Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

 Jangan Jewer-jeweran di Kabinet

Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group
21/10/2019 05:30
 Jangan Jewer-jeweran di Kabinet
Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group(Ilustrasi)

INI pernyataan sensasional. Demokrasi kita menyimpan krisis tersembunyi. Dia sesewaktu bisa meletus. Apa buktinya?

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hasil pilihan rakyat dengan partisipasi pemilih 81%. Akan tetapi, pelantikan mereka perlu dikawal 31.000 personel gabungan Polri dan TNI. 

Sebelumnya pelantikan 575 anggota DPR, yang juga hasil pilihan rakyat, perlu dikawal 16.400 personel Polri dan 7.800 personel TNI. Jelas sekali negara bersiap menggunakan otoritas penegakan keamanan dan ketertiban dengan kekerasan yang dimilikinya secara sah untuk mengawal hasil pilihan rakyatnya sendiri.

Yang 'paling lunak' ditunjukkan melalui pengaturan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang  melibatkan 195 personel. Yang tampak 'keras' gulungan berlapis-lapis kawat berduri dan pasukan bersenjata. Yang  paling tegas, dalam rangka pelantikan presiden-wakil presiden hasil pilihan rakyat, Polri tidak memberi izin kepada siapa pun untuk berdemonstrasi. 

Apakah Polri tidak tahu bahwa demonstrasi hak untuk mengekspresikan pendapat? Polri tahu benar, seperti Polri tahu benar bedanya 'tertib' dan 'anarkistis'.

Demikianlah dengan wajah yang satu kita bergembira pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar di bawah pengawalan 'senjata keras'. Dengan wajah yang lain kita sepatutnya prihatin demokrasi kita menyimpan krisis tersembunyi yang rasanya membutuhkan 'senjata lunak' untuk menyelesaikannya. 

Senjata lunak itu ialah elite negara membuka pandangan yang lebih jauh. Memenangi pemilu tidak berarti telah memenangkan hati rakyat. Pilpres telah membelah suara rakyat yang 'dikomporin' elite. Karena itu elite perlu diurus sesama elite.

Urusan sesama elite itu antara lain dibahasakan 'berkeringat' dan 'tidak berkeringat' dalam pilpres. Apakah yang tidak berkeringat dalam pilpres harus ditepikan dari kekuasaan demi tegaknya checks and balances?

Biarlah oposisi tetap menjadi oposisi. Sejujurnya saya penganut paham tersebut. Akan tetapi, senyatanya demokrasi kita menyimpan krisis tersembunyi yang sesewaktu dapat meletus.

Maka 'berkeringat' dan 'tidak berkeringat' kiranya bukan kearifan yang tahan uji. Dia neraca 'laba rugi'. Mencukupkan koalisi rupanya dipandang masih mempersempit diri dalam menegakkan pemerintahan yang lebih kuat dan stabil. Lagi pula yang keras beroposisi mulai capek dan berdarah-darah berada di luar kabinet.

Elite bertemu elite dan rakyat bertemu rakyat (maaf, elite belum tentu bertemu rakyat), 'nyambung' dalam satu substansi konstitusi, yakni memperkuat sistem presidensial dengan menghormati hak prerogatif presiden. Memilih Jokowi atau memilih Prabowo urusan 'kemarin'. Menyusun kabinet urusan 'sekarang', urusan Presiden Jokowi, presiden terpilih yang telah dilantik.

Jokowi juga presidennya Prabowo. Jokowi juga presiden seluruh pendukung dan pengikut Prabowo. Presiden punya tanggung jawab membuat polarisasi menjadi moderat. Elite penentu seyogianya ikut berperan.

Maka saya pun harus belajar untuk tidak terheran-heran bila kabinet yang merupakan produk hak prerogatif presiden itu sarat kebajikan politik untuk 'menetralkan lawan', tepatnya untuk menciptakan dukungan publik yang lebih luas demi pemerintahan yang lebih kuat. Bukan untuk 'menjinakkan lawan', apalagi untuk 'menaklukkan lawan'.

Kepada mereka yang duduk di kabinet, siapa pun mereka, apa pun partai dan asal usulnya, kiranya mereka benar-benar menjalankan tuntutan publik dan benar-benar bertanggung jawab sebagai pengelola negara.

Duduk di kabinet ialah turut berkuasa. Berkuasa bisa cepat lupa diri dalam segala hal. Sahabat sejati berani menjewer sahabat yang lupa diri. Diri sejati lebih dulu menjewer diri sendiri sebelum menjewer orang lain. Yang terbaik ialah di kabinet Jokowi jilid 2 tidak ada jewer-jeweran karena tidak ada menteri yang lupa diri.



Berita Lainnya
  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.