Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Ia menyatakan partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengusung pasangan calon di Pilkada Sumut dan Jatim 2024.
"PDI Perjuangan di Sumut bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur, kami juga sedang menyiapkan kerja sama politik, sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi untuk provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.
Baca juga : Pilkada Jatim, PDIP tak Risau Elektabilitas Risma masih di Bawah Khofifah
Dia menilai PDIP saat ini masih menjaring nama-nama yang mampu untuk diusung dalam Pilkada Sumut dan Jatim, apalagi pasangan calon yang akan diusung harus mencerminkan aspirasi rakyat.
"Kami sudah melaksanakan pelatihan tim kampanye pada batch yang ketiga, sehingga bagi kami Pilkada bukan sekadar figur, tetapi ini konsolidasi partai, ini pergerakan mesin partai," katanya.
"Ini keyakinan pada ideologi, ini komitmen kepada rakyat dan tanggung jawab bagi masa depan," sambung dia.
Baca juga : Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut, PDIP Ibaratkan Semut Melawan Gajah
Untuk diketahui, pada Pilkada Sumut baru ada nama Bobby Nasution yang sudah banyak didukung oleh partai politik. Dia didukung oleh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni PKS dan PKB.
Selain itu, ada nama Edy Rahmayadi yang digadang-gadang akan menjadi lawan Bobby di Pilkada Sumut. Meski begitu, sampai saat ini belum ada kepastian dukungan dari PDIP.
Sementara itu untuk Pilkada Jatim, pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak telah mendapatkan banyak dukungan parpol.
PDIP juga masih terus berkomunikasi dengan PKB membahas terkait pasangan calon yang akan diusung.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved