Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SINGAPURA itu 'jembatan emas' bagi Indonesia. Banyak negara mesti lewat jembatan itu saat hendak berinvestasi ke Tanah Air. Tidak mengherankan bila dalam beberapa tahun terakhir, negeri jiran tersebut selalu ada di posisi teratas dalam hal investasi asing di negeri ini.
Wajar belaka bila pemerintah Indonesia terus menyervis Singapura dengan beragam garansi dan kemudahan berinvestasi. Itu pula yang terjadi pekan lalu, saat pemerintah Indonesia dan Singapura memulai kerja sama di bidang peningkatan dan perlindungan investasi. Hal itu ditandai dengan rampungnya proses ratifikasi perjanjian investasi bilateral di antara kedua negara.
Penandatanganan ratifikasinya sudah sejak Oktober 2018 di Bali. Namun, proses detailnya baru kelar pada Selasa (9/3), saat kedua negara melangsungkan pertukaran instrumen ratifikasi perjanjian investasi bilateral melalui pertemuan virtual antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing.
Itulah perjanjian bersejarah karena menjadi perjanjian investasi bilateral pertama yang berlaku setelah bertahun-tahun dikaji pemerintah Indonesia. Sekali lagi, itu sebuah kewajaran sejarah karena Singapura merupakan mitra investasi utama dan investor terbesar di Indonesia. Tahun lalu, nilai investasi Singapura di Indonesia mencapai US$9,8 miliar (sekitar Rp142,2 triliun), melonjak 50,76% dari US$6,5 miliar pada 2019.
Tiongkok menempati urutan kedua setelah Singapura dengan total realisasi investasi US$4,8 miliar (sekitar Rp68,35 triliun), kemudian Hong Kong di urutan ketiga dengan US$3,5 miliar (sekitar Rp49,84 triliun). Urutan keempat untuk investor terbesar di Indonesia diisi Jepang dengan total realisasi investasi US$2,6 miliar (sekitar Rp37,02 triliun). Korea Selatan mengisi posisi kelima dengan total investasi US$1,8 miliar (sekitar Rp25,63 triliun).
Tingginya investasi Singapura di Indonesia selama masa pandemi turut dipengaruhi perjanjian investasi Singapura-Indonesia dan kerja sama antara Otoritas Moneter Singapura dan Bank Indonesia. Otoritas moneter kedua negara mengumumkan kerja sama keuangan yang nilainya mencapai US$10 miliar untuk periode satu tahun.
Bahkan, dalam situasi sulit seperti sekarang (karena pandemi covid-19), ratifikasi perjanjian investasi bilateral menjadi mekanisme penting untuk mendorong pemulihan ekonomi. "Berlakunya perjanjian investasi bilateral ini berpotensi meningkatkan investasi di antara kedua negara sebesar 18%-22% untuk lima tahun mendatang," kata Menlu Retno Marsudi.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengonfirmasikan optimisme Ibu Menlu. Menurut catatatan BKPM, realisasi investasi Singapura di Indonesia dalam lima tahun terakhir (2016-2020) sekitar US$43,2 miliar. Khusus tahun lalu, Singapura menempati peringkat pertama sebagai negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, yakni senilai US$9,8 miliar.
Apalagi pemerintah Indonesia telah menyelesaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya. Aturan tersebut memberikan kemudahan dan percepatan bagi investor, termasuk investor Singapura, untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan kawasan industri terpadu (KIT) yang sangat strategis karena dekat dengan tol dan pelabuhan.
Tak pelak, target kian membanjirnya investasi Singapura ke Indonesia dalam lima tahun mendatang bukan khayalan semata. Apalagi, investasi asal Singapura itu tidaklah semata dari negara tersebut. Banyak investasi dari negara-negara lain, seperti Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa yang melakukan investasi mereka ke Indonesia melalui Singapura.
Negara-negara tersebut selama ini membangun hub mereka di Singapura kemudian berinvestasi di Indonesia. Dalam sistem kita, itu tetap tercatat asal negara investasi dari Singapura.
Di masa depan, kita tetap bisa menawari mereka memakai 'jembatan emas' itu. Namun, akan kian berlipat 'rezeki' kita bila pemerintah bisa meyakinkan mereka untuk mencoba 'tol emas' untuk langsung berinvestasi di Indonesia.
Dua jalan itu, baik 'jembatan emas' maupun 'tol emas', sudah terbuka. Tinggal terserah kita: pintar memanfaatkannya atau membiarkan sia-sia.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved