PEPATAH ‘daripada hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri’ tidak berlaku bagi para pekerja migran Indonesia. Mereka lebih memilih mengadu peruntungan di negeri orang ketimbang kelaparan di negeri sendiri, baik dengan jalan ‘halal’ maupun jalan ‘haram’ alias ilegal.
Mengadu peruntungan ke negeri orang bukan perkara mudah meski ditempuh dengan jalan ‘halal’. Mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyiapkan segala sesuatunya demi mengadu nasib di negeri orang. Belum lagi harus meninggalkan keluarga.
Bila suami, dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Bila isteri, dia harus meninggalkan anak dan suaminya. Bila masih lajang, dia harus meninggalkan orangtua tercintanya. Tak sedikit di antara mereka harus menjual ternak, kebun, sawah, kendaraan, dan aset properti lainnya. Bila modal masih kurang juga, mereka terpaksa pinjam kepada lintah darat atau calo dan oknum pengerah tenaga kerja yang memberikan ijon dengan bunga selangit sekitar 27%-30%.
Istillah pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) secara substansi sami mawon alias sama saja. Mereka adalah warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Sebutan
TKI yang termuat pada UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah dicabut dengan UU Nomor 18 Tahun 2017. Perubahan regulasi inilah yang pada akhirnya memunculkan istilah PMI sehingga sebutan TKI sudah tidak lagi dipakai dalam aturan yang baru.
Dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Regulasi yang memayungi pekerja migran itu menegaskan bahwa PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
Meski menempuh jalur sah untuk menjadi pekerja migran, tak sedikit pula kisah getir nan mengharukan menimpa mereka. Tak digaji, diperkosa, dan mengalami kekerasan fisik lainnya oleh sang majikan durjana. Beberapa di antaranya menderita kelumpuhan, kebutaan, dan bahkan meninggal dunia, baik di negeri orang maupun setibanya di Tanah Air.
Yang terbaru, informasi yang diluncurkan Koalisi Buruh Migran Indonesia Berdaulat (KBMB) menyentak publik. Mereka menyebut sebanyak 149 PMI meninggal di lima pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.
Namun, kisah sukses bergelimang emas tak bisa dimungkiri pula menghampiri sejumlah PMI. Saya mendapat cerita kisah sukses bikin ngiler warga sekampung saya di Karawang, Jawa Barat. Kebaikan sang majikan (suami istri) di negeri jazirah Arab terhadap PMI tersebut sangat luar biasa. Setiap akan pulang ke kampung halaman, ia diantar sang majikan ke bandara sambil berlinang air mata penuh haru. Bahkan, sang majikan pernah menengok si pekerja migran ke kampung halamannya.
Belakangan, ada pula kisah pekerja migran yang menuai kesuksesan setelah menjadi Youtuber dengan konten-konten yang menarik dan unik dari negeri tempat mereka bekerja. Mereka mampu menggaet subscriber yang tinggi. Alhasil, pundi-pundi menggiurkan pun mereka raup.
Tak hanya itu, mereka menjadi narasumber hingga diwawancarai media massa di Indonesia. Konten-konten mereka pun sering dicomot media arus utama di Tanah Air.
Sebut saja Alman Mulyana, pria asal Jawa Barat yang menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Dia acap kali menyedot perhatian publik dengan video blog (vlog) miliknya yang mengisahkan kehidupan sehari-hari, misteri-misteri, hingga pariwisata di negeri kerajaan tersebut. Youtuber kondang ini berhasil meraih 2,23 juta subscriber. Sejumlah pekerja migran di Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lain, juga banyak yang sukses mengikuti jejak Alman Mulyana.
Mereka sering disebut pula sebagai pahlawan devisa. Nilai dana remitansi yang dikirim pekerja migran ke Tanah Air pun sangat tinggi, Rp160 triliun per tahun. Nilai remitansi tersebut yang terbesar setelah penerimaan devisa dari sektor migas.
WNI yang bekerja di mana saja di kolong jagat ini harus dilindungi negara. Oleh karena itu, negara pun seharusnya hadir melakukan pengawasan dari hulu sampai hilir terhadap arus pekerja migran. Sanksi yang berefek jera harus dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mafia pekerja imigran ‘jalur haram'. Kehadiran negara seperti itu sungguh tugas mulia. Namun, jauh lebih mulia apabila negara menciptakan ‘hujan emas di negeri sendiri’. Tabik!
