Kamis 07 Oktober 2021, 05:00 WIB

Ibu itu Dibiarkan Sujud Depan Sepatu DPRD

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Ibu itu Dibiarkan Sujud Depan Sepatu DPRD

MI/Ebet
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group.

SEBUAH foto unjuk rasa viral pada 29 September. Lokasinya di depan teras Gedung DPRD Manggarai Barat. Tampak dalam foto itu sedikitnya delapan orang berdiri berjejer. Di depan mereka terlihat seorang ibu sedang bersujud persis di bawah kaki.

Mereka yang berdiri berjejer itu ada yang memakai seragam polisi pamong praja, ada pula anggota DPRD berbaju safari. Tiga orang melipatkan tangan mereka pada bagian perut, ada yang meletakkan tangan di bagian punggung, ada pula yang asyik melihat telepon seluler.

Sepertinya mereka membiarkan, jangan-jangan menikmati, adegan sang ibu setengah baya itu bersembah sujud depan sepatu mereka. Ada jarak yang menganga antara wakil rakyat dan rakyat pemilik mandat di Republik ini. Tidak ada ruang untuk mengasihi dengan kelembutan.

Mengasihi dengan kelembutan menjadi sorotan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti. Kata dia, dalam politik pun ada ruang untuk mengasihi dengan kelembutan.

“Apakah kelembutan itu? Itulah kasih yang menjadi dekat dan konkret; suatu gerakan yang keluar dari hati dan menyentuh mata, telinga, tangan. Orang-orang terkecil, terlemah, termiskin harus menyentuh hati kita: mereka memiliki ‘hak' untuk mengambil hati dan jiwa kita. Ya, mereka adalah saudara kita dan oleh karena itu kita harus memperlakukan mereka dengan kasih.”

Tidak ada kasih dalam peristiwa sujud di DPRD Manggarai Barat. Andai kasih itu ada, anggota DPRD pasti mengajak ibu itu berdiri atau mereka duduk. Jauh lebih ideal lagi, ibu itu diajak masuk ruangan. Anggota DPRD menerima pengaduan untuk memenuhi kewajiban tanpa melibatkan hati. Padahal, saat menjabat, anggota DPRD melafalkan sumpah “…Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya demokrasi.”

Ibu yang bersujud di hadapan kaki-kaki bersepatu hitam itu bernama Melania Mamut. Ia menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan penangkapan dan penahanan suaminya bersama 20 orang lain oleh Polres Manggarai Barat pada 1 Juli. Polisi menetapkan mereka yang berprofesi sebagai petani itu sebagai tersangka karena membawa parang.

Amatlah disayangkan, ibu yang bersujud itu hanya ditatap mata kaki di depan teras DPRD Manggarai Barat. Padahal, wajah yang menyembah sujud itu memancarkan harapan terkait dengan nasib suaminya dan tersangka lainnya.

Terjadinya penangguhan penahanan tersangka pada Sabtu (2/10) bukan disebabkan DPRD Manggarai Barat memperjuangkan aspirasi Melani. Penangguhan itu berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan dari Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit tertanggal 2 Oktober.

Sudah saatnya DPRD Manggarai Barat belajar dari Presiden Joko Widodo dalam menghadapi unjuk rasa. Dalam perjalanan menuju lokasi penanaman jagung di Papua Barat, Senin (4/10) pagi, Jokowi melihat spanduk dibentangkan seorang warga. Spanduk itu bertuliskan 'Selamat datang Pak Jokowi tolong perhatikan kami pedagang kaki lima'. Namun, Jokowi tidak sempat menghampiri pengunjuk rasa.

Siang harinya, setelah memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Papua Barat, Presiden meminta kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk mengantarkannya kembali ke lokasi tempat spanduk dibentangkan sebelum menuju bandara untuk kembali ke Jakarta.

Setiba di lokasi, Presiden langsung menghampiri pedagang kue dan roti yang diketahui bernama Juhari yang membentangkan spanduk untuk meminta bantuan. “Tadi apa? Kok, kayak demo-demo (membentangkan spanduk) segala?” tanya Presiden kepada pedagang tersebut. Juhari pun menjawab, karena ada Pak Jokowi, ia sengaja menulis di kertas putih ukuran kurang lebih 1 x 1 meter.

Dalam foto yang dimuat laman Setkab.go.id, Juhari dan Jokowi sama-sama berdiri. Pengunjuk rasa itu manusia juga. Mereka saling mendekati, saling memandang dan mendengarkan, mencoba mengenal, dan memahami satu sama lain dalam dialog.

Dialog itu pula yang dilakukan Jokowi dengan Suroto yang sempat membentangkan poster saat kunjungan kerja ke Blitar pada 7 September. Spanduk itu bertuliskan 'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar!'. Suroto yang sempat ditangkap polisi itu justru diundang ke istana untuk berdialog pada 15 September.

Unjuk rasa dan dialog antara pejabat penyelenggara negara dan rakyat harus ditempatkan dalam bingkai pemikiran Emmanuel Levinas sebagai perjumpaan etis dengan yang lain. Yang lain dimaksudkan sebagai sesama manusia dalam keluhuran martabatnya. Momen etis penampakan wajah yang lain memberikan implikasi metafisis yang lebih daripada sekadar menyapa, tetapi juga bertanggung jawab atasnya.

DPRD bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui unjuk rasa. Jauh lebih penting lagi ialah DPRD memperlihatkan empati. Membiarkan sang ibu bersembah sujud di depan sepatu, apa pun alasannya, tak elok dipandang.

Baca Juga

MI/Ebet

Jalan Stagnan Energi Bersih

👤Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group 🕔Sabtu 27 November 2021, 05:00 WIB
PERTEMUAN puncak para pemimpin dunia yang membahas perubahan iklim, COP-26, di Glasgow, Skotlandia, memang telah berakhir awal bulan...
MI/Ebet

Megawati, Prabowo, dan Puan

👤Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group 🕔Jumat 26 November 2021, 05:00 WIB
TIGA pimpinan partai politik, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani, bertemu di Istana...
MI/Ebet

Simbol Negara

👤Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 25 November 2021, 05:00 WIB
SEDERHANA saja membedakan simbol negara dengan aparat penegak hukum dilihat dari sisi tindak pidana korupsi. Simbol negara pasti tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya