Dominasi Lelaki atas Nama Jalan

PADA saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama 22 jalan dengan nama seniman Betawi dan tokoh Jakarta, perhatian publik langsung tertuju ke Pengadilan Negeri Kebumen.

PN Kebumen, Jawa Tengah, sedang menggelar perkara terkait dengan gugatan warga atas kebijakan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang mengganti nama jalan. Perkara ini menginspirasi warga Ibu Kota untuk menempuh langkah serupa ketimbang protes tak berujung.

Arif Sugiyanto meresmikan perubahan penetapan nama jalan di beberapa ruas jalan protokol di Kota Kebumen pada 17 Desember 2021. Penggantian nama jalan di Kebumen tersebut bertujuan menghargai dan mengenang jasa para pahlawan nasional serta jasa dari para tokoh daerah Kebumen.

Penggantian nama jalan itu ditolak warga sehingga berujung di pengadilan. Warga mendaftarkan perkara nomor 9/Pdt.G/2022/ PN Kbm pada 15 Februari 2022. Sudah dua kali sidang digelar.

Tidak tanggung-tanggung, warga menuntut ganti rugi Rp50 miliar dan meminta hakim menghukum tergugat untuk mengembalikan nama-nama jalan yang diubah ke nama semula.

Penggantian nama jalan dengan nama pahlawan nasional dan tokoh daerah memang menjadi tren. Di Jakarta, pada 1950, sebanyak 90 jalan berbau Belanda dan Tionghoa diganti antara lain dengan nama pahlawan. Misalnya, Oranje Boulevard diganti menjadi Jalan Diponegoro, Nassau Boulevard menjadi Jalan Imam Bonjol, dan Heutsz Boulevard menjadi Jalan Teuku Umar.

Persoalan lain muncul terkait dengan kesetaraan gender. Penelitian Zeffry Alkatiri dari Universitas Indonesia menyebutkan hampir 90% nama jalan di Jakarta didominasi nama lelaki.

Hanya 2 dari 22 nama jalan yang diganti dengan nama seniman Betawi dan tokoh Jakarta ialah perempuan. Mereka ialah Mpok Nori dijadikan nama jalan di Bambu Apus Raya dan Hj Tutty Alawiyah diabadikan nama jalan di Warung Buncit Raya.

Kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih banyak lagi mengabadikan nama perempuan untuk jalan melengkapi yang sudah ada seperti Jalan Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Radin Intan, dan Jalan Rasuna Said.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan perubahan nama jalan itu demi mengenang jasa para tokoh Jakarta. Jasa para tokoh yang sudah meninggal memang patut dikenang seperti esai Sanento Yuliman berjudul Dalam Bayangan sang Pahlawan.

“Arwah para pahlawan harus selalu dibangkitkan, yaitu ditampilkan ke dalam kesadaran kita. Hal ini kita lakukan dengan jalan pengheningan cipta, ikrar-ikrar, upacara-upacara, dan pidato-pidato pada setiap kesempatan—makin sering makin baik. Nama pahlawan tercantum di jalan-jalan, idealnya pada semua jalan dan gang,” tulis Sanento Yuliman.

Meski demikian, sejarah pula membuktikan, nama-nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasikan kekuasaan. Jalan sebagai representasi kekuasaan muncul dalam penelitian Sarkawi B Husain yang sudah dibukukan dengan judul Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960).

Disebutkan bahwa setiap kekuasaan membutuhkan media untuk merepresentasi kekuasaannya dan simbol kota menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk kepentingan itu. Simbol kota juga menjadi alat untuk melihat relasi sosial dalam masyarakat.

Dari hasil studi Sarkawi B Husain dapat dilihat bahwa selain monumen, patung, dan tugu, nama-nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasikan kekuasaan. Perebutan simbol nama jalan di Surabaya dibahas secara khusus pada halaman 77-107.

Perubahan nama jalan di Surabaya ternyata tidak berlangsung mulus. Di masa pemerintahan Wali Kota Soenarto Sumoprawiro, menjelang HUT Ke-708 Kota Surabaya pada 31 Mei 2001, Jalan Raya Darmo akan diubah menjadi Jalan Soekarno-Hatta. Perubahan nama itu ditentang warga dan warga menang.

Alasan pemerintah kota saat itu ialah untuk menghargai jasa Soekarno-Hatta sebagai proklamator. Kota Surabaya mungkin satu-satunya kota besar yang tidak menjadikan Soekarno-Hatta sebagai salah satu nama fasilitas publik. “Perebutan simbol antara negara dan masyarakat yang menggunakan alasan sejarah pun tidak terhindarkan,” kata Sarkawi.

Mengapa masyarakat lebih suka menggunakan nama lama jika dibandingkan dengan nama baru yang notabene ialah pahlawan nasional? Sarkawi memberi jawaban bahwa perubahan nama jalan menjadi nama pahlawan hanya dilakukan atas keinginan dan prakarsa pemerintah kota. Usulan nama pahlawan versi masyarakat disingkirkan.

Jauh lebih elok lagi jika penggantian nama jalan mempertimbangkan gender. Jakarta sejatinya belum memberikan ruang yang layak bagi kaum perempuan. Penggantian nama jalan saat ini hanya menebalkan budaya patriarki.