Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Obesitas Regulasi

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
14/11/2019 05:10
Obesitas Regulasi
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(Dok.MI/Ebet)

INDONESIA ialah negara hukum. Penopang negara hukum ialah peraturan perundangan yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa.

Peraturan perundangan dibuat sebagai instrumen mencapai kesejahteraan bersama. Mestinya, semakin banyak jumlah peraturan perundangan kian sejahtera negeri ini. Fakta bicara lain, regulasi yang tambun malah membuat negeri ini lamban bergerak menggapai kesejahteraan rakyat.

Jumlah regulasi saat ini mencapai 42.996. Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965.

Saking banyaknya, negeri ini juga disebut obesitas regulasi yang hanya mendatangkan penyakit terutama di bidang investasi. Karena itulah Presiden Joko Widodo bertekad menyederhanakan aturan melalui omnibus law. Tujuannya investasi bisa deras masuk ke Indonesia. "Ada 70 UU yang nanti akan kami mintakan revisi menjadi satu UU saja," tukas Jokowi.

Hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebutkan terjadi hiperregulasi atau penerbitan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak di level eksekutif.

Selama empat tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lebih dari 8.000 peraturan dibentuk lembaga eksekutif melalui peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan pemerintah.

PSHK mencatat, dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Apabila dirata-rata, 6 regulasi lahir setiap hari di Indonesia.

Pada kurun waktu empat tahun itu, peraturan menteri paling banyak, mencapai 7.621. Rekor produsen peraturan terbanyak dipegang Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya (2019) yang diterbitkan PSHK bekerja sama dengan Bappenas menunjukkan hal mencengangkan. Terdapat satu substansi diatur dalam banyak undang-undang. Sebagai contoh, pengaturan mengenai profesi-profesi di bidang kesehatan dapat ditemukan pada tiga undang-undang berbeda.

Ada juga temuan 14 undang-undang yang teridentifikasi tidak memenuhi butir-butir materi muatan undang-undang. Artinya, ke-14 undang-undang itu mengatur permasalahan yang seharusnya tidak diatur dengan undang-undang.

Tumpang-tindih muatan peraturan perundangan di lingkungan pemerintah menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN).

BPHN belum sepenuhnya menjalankan tugas sehingga perlu dipertimbangkan pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang dijanjikan Jokowi saat kampanye. "Kami gabungkan di Pusat Legislasi Nasional. Kontrol langsung oleh presiden, satu pintu agar tak tumpang-tindih. Perda juga harus konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Kita sederhanakan semua. Apabila ada tumpang-tindih, langsung kelihatan, bisa kita lakukan revisi," ungkap Jokowi saat debat pilpres.

Peluang membentuk Pusat Legislasi Nasional terbuka lebar setelah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21 ayat (4) menyebutkan penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) di lingkungan pemerintah dikoordinasikan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan prolegnas dilaksanakan DPR, DPD, dan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20, penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu lima tahun.

Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah itu, DPR, DPD, dan pemerintah mengevaluasi prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Namun, jujur dikatakan bahwa selama ini target prolegnas setinggi gunung, tetapi pencapaiannya di bawah kaki bukit, belum pernah prolegnas mencapai target. Akan tetapi, pada proses evaluasi itulah omnibus law bisa direalisasikan.

Jauh lebih penting lagi ialah mengevaluasi seluruh peraturan yang dikeluarkan menteri selama ini. Sekitar dua pertiga regulasi eksekutif diproduksi kementerian yang isinya satu sama lain tumpang-tindih. Evaluasi menyeluruh terhadap obesitas regulasi menjadikan Indonesia sebagai negara hukum paripurna.



Berita Lainnya
  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik