Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BALAPAN jet darat listrik atau istilah kerennya Formula E untuk pertama kalinya benar-benar bakal dihelat di Jakarta, di Indonesia, besok. Tidak gampang untuk mewujudkan keinginan itu. Jalan yang dilalui penuh liku, dukungan pun jauh dari takaran yang diharapkan.
Formula E akan diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit. Lokasinya di Ancol. Lokasi ini bukan pilihan utama. Ia pilihan pengganti setelah rencana semula untuk menggelar balapan di Monas gagal. Pemerintah pusat tak mengizinkan.
Soal sirkuit hanyalah sedikit dari sekian banyak permasalahan. Permasalahan yang harus kita katakan terkait erat dengan politik. Politik yang tak lain karena Formula E merupakan hajatan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Di lintasan, Formula E memang tidak sebising Formula 1 atau Moto-GP. Namun, di luar lintasan, kebisingannya mengalahkan jenis balapan apa pun. Bising bukan karena suara knalpot atau raungan mesin, melainkan lantaran kerasnya suara-suara penentangan.
Setidaknya dua fraksi di DPRD DKI Jakarta tiada henti menyoal Formula E. PDI Perjuangan dan PSI tak pernah kehabisan energi untuk mempersoalkan hajatan berbiaya ratusan miliar rupiah itu. Interpelasi mereka inisiasi, tetapi selalu nihil atensi. Ketua Umum PSI Giring Ganesha pun menggugat event itu dengan vulgar, dengan kasar.
Meski hidung kita tutup rapat-rapat, aroma politik di Formula E tetap tercium kuat. Politik yang bahkan tak hanya sebatas rivalitas lokal, tetapi menasional.
Baiklah kita bandingkan sikap pusat terhadap Formula E dan Moto-GP. Keduanya ialah event kelas dunia. Keduanya sama-sama digelar di Indonesia. Namun, perlakuan pemerintah atau setidaknya orang-orang di pemerintahan jauh berbeda.
Kita semua tahu, Moto-GP telah berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret. Kita bersyukur balapan berlangsung lancar. Kita bangga, dari Mandalika, nama Indonesia mendunia.
Kita semua juga tahu, dukungan pusat terhadap Moto-GP sungguh luar biasa. Perhatian para menteri hingga Presiden Jokowi tinggi sekali. Mas Menteri Sandiaga Uno begitu sibuk, termasuk melepas 10 food truck (truk makanan) untuk mengenalkan kuliner di perhelatan itu. Menurutnya, Moto-GP ialah showcase, ruang pamer yang tepat untuk mempromosikan kekayaan Indonesia.
Mas Menteri Erick Thohir tak kalah sibuk. BUMN yang berada di bawah kendalinya pun membanjiri Moto-GP sebagai sponsor. PT Pertamina bahkan menjadi title sponsor, sponsor utama, hingga balapan bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia.
BUMN-BUMN lainnya juga. Mereka ramai-ramai menggelontorkan dana. Sebut saja PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, BRI, Bank Mandiri, PGN, dan Bank Tabungan Negara.
Apa yang dilakukan pusat di Mandalika tepat. Apa yang diperlihatkan Mas Menteri Sandi dan Mas Menteri Erick memang sudah semestinya. Menjadi tuan rumah Moto-GP ialah pertaruhan negara sehingga seluruh elemen bangsa punya tanggung jawab mendukung dan ikut menyukseskannya. Itulah yang sudah mereka tunjukkan.
Bagaimana dengan di Formula E? Sulit untuk tidak mengatakan bahwa perhatian pusat njomplang. Kalau boleh diibaratkan, Moto-GP anak kandung dan Formula E anak pungut. Keduanya tinggal satu rumah, sama-sama ingin mengharumkan nama orangtua, tapi diperlakukan berbeda.
Tidak ada sesuatu yang istimewa dari pusat untuk Formula E. Semua biasa saja, bahkan tidak biasa. Baiklah kita ambil satu contoh masalah sponsorship. Jika Moto-GP kebanjiran sponsor BUMN, Formula E kering kerontang. Pada Rabu (1/6), VP Organizing Committee Iman Sjafei memastikan Formula E tanpa dukungan satu pun BUMN.
Ya, sponsor BUMN untuk Formula E nol. Kurang menarikkah Formula E bagi mereka? Formula E memang tidak semewah F1. Formula E memang tidak seseksi Moto-GP. Usia Formula E masih terbilang muda. Ia baru mulai digeber pada 2014. Bandingkan dengan F1 yang mulai dihelat pada 1950 dan Moto-GP pada 1949. Ia masih kalah pamor.
Namun, bicara Formula E tak sekadar ngomongin marketing. Lagi pula, ada 29 perusahaan swasta yang sebagian kelas dunia mau mensponsori Jakarta E-Prix. Artinya, ia punya nilai jual.
Selebihnya, ada nama negara di situ. Yang tak kalah penting, ada misi mulia untuk masa depan manusia di sana. Formula E berbasiskan energi listrik, bukan bahan bakar fosil. Bukankah energi ramah lingkungan menjadi agenda utama negara saat ini? Bukankah pemerintah sedang bergairah mempromosikan kendaraan listrik?
Jika begitu, kenapa BUMN ogah terlibat di Formula E? Pertanyaan itu gampang-gampang susah untuk dijawab. Susah karena tidak ada kepastian dari mereka kenapa tak mau menjadi sponsor. Gampang, sebab kesan adanya rivalitas politik begitu kuat.
Organizing Committee Formula E Ahmad Sahroni wajar kesal kepada semua pihak yang mengaitkan Formula E dengan isu politik. Baginya, ''Satu saja kok, ini branding-nya negara, NKRI, kita enggak ada yang lain, enggak ada urusan apa pun. Jadi, gak ada urusan Anies, pilpres, ini urusan negara.''
Sahroni benar. Semoga, meski dukungan tak sekencang Moto-GP, balapan Formula E di Jakarta, di Indonesia, besok, lancar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved