Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP merespons koalisi gemuk yang mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. PDIP mengibaratkan semut akan melawan gajah.
"Kita akan berusaha untuk tetap membangun koalisi, membangun kerja sama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah," kata Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Dia bercerita soal permainan suit jari. Jempol berarti gajah dan kelingking adalah semut. Jempol disebut kalah melawan kelingking karena ada kekuatan yang dibentuk. PDIP ingin mengambil analogi tersebut.
Baca juga : Pilgub Sumut, PDIP Cari Pemimpin bukan Bos dan Menantu Orang Besar
"Kelingking sama gajah menang mana? Menang semut. Menang kelingking. Kenapa? Karena kita akan membangun kerja sama dengan rakyat kecil. Semut-semut ini loh. Semut merah, semut rangrang, semut hitam. Ini kita nanti akan bersama-sama melawan gajah," ujar Djarot.
PDIP, kata dia, masih menjaring figur-figur yang akan diusung. Partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu menangkap usulan akar rumput mengusung figur, salah satunya eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
"Suara semut yang kita itu kemudian disalurkan masyarakat yang disalurkan melalui PDI Perjuangan ada beberapa, ada Pak Edy Rachmayadi masuk di situ, ada Nikson Nababan masih di situ, kita juga punya banyak stok, ada akademisi, tokoh org Jawa yg bagus itu doktor Sutarto," jelas Djarot.
Bobby sudah mengantongi dukungan dari tujuh parpol untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Yakni meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
(Z-9)
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved