Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyebut pihaknya masih mencari sosok pemimpin yang bukan bos ataupun menantu orang besar dalam Pilgub Sumut 2024. Partainya ingin mencari sosok yang dapat menyelesaikan persoalan di Sumut, seperti korupsi, kemiskinan, hingga infrastruktur.
"Artinya pemerataan di Sumut harus ditangani oleh orang yang mumpuni, yang punya pengalaman, yang punya keberanian. Karena memimpin Sumut itu butuh nyali juga, karena saya pernah ditugaskan di sana meskipun tidak berhasil juga," tegas Djarot, di DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5).
Djarot menilai banyak tugas yang harus diselesaikan oleh pemimpin Sumut ke depan. Maka, Djarot menilai tidak mudah mencari sosok yang mumpuni untuk memimpin Sumut.
Baca juga : NasDem Utamakan Kader Internal untuk Pencalonan Pilgub Jakarta
"Kita lagi menjaring. PDIP mempunyai banyak stok, stok pemimpin yang bisa diajukan untuk mengikuti Pilkada," ujarnya.
Djarot mengemukakan sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat ialah yang dapat melayani dan mendengarkan rakyat. Pasalnya, lanjut Djarot, rakyat tidak berharap pemimpin yang selalu ingin disanjung.
"Kemudian, kita itu mencari sosok pemimpin bukan bos, ini penting. Karena yang kita butuhkan itu seorang pemimpin yang betul-betul melayani, dekat dengan rakyat, mendengarkan rakyat, bisa jadi teladan," terang Djarot.
Baca juga : Djarot Bahas Sosok Menantu ‘Orang Besar’ di Pilgub Sumut, Sindir Bobby Nasution?
"Bukan bos yang minta dilayani, minta disanjung-sanjung, mentang-mentang jangan dia menantunya orang besar ya," papar Djarot.
Diketahui, saat ini partainya masih menjaring sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub Sumut. Djarot mengatakan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga masuk ke dalam pemetaan.
Djarot menuturkan PDIP tengah membangun komunikasi dengan partai lain. Nanti, Djarot menuturkan hasil dari pemetaan itu akan disampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Termasuk PDIP membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Partai Golkar. Dengan Bang Musa Rajekshah (Ijeck), karena di sana itu kan masih banyak potensi, itu ada Edy Rahmayadi, kemudian di kita ada Nikson Nababan, kemudian ada Sutarto, banyak sekali potensi," ujarnya.
"Termasuk juga Pak Ahok, ya, kalau misalkan dari pemetaan, dari sisi pemetaan memungkinkan untuk diajukan beliau. Tapi beliau untuk itu (maju), nanti akan disampaikan hasil pemetaannya kepada Ibu Ketua Umum," tandasnya. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved