Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur lantaran yang bersangkutan belum melakukan safari politik.
"Ibu Risma itu nomor dua (karena) belum bergerak. Sama dengan survei Pak Andika di Jawa Tengah belum bergerak. Artinya mereka-mereka itu mengandung harapan dari rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.
Pria asal Yogyakarta itu mengaku saat ini partainya masih menjaring sosok yang layak untuk diusung dalam Pilkada Jatim.
Baca juga : PDIP Resmi Usung Tri Adhianto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi
Namun, dia mengatakan Risma menjadi salah satu kandidat yang dicermati oleh partainya. Hasto pun meyakini elektabilitas Risma mengandung harapan dari rakyat.
"Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsionaris DPP Pak Said Abdullah juga, Pak Pramono Anung untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur," katanya.
Selain itu, Hasto mengungkapkan partai berlambang banteng moncong putih itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk Pilkada Bali, yakni Wayan Koster dan Giri Prasta.
Baca juga : PDIP Siapkan Penantang Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
"Di Bali dalam pemilu kemarin di tingkat kabupaten/kota kursi kami bertambah 14, sehingga ini menunjukkan kepercayaan rakyat. Nah terhadap siapa yang dicalonkan, kan muncul ada nama Pak Koster, Pak Giri, dan beberapa kepala daerah dari PDIP," ungkap Hasto.
Sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis Litbang Kompas, Jumat (19/7), elektabilitas Khofifah Indar Parawansa berada di posisi pertama dengan 26,8 persen. Risma mengikuti di posisi kedua dengan elektabilitas 13,6 persen.
Di posisi ketiga survei Litbang Kompas di Jatim, ada Emil Dardak dengan elektabilitas 3,8 persen. Khofifah dan Emil Dardak akan berduet kembali di Pilkada Jatim 2024 setelah 5 tahun bersama-sama memimpin provinsi tersebut. (Ant/Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved