Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH foto unjuk rasa viral pada 29 September. Lokasinya di depan teras Gedung DPRD Manggarai Barat. Tampak dalam foto itu sedikitnya delapan orang berdiri berjejer. Di depan mereka terlihat seorang ibu sedang bersujud persis di bawah kaki.
Mereka yang berdiri berjejer itu ada yang memakai seragam polisi pamong praja, ada pula anggota DPRD berbaju safari. Tiga orang melipatkan tangan mereka pada bagian perut, ada yang meletakkan tangan di bagian punggung, ada pula yang asyik melihat telepon seluler.
Sepertinya mereka membiarkan, jangan-jangan menikmati, adegan sang ibu setengah baya itu bersembah sujud depan sepatu mereka. Ada jarak yang menganga antara wakil rakyat dan rakyat pemilik mandat di Republik ini. Tidak ada ruang untuk mengasihi dengan kelembutan.
Mengasihi dengan kelembutan menjadi sorotan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti. Kata dia, dalam politik pun ada ruang untuk mengasihi dengan kelembutan.
“Apakah kelembutan itu? Itulah kasih yang menjadi dekat dan konkret; suatu gerakan yang keluar dari hati dan menyentuh mata, telinga, tangan. Orang-orang terkecil, terlemah, termiskin harus menyentuh hati kita: mereka memiliki ‘hak' untuk mengambil hati dan jiwa kita. Ya, mereka adalah saudara kita dan oleh karena itu kita harus memperlakukan mereka dengan kasih.”
Tidak ada kasih dalam peristiwa sujud di DPRD Manggarai Barat. Andai kasih itu ada, anggota DPRD pasti mengajak ibu itu berdiri atau mereka duduk. Jauh lebih ideal lagi, ibu itu diajak masuk ruangan. Anggota DPRD menerima pengaduan untuk memenuhi kewajiban tanpa melibatkan hati. Padahal, saat menjabat, anggota DPRD melafalkan sumpah “…Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya demokrasi.”
Ibu yang bersujud di hadapan kaki-kaki bersepatu hitam itu bernama Melania Mamut. Ia menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan penangkapan dan penahanan suaminya bersama 20 orang lain oleh Polres Manggarai Barat pada 1 Juli. Polisi menetapkan mereka yang berprofesi sebagai petani itu sebagai tersangka karena membawa parang.
Amatlah disayangkan, ibu yang bersujud itu hanya ditatap mata kaki di depan teras DPRD Manggarai Barat. Padahal, wajah yang menyembah sujud itu memancarkan harapan terkait dengan nasib suaminya dan tersangka lainnya.
Terjadinya penangguhan penahanan tersangka pada Sabtu (2/10) bukan disebabkan DPRD Manggarai Barat memperjuangkan aspirasi Melani. Penangguhan itu berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan dari Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit tertanggal 2 Oktober.
Sudah saatnya DPRD Manggarai Barat belajar dari Presiden Joko Widodo dalam menghadapi unjuk rasa. Dalam perjalanan menuju lokasi penanaman jagung di Papua Barat, Senin (4/10) pagi, Jokowi melihat spanduk dibentangkan seorang warga. Spanduk itu bertuliskan 'Selamat datang Pak Jokowi tolong perhatikan kami pedagang kaki lima'. Namun, Jokowi tidak sempat menghampiri pengunjuk rasa.
Siang harinya, setelah memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Papua Barat, Presiden meminta kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk mengantarkannya kembali ke lokasi tempat spanduk dibentangkan sebelum menuju bandara untuk kembali ke Jakarta.
Setiba di lokasi, Presiden langsung menghampiri pedagang kue dan roti yang diketahui bernama Juhari yang membentangkan spanduk untuk meminta bantuan. “Tadi apa? Kok, kayak demo-demo (membentangkan spanduk) segala?” tanya Presiden kepada pedagang tersebut. Juhari pun menjawab, karena ada Pak Jokowi, ia sengaja menulis di kertas putih ukuran kurang lebih 1 x 1 meter.
Dalam foto yang dimuat laman Setkab.go.id, Juhari dan Jokowi sama-sama berdiri. Pengunjuk rasa itu manusia juga. Mereka saling mendekati, saling memandang dan mendengarkan, mencoba mengenal, dan memahami satu sama lain dalam dialog.
Dialog itu pula yang dilakukan Jokowi dengan Suroto yang sempat membentangkan poster saat kunjungan kerja ke Blitar pada 7 September. Spanduk itu bertuliskan 'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar!'. Suroto yang sempat ditangkap polisi itu justru diundang ke istana untuk berdialog pada 15 September.
Unjuk rasa dan dialog antara pejabat penyelenggara negara dan rakyat harus ditempatkan dalam bingkai pemikiran Emmanuel Levinas sebagai perjumpaan etis dengan yang lain. Yang lain dimaksudkan sebagai sesama manusia dalam keluhuran martabatnya. Momen etis penampakan wajah yang lain memberikan implikasi metafisis yang lebih daripada sekadar menyapa, tetapi juga bertanggung jawab atasnya.
DPRD bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui unjuk rasa. Jauh lebih penting lagi ialah DPRD memperlihatkan empati. Membiarkan sang ibu bersembah sujud di depan sepatu, apa pun alasannya, tak elok dipandang.
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved