Pemilu Kok Coba-Coba

BAGAIMANA nasib demokrasi kita ke depan? Bagi saya, jawaban atas pertanyaan soal cerah buramnya demokrasi kita ke depan amat bergantung pada tiga hal: disikapi penuh optimisme, dicemaskan, atau malah dikeluhkan.

Jika banyak orang bersikap optimistis terhadap demokrasi, jika instrumen-instrumen demokrasi bekerja secara baik dan benar, jika demokrasi diisi para petarung sejati, pemerintahan yang demokratis akan mengantarkan negeri ini pada barisan negara maju. Segera tiba masanya kita menjadi negara sejahtera.

Mengapa bisa begitu? Karena sejatinya demokrasi yang dijalankan dengan sistem yang baik dan benar itu akan mempercepat kemakmuran. Demokrasi akan menjamin partisipasi publik. Demokrasi (yang baik dan benar) akan mengawasi dan mengoreksi segala upaya pembelokan jalan pembangunan ekonomi ke arah 'sekadar untuk kepentingan sekelompok orang'.

Namun, hingga kini demokrasi kita masih dicemaskan. Mereka yang cemas umumnya khawatir bahwa demokrasi kita sudah 'dibajak' elite yang ingin meraih sukses kekuasaan lewat jalan pintas. Jalan terabas itu 'disediakan' lewat politik identitas dan politik uang.

Politik identitas mengaduk-aduk emosi pemilih melalui simbol-simbol keagamaan atau primordialitas asal-usul. Dulu, diyakini politik identitas ini hanya bisa menyasar orang-orang berpendidikan rendah. Kini, faktanya, politik identitas juga gampang merasuki kalangan berpendidikan tinggi, tidak terkecuali profesor sekalipun.

Kecemasan lainnya ialah politik uang, transaksional, politik wani piro. Praktik tersebut bahkan diyakini sudah berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak mengherankan bila output dan out come dari politik transaksional itu ialah elite korup. Praktik politik wani piro itu membuat korupsi langgeng. Seperti lingkaran setan, mata rantainya tidak kunjung bisa tuntas diputus.

Sebetulnya politik uang bisa dikikis dengan komitmen keras yang dimulai dari elite politik. Gerakan 'politik tanpa mahar' yang digagas dan dipraktikkan Partai NasDem sudah seyogianya menjadi kabar baik bagi demokrasi. Sayangnya, alih-alih menjadikan gerakan bersama, 'politik tanpa mahar' masih pula dicibir.

Sikap yang juga ikut menentukan warna demokrasi kita ke depan ialah masih banyaknya keluhan. Sikap keluhan terhadap demokrasi itu banyak berasal dari pejabat dan elite pemerintahan. Bahasa yang kerap muncul ialah demokrasi itu 'biang kegaduhan', 'pemicu instabilitas', 'berbiaya mahal', dan 'bertele-tele'.

Imbas dari keluhan itu ialah 'godaan' untuk memangkas jalan demokrasi. Itu terlihat, misalnya, dari sejumlah undang-undang yang proses kelahirannya dianggap mengabaikan partisipasi publik. Muncul pula godaan memperpanjang masa jabatan atau tiga periode dengan alasan kelangsungan pembangunan. Pendek kata, sistem mesti menuruti orang, bukan orang taat asas pada sistem.

Maka itu, sejumlah survei menunjukkan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Data dari The Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan indeks demokrasi negeri ini sempat mengalami tren membaik sejak reformasi hingga mencapai puncaknya pada 2006. Namun, sayangnya, setelah 2006 hingga sekarang, indeks tersebut justru menurun.

Akan tetapi, saya percaya bahwa pemilihan umum bisa menjadi momentum untuk mereparasi itu semua. Pemilu yang berkualitas akan membersihkan kerak fan residu yang mendompleng dan menempel dalam demokrasi kita. Pemilu menjadi indikator penting untuk melihat sampai di mana praktik demokrasi kita.

Dalam pandangan ilmuwan politik Robert Dahl, pemilu sesungguhnya merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi pemerintahan demokrasi pada zaman modern. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di sebuah negara. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan demokrasi.

Kick-off Pemilu 2024 sudah dimulai, kemarin. Kiranya, penting untuk direnungkan pernyataan Andrew Reynolds, ahli politik, yang menyebut bahwa pemilu merupakan sarana amat penting untuk memilih wakil rakyat yang bekerja dalam proses pembuatan kebijakan negara. Karena itu, agar pemilu memantik optimisme terhadap kelangsungan demokrasi, berikhtiarlah sekeras-kerasnya mewujudkan pemilu berkualitas. Jangan seperti iklan, 'pemilu kok coba-coba'.