Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Jawa Barat menemukan data pemilih ganda tingkat nasional atau antarprovinsi sebanyak 122.360 pemilih. Sementara data ganda tingkat Jawa Barat atau antarkabupaten dan kota sejumlah 85.155 pemilih.
Ditargetkan semua data ganda tersebut bersih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2024.
"Selama lima hari terakhir, kami menuntaskan 94.529 pemilih ganda. Hari ini menyisakan 27.840 pemilih dan akan diselesaikan hari ini juga," ungkap Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Jumat (9/8).
Baca juga : Ilham Habibie Kunjungi Sekretariat PGIW dan PPP
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan mengoptimalkan keberadaan PPK dan PPS.
Dia menambahkan pengecekan data ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data ganda terbanyak se-Indonesia. Untuk itu harus dilakukan komparasi dengan provinsi lain se-Indonesia karena untuk memenuhi unsur pemilih memenuhi syarat harus ada bukti KTP atau Kartu Keluarga terbaru.
Ketika ditemukan kegandaan pemilih di Jabar versus provinsi di luar Jabar, maka saling mengecek keberadaannya. Bila data terbarunya keberadaan pemilih tersebut ada di Jabar, maka di provinsi lain dicoret dengan keterangan tidak memenuhi syarat.
"Belum lagi NIK berbeda namanya sama. KPU Kabupaten/Kota harus mengecek status perekaman terbaru, pengecekan nama orangtua, pengecekan nama anggota keluarga, dan jika ternyata ganda salah satu akan dinonaktifkan," ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini penyelenggara pemilu tengah melakukan tahapan Pilkada 2024 yakni Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan dan desa yang sudah dilaksanakan pada 1-3 Agustus 2024. Sementara rekapitulasi tingkat kecamatan pada 5-7 Agustus 2024, penetapan DPS tingkat kota/kabupaten pada 9-11 Agustus 2024 dan tingkat provinsi 15 Agustus 2024 mendatang. (SG/J-3)
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved