Hakim MK Pertanyakan Pemungutan Suara Pilkada Banjarbaru

HAKIM Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh KPU Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru dalam melanjutkan pemungutan suara meski terdapat satu pasangan calon (paslon) yang telah dinyatakan didiskualifikasi dalam Pilkada Banjarbaru 2024.

Pertanyaan itu disampaikan Enny dalam sidang perkara 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta pada Rabu (22/1). Enny menekankan pentingnya kejelasan dasar hukum yang digunakan oleh KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara pada tahun 2024 lalu. 

Enny mengungkapkan kebingungannya terhadap keputusan KPU yang tetap melangsungkan pemungutan suara meskipun paslon tersebut sudah tidak memenuhi syarat.

Baca juga : Rudy-Seno Tepis Adanya Kartel Politik

“Dasarnya apa? jika dianggap ada dua paslon, lalu satu paslon didiskualifikasi, apa dasar hukumnya untuk melanjutkan pemungutan suara di Pilkada Banjarbaru?” kata Enny.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa menjelaskan dasar hukum yang mereka gunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 54c. 

Akan tetapi, Enny kembali mempertanyakan bagaimana KPU dapat melaksanakan SK 1774 yang menganggap suara paslon yang telah didiskualifikasi sebagai suara tidak sah, mengingat Pasal 54c tidak mengatur soal hal tersebut.

Baca juga : MK Harus Evaluasi Mutu Pilkada Serentak 2024

Terkait hal itu, Andi mengakui adanya kekosongan hukum terkait imbas pendiskualifikasian paslon. Ia kemudian terlihat kesulitan saat menjawab pertanyaan Enny.

“Memang kami sadari ada kekosongan hukum dalam kasus ini, kami belum menemukan jawaban yang tepat," jawab Andi.

Lebih lanjut, Enny juga mempertanyakan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih tentang adanya pasangan calon yang didiskualifikasi, namun gambar paslon tersebut tetap ada di surat suara. Atas hal tersebut, Hakim Enny meragukan efektivitas sosialisasi tersebut.

Baca juga : Sengketa Pilkada 2024 Terakhir Disidangkan 11 Maret

“Apakah sosialisasi cukup dilakukan seperti itu? lantas bagaimana KPU Kota Banjarbaru menjelaskan hal ini kepada pemilih?” tanyanya.

Tak sampai di situ, Enny juga kembali menanyakan dasar hukum yang dijadikan landasan atas keputusan suara yang dianggap tidak sah bagi paslon terdiskualifikasi namun tetap tertera di surat suara. Ia pun menegaskan pentingnya dasar hukum yang jelas dan kuat dalam hal menjalankan hal ini.

“Kalau suara dinyatakan tidak sah, itu sudah diatur. Tapi yang saya ingin tahu bagaimana dengan dasar hukum yang jelas ketika paslon yang sudah didiskualifikasi tetap muncul di surat suara,” tuturnya.

Baca juga : Anwar Usman Terjatuh, MK Jadwal Ulang Sidang Sengketa Hasil Pilkada

KPU Banjarbaru menjawab bahwa SK 1774 sebagai dasar implementasi keputusan mereka, meskipun Enny menganggap dasar tersebut belum cukup kuat secara hukum.

“Setelah menerima SK 1774, kami segera berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada PPK dan PPS untuk menyampaikan informasi kepada publik dan KPPS, yang kemudian ditempelkan pengumuman kepada pemilih,” jela Andi. 

Sementara itu, Ketua Majelis Panel 2 Arief Hidayat, juga mempertanyakan imbas yang akan timbul jika pemungutan suara tetap dilanjutkan, mengingat ada tiga kemungkinan dampak bagi pemilih.

“Saya kira sosialisasi yang dilakukan bisa berisiko menurunkan partisipasi pemilih, karena jika mereka memilih pasangan yang didiskualifikasi, suara mereka tidak sah. Ini tentu berdampak pada partisipasi yang rendah terhadap proses Pilkada itu,” jelas Arief.

Enny juga kembali menanyakan dasar hukum suara dinyatakan tidak sah bagi paslon yang didiskualifikasi dengan gambar yang masih ada di surat suara. Menurutnya, tidak ada landasan hukum mengenai hal tersebut.

Namun, Andi menjawab bahwa KPU Banjarbaru tetap menjadikan SK 1774 sebagai pegangan dalam pelaksana implementasi pemungutan suara. (Dev/I-2)