Jebakan Subsidi

SUBSIDI negara kepada rakyatnya sebetulnya bertujuan mulia. Ia dimaksudkan untuk memberdayakan yang lemah agar bisa berlari dalam garis mula yang sama. Dengan subsidi, yang tak berdaya bisa berjalan, lalu lari kencang.

Namun, subsidi bisa menjadi jebakan, bahkan kutukan, bila berada di tangan yang salah dan dikelola secara salah pula. Di tangan pemburu rente, subsidi menjadi lahan basah mendulang fulus. Di tangan orang bermental meminta dan menuntut, subsidi menjadi candu. Ia harus diminta terus dan terus. Lagi dan lagi.

Apakah negeri ini telah 'tiba' dalam situasi seperti itu? Tidak sepenuhnya, tapi ada nuansa seperti itu. Kita merasa telah 'terjebak' pada persoalan subsidi. Hampir semua rezim mengeluhkan subsidi, terutama saat nilainya membengkak. Hampir tiap episode membuncitnya subsidi energi, orang meributkan subsidi yang salah sasaran.

Pun saat ini, ketika dunia dalam ancaman krisis pangan dan energi. Perang Rusia-Ukraina (Presiden Putin menganggap belum perang, melainkan pemanasan) telah membuat harga pangan dan minyak dunia membubung. Pekan ini, harga minyak dunia sudah menyentuh US$121 per barel, dua kali lipat dari perkiraan harga minyak di APBN 2022.

Jika perang tidak disudahi atau malah menjadi-jadi, prediksi harga minyak dunia menyentuh US$150 per barel bukan hal yang mustahil. Dalam kondisi seperti itu, pukulan telak dirasakan negara-negara net importir minyak, termasuk Indonesia. Sudah begitu, harganya mesti disubsidi pula. Sebagian salah sasaran pula. Itu berarti pukulan supertelak bertubi-tubi.

Akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengakui beratnya beban APBN bila subsidi akibat melambungnya harga minyak tidak dibenahi. Jokowi menyebut sampai saat ini harga bahan bakar minyak di Indonesia masih menjadi yang termurah jika dibandingkan dengan negara lain. Jokowi mencontohkan di Singapura, BBM sudah seharga Rp32 ribu per liter, Jerman Rp31 ribu per liter, dan Thailand Rp20 ribu per liter.

"Kita ini, kita, pertalite masih di angka Rp7.650, pertamax Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Karena kita tahan terus," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Mei 2022.

Jokowi menerangkan dampak dari pemerintah yang terus menahan laju kenaikan BBM dunia, jumlah dana subsidi BBM yang digelontorkan juga semakin membesar. Jokowi pun mempertanyakan sampai kapan pemerintah bisa terus menahan pembengkakan subsidi tersebut. "Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense (of crisis) yang sama. Berat, nahan harga seperti itu, berat," ujar Jokowi.

Subsidi energi diproyeksikan melonjak sejalan dengan tingginya harga minyak mentah global. Alahsil, beban APBN diproyeksi juga melesat. Sejumlah analis ekonomi memprediksi subsidi energi, termasuk dana kompensasi ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina akan membengkak menjadi Rp320 triliun. Artinya, pemerintah harus menambah Rp190 triliun dari total subsidi tahun ini yang hanya Rp134 triliun.

Memang berat, tapi di mata orang-orang yang optimistis akan selalu ada jalan yang tersedia. Mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM dan tarif listrik sesuai harga keekonomian ialah jalan paling mudah. Namun, ia punya risiko amat besar pula. Risiko yang muncul ialah inflasi yang bakal terkerek akibat efek domino naiknya harga BBM yang diikuti kenaikan harga barang-barang lainnya. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat tergerus. Setelah itu, ekonomi kembali melesu.

Itu karena separuh dari pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli. Pandemi covid-19 telah membuktikan itu. Dalam kurun dua tahun pandemi, daya beli masyarakat terempas. Alhasil, pertumbuhan ekonomi pun terjun bebas. Malah kita sempat mengalami resesi saat pertumbuhan ekonomi kuartalan berturut-turut negatif.

Selain risiko ekonomi, menaikkan harga BBM dan tarif listrik secara berturut-turut, bahkan bersamaan, bakal memunculkan risiko politik. Suhu politik akan memanas, bahkan bisa mendidih, terutama bila terus dikipasi para petualang politik. Isu pemangkasan subsidi dalam perekonomian yang baru siuman seperti saat ini amat gurih untuk digoreng menjadi isu politik.

Lalu, dari mana pemerintah menambal kekurangan subsidi Rp190 triliun itu jika bukan dengan menaikkan harga? Lagi-lagi saya sependapat dengan sejumlah ekonom yang mengusulkan beberapa skema. Tambahan perkiraan subsidi Rp190 triliun bisa diambil dari sebagian windfall (keuntungan mendadak) pendapatan komoditas, realokasi anggaran infrastruktur, penghematan belanja pegawai, dan belanja barang. Selain itu, pemerintah bisa mengatasi kekurangan belanja subsidi energi dari pos belanja lain, seperti dana perlindungan ekonomi nasional (PEN), alokasi belanja infrastruktur, dana transfer daerah, serta belanja barang dan belanja pegawai.

Nanti, saat kuda-kuda perekonomian telah kukuh kembali, peninjauan harga BBM dan listrik bisa menjadi opsi. Tidak kalah penting agar negeri ini bisa keluar dari jebakan subsidi, perbaiki sistem, skema, dan sasaran subsidi. Tutup peluang subsidi di tangan orang yang salah dan dikelola secara salah pula.