Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Kawani Bogor, Sendi Fardiansyah, mengambil formulir pendaftaran sebagai Calon Wali Kota Bogor di DPC PDI-P dan PKB Kota Bogor pada Kamis siang (18/4). Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, mengakui Sendi Fardiansyah mendaftarkan diri melalui PDI-P Kota Bogor.
"Terima kasih kepada Kang Sendi Fardiansyah, karena telah mendaftarkan diri melalui partai kami. Ini merupakan langkah yang tepat karena calon wali kota memang harus membuka komunikasi ke seluruh partai yang ada di Kota Bogor. Saat ini belum ada calon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari PDI-P. Semoga dengan pendaftaran ini dapat diusung dari PDI-P," ucap Dadang.
Setelah mengambil formulir di DPC PDI-P Kota Bogor, Sendi Fardiansyah dan rombongan bergegas menyambangi kantor DPC PKB Kota Bogor untuk kembali mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Kota Bogor pada Pilkada 2024. "Alhamdulillah dapat bersilaturahmi bersama Kang Sendi Fardiansyah yang akan berjuang menjadi pemimpin di Kota Bogor. Terima kasih sudah berkunjung semoga bisa diusung oleh PKB," ujar Ketua DPC PKB Kota Bogor, Dewi Fatimah.
Sendi Fardiansyah mengungkapkan harapannya agar dapat mengembalikan formulir pendaftaran ini secepatnya sebagai wujud keseriusannya terhadap PDI-P dan PKB Kota Bogor. "Saya telah mengambil formulir pendaftaran untuk Calon Wali Kota Bogor dari DPC PDI-P dan DPC PKB Kota Bogor. Kami berharap ke depan akan mengikuti mekanisme yang ada di internal PDI-P dan PKB. Mudah-mudahan dengan kesamaan visi misi kita bisa bersinergi untuk Kota Bogor," kata Sendi dalam keterangan tertulis.
Sebagai informasi, Sendi Fardiansyah, juga telah mengambil formulir pencalonan Wali Kota Bogor, melalui DPC Partai Gerindra Kota Bogor pada Selasa (16/04) silam. "Niat baik untuk membangun Kota Bogor dimulai dari komunikasi yang lancar dan terbuka dengan semua partai politik yang ada. Ikhtiar itu yang sedang saya jalankan dalam minggu-minggu ini. Insya Allah, hasilnya baik," tutup Sendi. (Z-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) merubah sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura.
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Dampak terparah terjadi di Kampung Babakan Cicarewed, Desa Cijayanti.
INDONESIA kembali kehilangan salah satu sosok teladan moral bangsa. Meriyati Roeslani Hoegeng, yang akrab disapa Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mendiang Kapolri Jendral Hoengeng
Ia menyebut fenomena fear of missing out (FOMO) mendorong investor ramai-ramai masuk ke saham yang likuiditas dan fundamentalnya terbatas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved