Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan partainya akan mengusung siapapun putra putri Indonesia yang berkualitas dan bercita-cita untuk membangun daerah dalam pemilihan kepala dearah (pilkada) mendatang.
“Yang memiliki gagasan, memiliki cita-cita untuk membangun daerah, tanpa melihat latar belakang apa pun, suku, agama, ras, golongan dan partai apa pun,” ujarnya di rumah dinasnya, di Jakarta, Sabtu (20/4).
Cak Imin juga menuturkan apabila kader dari internal PKB ternyata tidak memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan, maka kader PKB tersebut tidak akan diusung dalam pilkada.
Baca juga : Soal Pilgub Sumut, Bobbi Sebut tidak Perlu Daftar ke Golkar
“Dalam kesempatan ini saya dan teman-teman seluruh jajaran DPP, DPW, DPC, sejak hari ini membuka kesempatan untuk seluruh warga, masyarakat, tokoh-tokoh yang ingin maju di dalam pemilihan kepala daerah, kami bukan hanya siap mendampingi untuk pemenangan tetapi kami siap untuk mendampingi berbagai program-program yang harus diimplementasikan untuk menjadi visi-misinya di dalam merebut hati rakyat untuk memilih,” kata dia.
Dalam menentukan calon yang akan diusung dalam pilkada kelak, lanjut Cak Imin, PKB akan melibatkan beberapa tokoh untuk menilai dan menyeleksi para kandidat yang ingin diusung.
Untuk sementara ini, Cak Imin mengatakan belum ada calon atau daftar nama yang akan diusung PKB untuk maju dalam pilkada Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur.
Baca juga : Maju Pilkada Bogor, Sendi Fardiansyah Gandeng Parpol Ini
“Jadi, kami belum bisa memutuskan siapapun calonnya untuk DKI, Jabar dan Jatim. Begitu juga daerah lainnya. Kami hanya bisa menunggu siapa saja yang mendaftar, lalu kita uji. Kita libatkan tokoh untuk melakukan uji publik dan kita beri keleluasan tokoh-tokoh untuk menentukan. Jadi penentuannya nanti bukan hanya semata-mata ditentukan PKB, tetapi betul-betul harapan dari masyarakat pada umumnya,” ucap dia.
Begitu pula dengan sosok yang akan diusung PKB dalam pilkada Sumatra Utara. Santer diisukan PKB akan ikut mengusung Bobby Nasution. Namun, Cak Imin belum memberikan jawaban pasti apakah PKB akan mengusung Bobby atau tidak.
“Per hari ini belum ada yang mendafar di PKB. Baru nanti siapa yang mendaftar apakah yang terakhir atau siapa pun dia kita baru bisa berkesimpulan. Karena di Sumut sampe detik ini belum ada yang berniat mendaftarkan di PKB, mungkin setelah saya buka ini nanti akan ada pendaftar,” katanya. (Z-6)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Dewas KPK memanggil Kasatgas Rossa Purbo Bekti untuk mengklarifikasi aduan terkait tidak dipanggilnya Bobby Nasution dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved