Bangun Rinca dengan Cinta

LABUAN Bajo dan Pulau Rinca di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini sedang bersolek. Kedua kawasan itu didandani untuk mewujudkan impian sebagai destinasi wisata superpremium.

Saya berkunjung ke dua kawasan itu pada akhir pekan lalu. Di Labuan Bajo sedang giat-giatnya mengerjakan rekonstruksi jalan, penataan trotoar, dan pembangunan drainase. Pohon ditanam di sepanjang pinggir jalan raya. “Presiden Joko Widodo ingin wajah Labuan Bajo berubah,” kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Pulau Rinca tidak mau kalah. Di sana sedang dilakukan pekerjaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata. Penataan Rinca, sesuai perintah Presiden, disesuaikan dengan alam di lingkungan kawasan itu. Seluruh pembangunan itu dikerjakan Kementerian PUPera. Tahun ini dikucurkan dana Rp902,47 miliar.

Saya takjub karena Jokowi memberikan perhatian lebih kepada Labuan Bajo ketimbang empat destinasi pariwisata superprioritas lainnya, seperti Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), dan Likupang (Sulut). Diberi perhatian lebih karena Labuan Bajo menjadi lokasi pertemuan internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023.

Terus terang, saya belum menemukan alasan logis di balik mimpi Jokowi membangun Labuan Bajo dan Rinca. Daerah itu, juga NTT pada umumnya, bukanlah kawasan yang punya nilai strategis secara politik atau penentu elektabilitas. Mungkin Jokowi telanjur jatuh cinta pada Labuan Bajo dan Rinca.

Jangan tanyakan alasan mengapa Jokowi jatuh cinta. Kata orang, jatuh cinta itu irasional. Jokowi pun berkali-kali menyambangi Labuan Bajo bahkan bermalam di sana. Apakah Labuan Bajo masih menjadi fokus perhatian Jakarta setelah Jokowi? Pertanyaan ini menggoda saya, jangan sampai Labuan Bajo dan komodo ditelantarkan setelah Jokowi tidak menjadi presiden. Bukan rahasia, ganti presiden ganti pula fokus pembangunan.

Jokowi sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membangun pariwisata Labuan Bajo, tapi masih ada saja penolakan. Ada pula yang mencurigai ketulusannya. Penolakan itu sama seperti demonstrasi menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digagas pada 1972 dan diresmikan 1975. Justru mereka yang menentang itulah yang paling menikmati manfaatnya.

Penolakan paling menonjol terkait dengan pembangunan di Pulau Rinca. Muncul unggahan selembar foto di Twitter pada 24 Oktober. Tampak sebuah truk membawa besi pancang di Pulau Rinca. Di dekat truk hijau itu melintas seekor komodo. Narasi komodo menghadang truk menjadi pembicaraan di kalangan warganet.

Narasi itu sesungguhnya memanipulasi fakta. Faktanya, komodo itu melintas di dekat truk yang mesinnya sudah mati. Komodo sama sekali tidak menghadang truk karena memang itu jalur pelintasannya.

Benar bahwa di Rinca terdapat truk dan di sana sedang dilakukan pembangunan. Tidak ada kawasan baru yang dibangun. Pembangunan di sana tepatnya disebut sebagai penataan karena membongkar bangunan lama yang ada di zona pemanfaatan. Paling penting, tidak satu pun pohon yang ditebang.

Seluruh penataan sarana dan prasarana di Rinca dilakukan Kementerian PU-Pera, bukan swasta. Penataan Rinca meliputi lima bagian. Pertama, dermaga Loh Buaya yang merupakan peningkatan dermaga eksisting. Kedua, bangunan pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut.

Ketiga, elevated deck pada ruas eksisting, berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide, dan peneliti dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung.

Keempat, bangunan pusat informasi yang terintegrasi dengan elevated deck, kantor resor, guest house, dan kafetaria. Kelima, bangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.

Sebaik-baiknya Rinca ditata, dukungan dan penolakan jalan terus. Dukungan datang dari Pater Marsel Agot, aktivis lingkungan yang tinggal di Labuan Bajo. Ia terang-terangan mendukung penataan Rinca. Ia sangat yakin, ada tujuan mulia di balik penataan itu.

Sebaliknya, sejumlah aktivis menggalang petisi online di laman change.org. Mereka mendesak Presiden mencabut izin investasi kepada swasta di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Izin diberikan kepada empat investor di Rinca, Komodo, Padar, dan Tatawa. Sejauh ini belum ada investor yang memulai pembangunan. Karena itu, eloknya, perlu ada diskusi yang lebih beradab terkait dengan kehadiran investor di TNK dan tak perlulah membuat narasi seakanakan komodo menolaknya.

Komodo itu binatang yang paling setia kepada pasangan kendati oleh manusia ia dijadikan simbol ketidaksetiaan. Jangan sampai menolak pembangunan di TNK bukan karena cinta kepada komodo. Saatnya kita belajar kepada Jokowi yang tulus mencintai Labuan Bajo dan komodo.