Mendagri Tawarkan Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ini Rincian Jadwalnya

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tiga opsi jadwal pelantikan bagi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Opsi-opsi ini disusun untuk memastikan kelancaran proses pelantikan, baik untuk daerah yang tidak bersengketa maupun yang menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Opsi Pertama

Menurut Tito Karnavian, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dilakukan pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini akan dilaksanakan secara serentak di Istana Negara, Jakarta. 

"Pemerintah akan menentukan tanggal 6 Februari, hari Kamis," kata Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Baca juga : Menko Yusril Akan Temui MK Bahas Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Sementara, bupati dan wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota oleh Presiden yakni pada Senin, 10 Februari 2025.

"Namun, mohon ingat bahwa yang dilantik ini adalah yang tidak ada sengketa, jumlahnya 22. (Jumlah) 21 non-sengketa, ditambah satu gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang memang undang-undang DIY menjadi gubernur otomatis. Jadi 22," jelas Tito.

Opsi Kedua

Bagi daerah yang bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah direncanakan pada 17 April 2025. Pada opsi ini, pelantikan gubernur dan bupati/wali kota akan dilaksanakan secara terpisah.

Baca juga : Pemerintah Jelaskan Alasan Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa Didahulukan

Bupati dan wali kota juga dapat dilantik oleh Presiden atau oleh gubernur dilaksanakan pada Senin, 21 April 2025.

Opsi Ketiga

Opsi ini mempertimbangkan daerah yang ada sengketa MK telah dikeluarkan putusan dismissal. Putusan dismissal tersebut akan dikeluarkan pada 13 Februari hingga 15 Februari 2025.

Oleh karenanya dibuat opsi pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota serentak oleh presiden pada 20 Maret 2025.

Baca juga : Menko Yusril Lapor Prabowo Bahas Rencana Pelantikan Kepala Daerah yang tidak Bersengketa di MK

"Kalau ini ngikutin jadwal ini, maka dengan berbagai opsi tadi, presiden kalau opsi 1 ngelantik semuanya kami meng-exercise tanggal 20 maret 2025 artinya 1,5 bulan setelah 6 Februari, yang nonsengketa harus nunggu 1,5 bulan," jelas Tito.

Juga disiapkan pelantikan terpisah, gubernur oleh presiden pada 20 Maret 2025. Sementara bupati dan wali kota pada 24 Maret 2025 oleh presiden atau gubernur.

"Kemudian, kalau dilantik gubernur duluan, kemudian bupati wali kotanya memilih tanggal 24 maret. Jadi lebih lama lagi waktunya," kata Tito. (P-5)