Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Penumpang Gelap Ketinggalan Kereta

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group
25/9/2019 05:10
Penumpang Gelap Ketinggalan Kereta
Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group(MI)

DEMO mahasiswa beberapa hari belakangan ini bisa dibilang demo gado-gado. Tuntutannya macam-macam, sambung-menyambung menjadi satu.

Ada yang menuntut Undang-Undang Pertanahan tidak disahkan. Ada yang menuntut RUU KUHP tidak disahkan. Ada pula yang menuntut RUU Pemasyarakatan tidak disahkan. Ada lagi yang menuntut pembatalan UU KPK hasil revisi. Daripada pusing karena enggak fokus, ada yang merangkum tuntutan-tuntutan itu dalam satu spanduk bertuliskan kira-kira 'menolak semua undang-undang yang merugikan rakyat'.

Beres? Tidak juga. Ternyata, justru ada tuntutan agar satu undang-undang segera disahkan, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Mungkin karena undang-undang ini tidak merugikan rakyat, mereka malah mendorong DPR segera mengesahkan. Akan tetapi, RUU KUHP yang dianggap merugikan rakyat karena mengatur urusan 'nganu-nganu' yang bersifat privat, mereka tolak.

Namun, sudahlah, namanya juga unjuk rasa. Ia proses memamerkan perasaan. Ia mirip curhat alias curahan hati. Jangan heran kalau banyak poster bertuliskan curhat, antara lain 'Jangan Matikan Keadilan', 'Matikan saja Mantanku', 'Asap Menutupi Ketampananku', dan 'Bantu Skripsi Semua Jurusan'. Ada juga poster 'Jasa Titip Es Teh'.

Serius mau demo? Entahlah. Yang jelas, curahan hati model begitu lebih baik daripada melampiaskan perasaan dengan membakar ban atau spanduk, memanjat gerbang Gedung DPR, apalagi menyerang petugas. Poster bertuliskan curahan hati seperti itu lebih baik karena mendinginkan suasana hati, serupa es teh di tengah terik matahari pada hari-hari mereka berunjuk rasa.

DPR dalam rapat paripurna kemarin menunda pengesahan sejumlah RUU, yaitu RUU KUHP, RUU Mineral dan Batu Bara, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.

Waktunya balik kandang, pulang ke kampus. Toh, DPR sudah memenuhi sebagian tuntutan kalian. Tak mungkin semua tuntutan dipenuhi.

Unjuk rasa merupakan negosiasi, dan dalam negosiasi semestinya tak boleh ada yang bernafsu menang sendiri. Yang masih coba bertahan atau malah mau menerobos gedung parlemen dihalau polisi dengan semprotan air atau gas air mata.

Salah satu yang tak dipenuhi ialah tuntutan pembatalan UU KPK. DPR sudah mengesahkan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna pekan lalu. Mestinya unjuk rasa besar-besaran kalian lakukan waktu sidang paripurna pekan lalu itu. Lupa, ya? Aduh, kalian ketinggalan kereta!

DPR tidak bisa membatalkan undang-undang. Itu gawenya Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan khawatir, masih ada kereta yang akan lewat, yakni uji materi ke MK.

Ada 'kereta' lain, kata pakar hukum tata negara, yakni Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atawa perppu. Namun, Presiden Jokowi sudah menyatakan emoh mengeluarkan perppu. Satu-satunya 'kereta' yang akan lewat, ya itu tadi, uji materi ke MK.

Demo-demo tadi mengarahkan anak panah ke DPR. Akan tetapi, kabarnya, ada penumpang gelap yang mengarahkan anak panah ke Jokowi. Mereka hendak menggagalkan pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2019.

Mereka, menurut analisis Ismail Fahmi dari Drone Emprit, mencoba menumpangi aksi mahasiswa di Yogyakarta, Senin (23/9). Mahasiswa menolak ditunggangi. Para penumpang gelap itu pun ketinggalan 'kereta' unjuk rasa mahasiswa.

Jauh sebelumnya, para penumpang gelap ini ketinggalan 'kereta' Pemilu 2019. Kalau tidak mau Jokowi jadi presiden, mestinya mereka bertempur di Pemilu 2019. Mereka sebetulnya sudah bertempur, tetapi kalah. Sabar, tunggu 'kereta' pemilu yang akan lewat di 2024 kalau kalian kepingin kandidat presiden kalian berkuasa.



Berita Lainnya
  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.