Jejak Sultan, Raja Melindungi Komodo

TEMAN saya hendak berwisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo. Ia sudah menginstal aplikasi Insa. Untuk berkunjung ke dua pulau yang terletak di Taman Nasional Komodo (TNK) itu harus mendaftar melalui aplikasi tersebut. Berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Tiba-tiba ia berteriak sangat kencang sehingga mengagetkan semua pengunjung kedai kopi pagi itu. Begitu menekan fitur Wildlife Komodo di aplikasi Insa, keluar angka IDR15.000.000. Mulutnya ternganga-nganga dan matanya terbelalak melihat angka itu.

Pemerintah menetapkan biaya kontribusi sebagai upaya konservasi kepada pengunjung TNK hingga Rp3,75 juta per orang setiap tahun, yang dibayarkan secara kolektif per empat orang menjadi Rp15 juta. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk membatasi kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan beberapa kawasan di TNK lain sebanyak 200.000 orang per tahun.

Penetapan tarif itu pada mulanya memicu demo penolakan dari Forum Masyarakat Peduli Pariwisata (Formap) Kabupaten Menggarai Barat. Namun, pada 3 Agusus 2022, Formap akhirnya meminta maaf kepada publik dan menyampaikan dukungan terhadap penaikan tarif menuju TNK demi konservasi komodo.

Konservasi komodo sudah menjadi darah dan daging masyarakat setempat. Jejak konservasi dapat ditemui dalam buku Peran Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam di Indonesia. Buku terbitan Maret 2022 karya Pandji Yudistira Kusumasumantri.

Pada halaman 72 dan 73 dibahas peran Sultan Ibrahim dan Raja Alexander Baroek dalam melindungi komodo. Melindungi komodo tidak hanya dalam bentuk lisan, keduanya menerbitkan regulasi.

Sultan Ibrahim adalah penguasa ke-13 Kesultanan Bima yang memerintah selama 34 tahun dari 1881 sampai 1915. Sultan Ibrahim mempunyai jasa besar dalam penyelamatan binatang langka komodo.

“Sultan Bima memerintahkan semua masyarakat yang berada sama dengan komunitas komodo untuk membiarkan hewan langka tersebut hidup secara bebas dan melarang memburunya apalagi merusak sarang dan semua tindakan yang akan mengancam kelangsungan habitat komodo,” tulis Pandji Yudistira.

Selanjutnya, Sultan Bima menerbitkan peraturan nomor 163 pada 12 Maret 1915 tentang perlindungan satwa komodo yang berlaku bagi penduduk di Kesultanan Bima.

Perlindungan atas satwa komodo dilanjutkan meski pada 1920 terputus hubungan Flores dan Kesultanan Bima. Pemerintahan Otonomi Daerah Manggarai menerbitkan surat keputusan nomor 27 pada 1 Juli 1926 tentang perlindungan satwa komodo yang berlaku bagi penduduk di wilayah Manggarai. Setelah itu terbit peraturan Kerajaan Manggarai pada 21 September 1938 mengenai pelarangan berburu satwa komodo.

Buku itu menjadi bukti bahwa sejatinya rakyat Manggarai tidak pernah menolak konservasi untuk melindungi komodo. Sebaliknya, sejarah membuktikan masyarakat setempat sudah terbiasa, turun-temurun, untuk berbagi ruang dengan komodo.

Karena itu, teman saya menyarankan agar penaikan tarif itu perlu disosialisasikan secara luas dengan menekankan kepentingan konservasi. Kiranya dijelaskan pula komitmen pemerintah agar pariwisata menyejahterakan rakyat.

“Jangan sampai muncul kesan pariwisata khusus untuk orang kaya. Tidak ada tempat untuk orang miskin,” katanya. Saya menghibur teman itu. Kata saya, sudah banyak orang miskin hidup di daerah pariwisata superprioritas Labuan Bajo. Berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021, penduduk miskin paling banyak terdapat di Kecamatan Komodo yang menjadi pusat pariwisata superprioritas dan Kecamatan Lembor pusat pertanian.

Pariwisata harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, kontribusi pariwisata terhadap APBD Kabupaten Manggarai Barat masih rendah. Selama ini APBD setempat ditopang oleh kontribusi dana perimbangan sebesar 72%. Pariwisata hanya menyumbang 2,71% kepada APBD 2020 atau turun dari tahun sebelumnya, sebesar 10,85% pada 2019.

Apakah dengan menaikkan tarif masuk ke TNK berdampak pada kesejahteraan rakyat setempat? Teman itu menyarankan kontribusi untuk APBD mestinya bisa lebih besar lagi dari persentase pembagian Rp15 juta itu.

Menurut dia, dari Rp15 juta itu dialokasikan untuk Balai TNK Rp2 juta, PAD provinsi dan kabupaten hanya Rp200 ribu, biaya asuransi Rp100 ribu, dana konservasi Rp7,1 juta, fee PT Flobamor yang merupakan BUMD milik Pemprov NTT Rp5.435.000, dan biaya pajak Rp165 ribu.

PT Flobamor adalah badan usaha milik daerah yang selama ini menggeluti usaha penyeberangan, tapi kini dipercaya untuk mengimplementasikan program Experimentalist Valuing Environment (EVE) yang digagas Pemprov NTT dalam pengelolaan TNK. Elok nian bila PT Flobamor mau menggandeng BUMD kabupaten setempat sebagai mitra kerja.

Kata teman saya, sebaiknya masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan konservasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Perlu dibentuk lembaga independen yang mengawasi konservasi, melibatkan masyarakat, gereja, dan pemda.

Ia juga menawarkan solusi agar pariwisata untuk semua. Kiranya dipertimbangkan kebebasan memilih wisatawan untuk menentukan keikutsertaannya dalam sistem keanggotaan paket wisata EVE. Wisatawan yang tidak mau berpartisipasi dalam sistem keanggotaan tersebut, terutama pelajar dan mahasiswa, tetap bisa mengakses destinasi wisata alam di seluruh kawasan TNK menyesuaikan dengan kuota pengunjung yang berlaku.