Fokus untuk tidak Fokus

PRESIDEN Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga negara untuk fokus bekerja di tugas masing-masing. Sebuah permintaan yang wajar, lumrah.

Permintaan itu dilontarkan Jokowi di depan jajaran kabinetnya. Dia menyampaikan secara resmi saat memimpin agenda resmi, sidang kabinet paripurna, di Istana Negara Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kenapa Jokowi sampai mengungkapkan permintaan itu? Dia pasti tak asal bicara. Tak sembarangan meminta. Dia meminta menteri-menterinya fokus karena fokus sebagian di antara mereka mulai terbelah.

Fokus sebagian menteri kini tinggal setengah, atau bahkan tidak lagi fokus pada tugasnya karena fokus pada tugas lain. Tugas di luar kewajiban mereka sebagai abdi negara. Abdi masyarakat.

Jokowi tahu kinerja para pembantunya. Dia paham betapa godaan semakin masif mengusik konsentrasi para menteri. Godaan itu tak lain ialah tahapan Pemilu 2024 yang kian dekat. Semakin dekat pemilu, semakin tak fokus para menteri.

Tidak semua menteri, memang. Mereka kebanyakan menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Lebih tegas lagi menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Ada tiga menteri yang juga menjadi orang nomor satu di partai politik. Pertama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar). Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra). Terakhir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP).

Menteri dari partai politik, tapi tak memimpin partai politik lebih banyak lagi. Tidak kurang dari 14 orang. Mereka menjadi pembantu Jokowi atas usulan partai politik. Mereka mewakili partai politik dan tentu saja membawa kepentingan partai politik.

Antara menteri dan petinggi partai politik ialah dua habitat yang berbeda. Sebagai menteri, mereka punya tugas dan tanggung jawab besar mengelola kementerian yang ujung-ujungnya demi kepentingan rakyat. Sebagai pengelola partai politik, mereka punya tugas dan tanggung jawab mengelola partai demi kepentingan partai.

Ujung dari politik dan partai politik ialah kekuasaan. Tidak lain tidak bukan. Mendiang WS Rendra bahkan menarasikan politik lebih keras lagi. Kata dia, “Politik ialah cara merampok dunia. Politik ialah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giliran berkuasa.”

Dus, menteri yang sudah kebelet dengan kekuasaan sedang memainkan peran paradoksal. Tak cuma mereka yang dari partai, menteri dari kalangan profesional yang birahi nyapres atau nyawapres sama saja. Sehebat apa pun dia, kiranya mustahil untuk menjalankan dua tugas penting dengan sama baiknya. Yang satu pasti mengganggu yang lain. Apalagi dalam situasi sekarang yang serbaberat bin sulit.

Belakangan, publik dibuat bising oleh derap politik para menteri dan pejabat-pejabat lain. Safari, kunjungan sana-sini dengan rupa-rupa alasan, gencar dilakukan. Bolehlah mereka berdalih untuk silaturahim. Tapi silaturahim sekadar bungkus. Isinya tetap saja kepentingan politik, kepentingan untuk memburu kekuasaan.

Di tengah permintaan Jokowi agar fokus, dua menteri, Airlangga dan Suharso, bahkan mempertontonkan manuver yang vulgar. Keduanya, bersama Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, membangun Koalisi Indonesia Bersatu pada 12 Mei 2022.

Tujuan koalisi itu apalagi kalau bukan demi Pemilu 2024. Setelah kekuasaan saat ini selesai, ada kekuasaan berikutnya. Itu tujuannya. Itulah gen politikus yang dari sononya memang meninggikan kekuasaan.

Permintaan Jokowi agar para menteri dan kepala lembaga negara fokus bekerja di tugas masing-masing wajar, lumrah. Dia tentu tak ingin kinerja pemerintahan yang dipimpin terganggu. Dia tentu tak mau dikenang sebagai presiden yang tak bisa memuaskan rakyat.

Dari sisi regulasi, Jokowi tidak salah. Tapi para menteri yang sibuk memainkan bidak-bidak politik juga tak salah. Sebagai orang politik, mereka memang harus tebar pesona, bergenit-genit ria. Tiada larangan untuk itu. Pun, tak ada larangan yang tegas bagi menteri merangkap jabatan di partai meski konsekuensinya buruk bagi rakyat.

Yang keliru ialah yang membiarkan padahal bisa menghentikan. Ketika di periode pertama Jokowi melarang menteri rangkap jabatan di partai politik, kita angkat topi tinggi-tinggi.

Itulah terobosan yang nihil di rezim-rezim sebelumnya. Saat menjadi Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri bahkan memimpin PDIP. Ketika menjadi Presiden ke-6, SBY sempat menakhodai Partai Demokrat.

Sayang, ketegasan Jokowi tak berusia panjang. Pada 2017, dia mempertahankan Airlangga yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebagai menteri perindustrian. Lantas, di periode kedua, kebebasan menteri merangkap jabatan partai dibuka seluas-luasnya.

Menteri dibayar mahal oleh rakyat. Mereka eloknya mencurahkan seluruh energi yang dimiliki untuk kepentingan rakyat. Bukan malah fokus untuk tidak fokus agar terus berkuasa.