Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur lantaran yang bersangkutan belum melakukan safari politik.
"Ibu Risma itu nomor dua (karena) belum bergerak. Sama dengan survei Pak Andika di Jawa Tengah belum bergerak. Artinya mereka-mereka itu mengandung harapan dari rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.
Pria asal Yogyakarta itu mengaku saat ini partainya masih menjaring sosok yang layak untuk diusung dalam Pilkada Jatim.
Baca juga : PDIP Resmi Usung Tri Adhianto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi
Namun, dia mengatakan Risma menjadi salah satu kandidat yang dicermati oleh partainya. Hasto pun meyakini elektabilitas Risma mengandung harapan dari rakyat.
"Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsionaris DPP Pak Said Abdullah juga, Pak Pramono Anung untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur," katanya.
Selain itu, Hasto mengungkapkan partai berlambang banteng moncong putih itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk Pilkada Bali, yakni Wayan Koster dan Giri Prasta.
Baca juga : PDIP Siapkan Penantang Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
"Di Bali dalam pemilu kemarin di tingkat kabupaten/kota kursi kami bertambah 14, sehingga ini menunjukkan kepercayaan rakyat. Nah terhadap siapa yang dicalonkan, kan muncul ada nama Pak Koster, Pak Giri, dan beberapa kepala daerah dari PDIP," ungkap Hasto.
Sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis Litbang Kompas, Jumat (19/7), elektabilitas Khofifah Indar Parawansa berada di posisi pertama dengan 26,8 persen. Risma mengikuti di posisi kedua dengan elektabilitas 13,6 persen.
Di posisi ketiga survei Litbang Kompas di Jatim, ada Emil Dardak dengan elektabilitas 3,8 persen. Khofifah dan Emil Dardak akan berduet kembali di Pilkada Jatim 2024 setelah 5 tahun bersama-sama memimpin provinsi tersebut. (Ant/Z-7)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved