Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), menyampaikan beberapa hal yang menjadi indikator pemetaan titik rawan selama masa Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan agar seluruh pihak terkait bisa segera melakukan mitigasi.
"Pertama, kerawanan tinggi ada pada tempat ibadah yang dijadikan sebagai tempat berkampanye oleh peserta pemilu. Para tokoh agama kami imbau tidak menjadikan tempat ibadah sebagai kampanye," ujar Ketua Bawaslu Kota Bandung Dimas A Iskandar di Jawa Barat, Rabu (14/8).
Berikutnya, kerawanan terkait politik uang di beberapa titik. Itu membutuhkan perhatian dari para peserta pemilu dan seluruh pihak terkait.
Baca juga : Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko: Ketua Bawaslu Hanya Curhat
"Kerawanan selanjutnya, tertukarnya beberapa surat suara atau logistic seperti Pemilu 2019-2024. Mungkin untuk Pikada, bisa ditekan dan dicegah tertukar karena seluruh kecamatan tidak ada kekurangan logistik di setiap TPS yang bisa menghambat terjadinya proses jalannya Pilkada 2024," bebernya.
Terakhir kata Dimas, adalah kerawanan terkait otoritas penyelenggara. Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran, namun kemudian tidak ditindaklanjuti KPU, sebagai penyelenggara teknis. Ia berharap hal tersebut bisa disikapi KPU agar terjadi persamaan perspektif terkait proses penyelesaian atau pelaksanaan dalam setiap tahapan proses Pilkada 2024.
Bawaslu mengungkapkan semua kerawanan tersebut diketahui dari pemgalaman pilkada-pilkada sebelumnya. Semua itu dipelajari dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024. (Z-11)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved