Reshuffle untuk Siapa?

DALAM bernegara, presiden merupakan istimewa. Istimewa baik sebagai lembaga maupun orang yang mengisinya. Saking istimewanya, ia mendapatkan banyak hak istimewa.

Di antara banyak hak istimewa itu, ada hak prerogatif. Ada beberapa definisi hak ini, salah satunya merupakan kekuasaan yang langsung diberikan konstitusi. Definisi tersebut merunut pendapat Thomas Jefferson, tokoh yang menulis Declaration of Independence. Presiden ketiga AS yang ikut menyusun konstitusi AS.

Power granted him directly by constitution. Begitulah Jefferson menjabarkan hak prerogatif. Karena diberikan langsung oleh konstitusi, hak ini jelas sangat bernilai. Dampak yang dihasilkannya pun akan sangat berarti sehingga mesti digunakan secara hati-hati.

Di Indonesia, presiden juga punya hak-hak prerogatif. UUD 1945 telah mengaturnya. Pasal 10, misalnya, menggariskan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.

Dulu, presiden punya kekuasaan penuh memberhentikan dan mengangkat Panglima TNI. Akan tetapi, kini, setelah UUD 1945 direvisi, ia harus mendapat persetujuan DPR. Jadinya, hak prerogatif presiden rasa parlemen.

Presiden juga punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, para pembantunya. Hak itu tercantum di Pasal 17 UUD 1945. Jadi, nasib menteri sepenuhnya bergantung pada presiden. Siapa yang dipilih dan diangkat, kapan dipilih dan diangkat, kapan diberhentikan, siapa pula penggantinya, semua kewenangan presiden.

Hak prerogatif itulah yang baru saja digunakan Presiden Jokowi. Pada Rabu paing (15/6), dia me-reshuffle kabinetnya. Merombak jajaran pembantunya. Ada dua menteri yang diganti. Pertama, Menteri Perdagangan M Lutfi. Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

M Lutfi digantikan Zulkifli Hasan. Pos yang ditinggalkan Sofyan diisi Hadi Tjahjanto. Zulhas ialah Wakil Ketua MPR. Pak Hadi merupakan mantan Panglima TNI.

Presiden juga mengangkat tiga wakil menteri. Ada pendatang anyar, yakni Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR dan Afriansyah Noor sebagai Wamen Tenaga Kerja. Satu lagi, John Wempi Wetipo menjadi orang nomor dua di Kemendagri, bergeser dari posisi sebelumnya sebagai Wamen PU-Pera.

Perombakan kabinet ialah hal biasa meski akan menjadi tak biasa kalau kerap dilakukan. Selama menjadi RI-1 sejak 2014, Jokowi pun sudah beberapa kali bongkar pasang anak buahnya. Bahkan, hingga periode kedua masih tersisa dua tahun, menteri perdagangan telah enam kali bersulih.

Perombakan dilakukan kala dibutuhkan di saat roda pemerintahan tak berjalan seperti yang diinginkan. Ia hanya bisa menjadi sarana perbaikan jika memang ditujukan untuk perbaikan, bukan untuk yang lain. Bukan sekadar akomodatif politik, bukan semata merangkul kawan, bukan sebatas imbal jasa, bukan cuma bagi-bagi jatah.

Celakanya, hal-hal yang tak biasa itu kental terasa dalam reshuffle kali ini. Tidak sedikit yang menanggapinya secara negatif. Ada yang melabelinya dengan reshuffle bercanda. Ada yang sudah serius menunggu, tapi hasilnya begini doang.

‘Begini doang’ merupakan ungkapan ketidakpuasan. Memang banyak yang tidak puas, termasuk saya. Soal kapasitas menteri dan wakil menteri baru boleh diperdebatkan. Namun, soal latar belakang, bagi saya, amatlah tidak pas.

Beberapa waktu lalu, Jokowi mengeluhkan sebagian pembantunya yang mulai tidak fokus bekerja karena energi dan pikirannya terbagi untuk 2024. Mereka kebanyakan menteri dari partai politik. Namun, kini Jokowi malah menambah lagi pembantunya dari partai politik.

Zulhas ialah Ketua Umum PAN yang memutuskan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021. Dia menjadi pemimpin partai keempat yang merangkap jabatan di kabinet. Dia menyusul Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa, dua koleganya di Koalisi Indonesia Bersatu. Dia mengikuti jejak Prabowo Subianto.

Bahwa M Lutfi yang berasal dari kalangan profesional harus diganti, saya sepakat. Dia nyata-nyata gagal sebagai Mendag. Coreng-moreng minyak goreng hingga harga-harga kebutuhan pokok yang tak turun-turun merupakan bukti tak terbantahkan kegagalan itu. Pertanyaannya, haruskah Zulhas yang orang parpol yang menggantikan?

Dua wamen baru juga orang partai. Raja Juli ialah Sekretaris Dewan Pembina PSI, adapun Afriansyah Noor Sekjen PBB. Makin banyak saja jadinya politikus di Kabinet Indonesia Maju ini.

Dalam tulisan saya sebelumnya berjudul Fokus untuk tidak Fokus edisi 20 Mei, saya berpendapat sehebat apa pun, mustahil seseorang menjalankan dua tugas mahapenting dengan sama baiknya. Yang satu tugas sebagai pembantu presiden untuk melayani rakyat, satunya lagi sebagai pengelola partai demi kepentingan partai. Keduanya berada di habitat berbeda.

Memberhentikan dan mengangkat menteri memang hak prerogatif presiden. Semua orang tahu itu. Tidak ada yang bisa mencampurinya. Namun, ia kiranya bukan kekuasaan mutlak. Masih ada yang membatasinya, yaitu hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari penguasa.

Benarkah kocok ulang kali ini benar-benar untuk rakyat? Untuk siapa, untuk apa Jokowi sebenarnya melakukan reshuffle? Mungkin pembaca yang budiman punya jawaban? Silakan.