Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak sepakat Bupati Asahan, yang juga kader Golkar, Surya menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. PKB sempat mengusulkan agar pendamping Bobby dari kalangan perempuan.
"PKB intinya ingin wakilnya perempuan gitu. Kalau Pak Surya yang dimaksudkan, Pak Surya kan laki-laki," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
PKB sempat mengusulkan artis Nagita Slavina sebagai cawagub Bobby. Jazilul berharap ada perubahan figur yang akan mendampingi Bobby, khususnya dari tokoh perempuan Sumut.
Baca juga : Jelang Pilkada, PKB Dukung yang Punya Misi Bangun Daerah
"Siapa tahu di tengah jalan ada juga yang usul kader perempuan di luar Mbak Nagita, tokoh di partai di Sumatra Utara," ujar Jazilul.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengambil keputusan soal cawagub dari Bobby. Sosok yang diusung mendampingi Bobby ialah Bupati Asahan Surya.
"Sumatra Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni saudara Muhammad Bobby Afif Nasution dengan wakil saudara Surya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/7). (Z-1)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Proses integrasi dinas tersebut sedang dalam tahap persiapan dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved