Headline

Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.

Pertanyaan untuk Opung Luhut

Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group
18/3/2022 05:00
Pertanyaan untuk Opung Luhut
Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

LUHUT Binsar Pandjaitan kian ramai jadi objek pembicaraan. Dia yang sudah akrab di media arus utama maupun medsos semakin akrab lantaran idenya agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Sebenarnya wacana itu sudah lama mengemuka. Demikian halnya dengan gagasan agar presiden bisa menjabat tiga periode. Pewacana dan penggagasnya pun beragam, mulai dari petinggi lembaga survei hingga elite-elite politik.

Tidak hanya Luhut. Tetapi, boleh dibilang Luhut termasuk yang paling getol. Dia punya semangat tempur luar biasa untuk menjadikan wacana itu terus menyesaki ruang publik.

Luhut adalah Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman. Eksistensinya di lingkaran Istana sangat diperhitungkan. Dia sangat dekat dengan Presiden. Dia orang kepercayaan Presiden.

Kedekatan Luhut bahkan sudah terjalin sejak Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta, jauh sebelum Jokowi menjadi presiden. Tak berlebihan jika ada yang menyebut keduanya sudah sejiwa. Saling membutuhkan.

Tak berlebihan pula jika Luhut ingin betul masa jabatan Jokowi ditambah. Maka, rupa-rupa alasan dikemukakan. Beragam pembenaran dia sajikan. Tidak soal apakah alasan dan pembenaran itu sesuai realitas atau cuma mengada-ada.

Bagi Luhut, justru mereka yang mengharuskan Jokowi selesai pada 2024 yang layak dipertanyakan. ''Saya tanya kamu, apa alasan Pak Jokowi turun?" tanyanya kepada pewarta di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3).

Luhut mengklaim banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, banyak yang bertanya kenapa harus menghabiskan dana selangit untuk pemilu, padahal pandemi covid-19 belum usai.

Luhut mengklaim, banyak yang menyatakan kondisi saat ini relatif tenang. Sebaliknya, pemilu untuk mengganti pimpinan negara bisa mengubah situasi karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu. Dia mengaku juga sudah capai mendengar istilah cebong lawan kadrun.

Luhut mengklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta Pemilu 2024 ditunda. Dia menampik tudingan validitas data itu, tapi enggan membuka data itu ke publik. Elok nian jika dibuka sehingga bisa diuji apakah ia memang big data atau malah big lie. Apakah ia data yang teruji atau hanya ilusi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bertanya artinya meminta keterangan (penjelasan dan sebagainya) atau meminta supaya diberi tahu (tentang sesuatu). Kalau Luhut bertanya alasan orang mengharuskan Pak Jokowi turun (pada 2024), dia mungkin memang tidak tahu.

Akan tetapi, bisa jadi juga Luhut kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Dia bak sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Apa tujuannya? Apakah untuk diskusi, untuk menguji, atau untuk menyelidiki? Hanya Pak Luhut yang paling mengerti.

Namun, bolehlah kita paparkan lagi kenapa Jokowi harus selesai pada 2024. Pak Jokowi harus beranjak dari dari kursi RI-1 setelah nanti genap lima tahun menjabat. Konstitusi menggariskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jelas, sangat jelas.

Bolehkah presiden menjabat lebih dari lima tahun untuk satu periode? Kalau mau, ubah dulu konstitusinya. Haruskah konstitusi direvisi untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi? Dari hasil survei lembaga-lembaga tepercaya, mayoritas rakyat menolak pemilu ditunda yang berarti masa jabatan Jokowi ditambah. Dengan kata lain, mereka menolak konstitusi diamendemen lagi.

Sesimpel itu alasan bahwa Pak Jokowi turun (pada 2024). Alasan itu pun sudah berulang kali digaungkan. Ia bukan barang baru, tetapi tetap menjadi jawaban jitu tiap kali ada yang coba-coba mengkhianati reformasi.

Jelas sudah, rakyat taat pada konstitusi. Karena itu, selesai sudah sejatinya perdebatan soal perlu tidaknya perpanjangan jabatan presiden. Berakhir sudah polemik soal perlu tidaknya pemilu ditunda. Juga, usai sudah silang pendapat soal jabatan presiden tiga periode.

Menurut penulis Jerman, Cornelia Funke, kekuasaan bagaikan anggur bila kau memilikinya. Bagaikan racun bila kau kehilangannya. Insan politik pun cenderung terus menikmati anggur, bukan racun.

Godaan untuk terus berkuasa amatlah dashyat. Temuan Alexander Baturo dalam buku The Politics of Presidential Term Limits (2019) menyebutkan, banyak presiden baik dari rezim demokratis maupun otoriter telah menambahkan durasi jabatan kepresidenannya. Sepanjang 1945 sampai 2017, setidaknya 94 presiden melakukan itu. Kita tidak ingin Jokowi masuk daftar. Karena itu, janganlah dia terus digoda.

Kata Munir, biarkan rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi. Rakyat sudah berkehendak pemilu untuk menyirkulasi pemimpin tetap dihelat pada 2024.

Opung Luhut, itulah alasan Pak Jokowi mesti turun (pada 2024). Hanya kepatuhan pada konstitusi. Tidak ada yang lain. Bolehlah kita balik bertanya, apa sebenarnya alasan Pak Luhut begitu gigih agar Pak Jokowi tak turun di 2024?



Berita Lainnya
  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.

  • Angka Tiga

    13/1/2026 05:00

    PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).

  • Burung Diadili, Bencana Dibiarkan

    12/1/2026 05:00

    PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah

  • Kutukan Ekonomi Ekstraktif

    09/1/2026 05:00

    VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai

  • Maduro dan Silfester

    08/1/2026 05:00

    APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.

  • Negara Bahagia

    07/1/2026 05:00

    INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.

  • Angka Lima

    06/1/2026 05:00

    ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.

  • Demokrasi Donat Pilkada tanpa Rakyat

    05/1/2026 05:00

    SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.

  • Pertobatan Ekologis

    03/1/2026 05:00

    ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik

  • Tahun Lompatan Ekonomi

    02/1/2026 05:00

    SETIAP datang pergantian tahun, kita selalu seperti sedang berdiri di ambang pintu. Di satu sisi kita ingin menutup pintu tahun sebelumnya dengan menyunggi optimisme yang tinggi.

  • Tahun Baru Lagi

    31/12/2025 05:00

    SETIAP pergantian tahun, banyak orang memaknainya bukan sekadar pergeseran angka pada kalender, melainkan juga jeda batin untuk menimbang arah perjalanan bersama.

  • Tunas Terempas

    30/12/2025 05:00

    SUARANYA bergetar nyaris hilang ditelan hujan deras pada senja pekan silam. Nadanya getir mewakili dilema anak muda Indonesia yang menjadi penyokong bonus demografi.  

  • SP3 Setitik Gadai Prestasi

    29/12/2025 05:00

    IBARAT nila setitik rusak susu sebelanga. Benarkah nila setitik bernama surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mampu menggadaikan sebelanga prestasi KPK?