Jangan Terlena

LAPORAN Bank Dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah atas pantas membuat kita lebih percaya diri. Dengan pendapatan per kapita di atas US$4.000 sekarang ini berarti produk domestik bruto kita bisa tumbuh lebih cepat daripada jumlah pertambahan penduduk.

Percepatan pertumbuhan PDB menunjukkan adanya perbaikan perekonomian kita. Harapan untuk mampu meningkatkan nilai tambah ternyata bisa kita lakukan. Sektor industri mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki sehingga kita bisa menikmati nilai tambah itu.

Hanya saja kita ingin ingatkan bahwa pencapaian ini jangan membuat kita berpuas diri. Peningkatan pendapatan per kapita belum dinikmati oleh seluruh warga. Rasio Gini atau perbandingan antara si kaya dan si miskin masih sangat senjang. Angkanya masih sekitar 0,39. Artinya, masih banyak warga bangsa ini yang tertinggal sehingga tidak menikmati kemajuan yang sudah bisa kita raih.

Kita tidak boleh lupa bahwa tanggung jawab konstitusi yang harus kita jalankan ialah memeratakan hasil pembangunan. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas mengatakan, tanggung jawab pemerintah negara Republik Indonesia yang paling utama ialah menciptakan kesejahteraan umum. Artinya, sumber daya alam dan pembangunan yang kita lakukan harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi covid-19. Akibat dari keharusan kita untuk menghentikan kegiatan sehari-hari mengimbas pada kehidupan ekonomi warga. Kita belum tahu berapa persen angka kemiskinan yang bertambah akibat covid-19. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan, kerja keras kita selama delapan tahun terakhir ini untuk menekan angka kemiskinan menjadi satu digit buyar akibat covid-19.

Memang, fenomena ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa, penambahan 1% angka kemiskinan berarti ada 2,7 juta warga yang tiba-tiba harus kembali masuk ke dalam kemiskinan. Inilah yang membuat kita tidak boleh terlena oleh laporan terbaru Bank Dunia tersebut.

Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo kepada jajaran pemimpin kementerian dan lembaga, kita sedang dihadapkan pada situasi yang luar biasa. Masyarakat sedang dihadapkan pada kesulitan. Kegiatan usaha yang nyaris terhenti membuat pendapatan masyarakat menurun tajam. Untuk itulah perlu dipikirkan cara yang extraordinary agar masyarakat bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi.

Presiden menuntut semua pejabat negara untuk bisa berpikir out of the box. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar bisa ditemukan jalan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Kita harus berupaya agar jangan sampai masyarakat terpapar oleh covid-19, tetapi secara bersamaan jangan sampai pula terkapar oleh virus PHK.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang sudah hampir empat bulan bekerja, terus berupaya mengendalikan penyebaran virus korona. Ada tiga provinsi yang masih harus mendapat perhatian khusus,yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Namun, lebih 50% dari 514 kabupaten/kota yang mampu mengendalikan penyebaran wabah covid-19 di daerahnya diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menjalani tatanan baru masyarakat produktif tapi aman covid-19.

Tidak hanya itu, gugus tugas juga sudah memberi kesempatan kepada sembilan sektor yang tingkat penularannya rendah, tetapi signifi kan kepada pembukaan lapangan kerja dan ekonomi, untuk memulai kembali kegiatan. Kesembilan sektor itu ialah pertanian dan peternakan, perikanan, perkebunan, konstruksi, industri manufaktur, logistik, transportasi barang, perminyakan, dan pertambangan. Terakhir, wisata alam dan konservasi di zona hijau dan kuning sudah bisa memulai kembali kegiatan.

Sekarang tugas untuk menggerakkan ekonomi di kabupaten/kota yang berada di zona hijau dan kuning ada di tangan jajaran ekonomi. Kita tahu Menteri Keuangan sudah menyiapkan stimulus fi skal sebesar Rp766 triliun untuk memulihkan perekonomian nasional. Bahkan Rp30 triliun di antaranya sudah diberikan kepada empat bank badan usaha milik negara untuk disalurkan kepada dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menarik, menyimak komunikasi antara Menteri Keuangan dan para pengusaha UMKM di media sosial. Komentar yang disampaikan melalui Istagram @smindrawati di satu sisi mengapresiasi keberpihakan pemerintah kepada pengusaha UMKM, tetapi di sisi lain mengkritik sulitnya mendapatkan kredit dari perbankan.

Kita berulang kali menyampaikan, pelibatan perbankan dalam pemulihan ekonomi memang baik karena perbankan mempunyai data tentang pengusaha. Namun, tidak semua pengusaha di Indonesia terutama UMKM yang biasa berhubungan dengan perbankan. Belum lagi aturan perbankan yang ketat dan kaku.

Komentar warga tentang sulitnya mengakses kredit perbankan merupakan bukti nyata. Pemerintah dan terutama Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan harus mencarikan jalan agar bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional bisa lebih efektif dan cepat membantu dunia usaha.

Kita ingin mengutip lagi apa yang dikatakan Presiden bahwa kondisi yang kita hadapi ini tidak biasa-biasa sehingga tidak bisa diselesaikan dengan cara business as usual. Bahkan langkah penyelamatan ini harus dilakukan cepat karena kalau dunia usaha terutama UMKM telanjur kolaps, tidak ada artinya lagi. Termasuk penilaian Bank Dunia menjadi tidak ada artinya bagi kita.