Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 1.325 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah sudah dinyatakan lengkap. Angka itu berasal dari 1.432 LHKPN yang sudah diterima KPK.
"KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, hari ini.
Menurutnya, mayoritas LHKPN dinyatakan tidak lengkap karena tidak disertakan oleh surat kuasa. Oleh karenanya, KPK mengingatkan kembali kepada bakal cakada untuk melengkapi LHKPN dengan surat kuasa bermaterai lewat surel pada alamat [email protected].
Baca juga : KPK Ingatkan Cakada Segera Serahkan LHKPN
Adapun bagi bakal cakada yang ingin melaporkannya secara langsung, Tessa menyebut pihaknya masih membuka layanan penerimaan penyampaian LHKPN khusus pada akhir pekan ini di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK sampai pukul 14.00 WIB.
"Bagi Bacakada yang telah menyampaikan LHKPN nya dan telah dilakukan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima," terang Tessa.
"Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu syarat pendaftaran bacakada ke KPU dalam gelaran Pilkada Serentak 2024 ini," pungkasnya. (Tri/P-2)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved