HARGA bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah dinaikkan. Namun, mitigasi atas dampak dari penaikan itu belum sepenuhnya dijalankan. Sebagian malah baru dibicarakan.
Saya menduga masih banyak yang memegang prinsip peribahasa better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Padahal, dampak penaikan harga BBM bersubsidi itu langsung dirasakan. Tidak pakai menunggu.
Dampak psikologis ialah yang paling terasa. Banyak orang panik. Banyak yang ketakutan harga-harga kebutuhan lainnya bakal langsung naik mengikuti naiknya harga BBM bersubsidi. Muncullah panic buying. Situasi itu lalu dimanfaatkan para petualang untuk melakukan aksi ambil untung: menaikkan harga.
Sebagian pemangku kebijakan malah kalah dalam adu cepat dengan para spekulan dan petualang itu. Saat pemangku kebijakan menyiapkan mitigasi berdasarkan deret hitung, para petualang beraksi dengan deret ukur. Pemangku kebijakan bergerak seperti kapal selam, para petualang gesit seperti speed boat.
Yang satunya alon-alon waton kelakon (pelan, tapi pasti), satunya lebih cepat lebih baik. Saat ini, yang dibutuhkan ialah respons cepat, bukan lebih baik terlambat. Perlombaan harus dimenangi pemangku kebijakan.
Better late than never mestinya dikikis untuk urusan mitigasi darurat. Apalagi peribahasa dari Inggris itu sudah berusia lebih dari delapan abad. Dalam kamus The American Heritage Dictionary of Idioms, disebutkan bahwa idiom itu mula-mula dipakai pada 1200-an. Dipakainya pun untuk menunjukkan kekesalan atas ketidakgesitan.
Mestinya, begitu harga BBM dinaikkan, para pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah langsung menjelaskan sejelas-jelasnya mengapa kebijakan itu diambil. Juga, bagaimana kompensasi atas kebijakan itu bakal dijalankan. Intinya, buatlah publik tenang, tidak panik.
Sayangnya, ya, itu tadi, orkestrasi yang dimainkan belum serempak. Musik sudah dimulai, tapi masih ada yang mencari-cari partitur. Ada pula yang baru buka-buka halaman not balok.
Untungnya nasi belum sepenuhnya menjadi bubur. Masih ada waktu walau harus diburu-buru. Pemerintah daerah mesti tancap gas menjadi ujung tombak. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa penaikan harga BBM bersubsidi memang niscaya. Ia bisa jadi obat yang menyembuhkan penyakit menahun buat jangka panjang.
Seturut dengan operasi penenangan itu, bantuan sosial juga mestinya langsung dibagikan. Bukan cuma terus dimusyawarahkan. Toh, data sudah berkali-kali dimutakhirkan. Belum lagi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada sisa anggaran bantuan sosial sebesar Rp7 triliun se-Indonesia yang bisa dihabiskan sebelum 2022 berakhir.
Daripada uang itu nanti menjadi sisa lebih pada akhir tahun, lebih baik disalurkan biar ada uang yang beredar di masyarakat. Biar bisa memperkuat daya beli masyarakat. Itu baru dari Kemendagri.
Di Kementerian Desa, ada aturan yang membolehkan 30% dari sisa dana desa sebesar Rp22 triliun digunakan untuk membantu masyarakat desa yang bakal terdampak penaikan harga BBM bersubsidi.
Dana kompensasi masih bisa bertambah lagi jika permintaan pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengalokasikan 2% dari dana transfer umum untuk kebutuhan bantuan sosial. Semua itu bisa langsung dijalankan jika mau dan tahu. Itu amunisi mitigasi saat ini.
Ruang untuk memitigasi inflasi yang bakal muncul juga masih terbuka. Ada anggaran belanja tidak terduga yang masih tersisa Rp12 triliun se-Indonesia. Anggaran itu tadinya buat jaga-jaga kalau ada bencana tiba.
Hingga Setember ini, alhamdulillah tidak ada bencana hebat (semoga begitu seterusnya) yang membutuhkan anggaran besar. Maka itu, anggaran itu mestinya dapat dialokasikan untuk pengendalian inflasi.
Strategi dan amunisi sudah dimiliki. Tinggal dibutuhkan kecepatan dan ketepatan eksekusi. Atau, masih tetap mau menyanyi better late than never?
