POTRET buram masih mewarnai perpolitikan di Tanah Air. Pasalnya, sejumlah kebijakan dalam bentuk regulasi, misalnya, masih coreng-moreng. Bahkan, tidak layak untuk disahkan karena kejar setoran sehingga menegasikan proses sesuai dengan prinsip good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Akibatnya, atas kebijakan yang dihasilkan dalam proses politik di DPR itu dilakukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasilnya, UU yang dibuat dengan metode omnibus law itu diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII Tahun 2020.
Dalam putusan mereka, MK menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Selain itu, terjadi perubahan penulisan pada beberapa substansi seusai persetujuan bersama DPR dan Presiden serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga MK menyatakan proses pembentukan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 ialah tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil.
Potret buram tidak hanya dari sisi karya politikus di Senayan. Dari sisi perilaku sebagian politikus sungguh tak patut dicontoh, seperti banyak kasus rasuah yang menjerat anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tercatat sejak 2004 hingga 2020 (terhitung Mei 2020), sebanyak 274 anggota DPR-DPRD menyandang status sebagai tersangka KPK.
Setali tiga uang. Tak hanya di dewan, kepala daerah yang berasal dari partai politik tak kalah garang dalam mencuri uang rakyat. Berdasarkan data di situs Kpk.go.id, sejak 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan kepolisian.
Dengan melihat fenomena tersebut, tak mengherankan bila tingkat kepercayaan publik kepada para politikus mengalami titik nadir. Tengok saja, hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) soal tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Survei itu menunjukkan institusi demokrasi yang paling krusial, seperti partai politik, DPR, DPD, dan MPR, justru mendapat kepercayaan publik relatif rendah jika dibandingkan dengan institusi demokrasi lainnya. Survei IPI digelar pada 11-21 Februari 2022.
Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sebesar 54,2%. DPR sebesar 61,2% dan DPD sebesar 64,7%.
Sementara itu, tingkat kepercayaan publik pada lembaga lain relatif tinggi, seperti TNI 92,7%, Presiden 85,1%, Mahkamah Agung (MA) 79%, Mahkamah Konstitusi (MK) 78%, Polri 75,2%, pengadilan 74%, KPK 73,8%, dan kejaksaan 73,8%.
Realitas di atas benar-benar membuat miris. Seharusnya mereka jangan terjebak oleh kepentingan sesaat. Juga sesat tentunya. Ketua Umum Partai NasDem dalam berbagai kesempatan menegaskan seyogianya politikus naik kelas menjadi negarawan. "Negara ini mengharapkan politikus yang negarawan karena Indonesia defisit negarawan dan inflasi politikus," tandasnya.
Mereka seharusnya tak hanya bicara tentang pemilihan umum berikutnya, tetapi bicara bagaimana masa depan bangsa selanjutnya. Dua hal itu yang sering kali dijadikan pembeda antara politikus dan negarawan.
Politik sejatinya, kata Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, dimainkan orang yang memiliki moralitas tinggi. Politik adalah seni untuk mencapai tujuan tertinggi, yakni kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama. Politik bukan alat untuk menyalurkan syahwat liar nan primitif, seperti memperkaya diri, aksi semau gue, nirempati kepada publik, dan praktik homo homini lupus lainnya. Tabik!
