Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana penetapan hari libur nasional pada Pilkada Serentak 27 November 2024.
"Ya, pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya termasuk ketika pemilu nasional kemarin," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11).
Selain itu, KPU juga akan mengirimkan surat dan mengkaji rencana tersebut bersama pemerintah. "Nanti kita akan kaji pihak-pihak yang menurunkan itu, tapi KPU akan bertemu dengan pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, KPU juga memastikan pengurusan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 telah rampung hingga 99%.
“Secara umum sudah di atas 99%, hanya beberapa titik saja yang soal surat suara. Karena kan cetakannya belum seluruhnya, tapi sebagian besar sudah semua. Kalau untuk kotak, kemudian tinta segala macam sudah 100% semua,” tuturnya.
Menurut dia,targetnya pada hari H pencoblosan Pilkada Serentak seluruh logistik telah sampai ke lokasi masing-masing. Sejumlah proses pun harus dilalui, mulai dari pengepakan hingga pembagian di tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang seluruhnya telah disimulasikan.
“Makanya daerah-daerah terjauh, terluar, yang butuh energi dan usaha lebih karena jarak dan seterusnya, itu kita prioritaskan untuk misalnya dicetak lebih awal, sehingga kemarin ada daerah yang katakanlah, Papua Tengah, itu sudah 100 persen dicetak, kemudian ada calon wakilnya yang meninggal sehingga ada perbaruan surat suara, padahal itu kita dulukan karena daerahnya jauh,” ucapnya.
Adapun secara rinci, distribusi bilik TPS dengan jumlah kebutuhan sekitar 1 juta lebih telah rampung 100%, proses penerimaan sudah 100%, kabel tis sekitar dari 5 juta lebih sudah 100%, pengadaan dan pengiriman tinta sudah 100%, pengadaan dan pengiriman kotak TPS sudah 100%, pengadaan segel sudah 100% dengan pengiriman di 99,8%.
Kemudian produksi surat suara gubernur dan wakil gubernur sudah 100% dengan pengiriman dan penerimaan di 97%, pengadaan surat suara bupati, walikota, dan wakil bupati walikota sudah 99,19% dengan pengiriman di 99%, daftar pasangan calon sudah 92% dengan pengiriman 77%. (J-2)
Fenomena post holiday blues atau penurunan suasana hati merupakan hal yang wajar.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
POS Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menunjukkan tren peningkatan aktivitas lintas batas pada H-3 menjelang Lebaran 2026
Kunci utama keberhasilan aturan pembatasan gawai bukan hanya pada larangan, melainkan pada keteladanan orangtua sebagai role model.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Transformasi Jakarta dari sekadar kota bisnis menjadi destinasi wisata edukatif dan hiburan kini tengah diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved