Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik persyaratan yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Persyaratan itu terkait menduetkan kader PDIP sebagai pendamping Anies.
"Oh boleh, boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas bagus, kalau PDIP mengusulkan cawagub," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Sikap PDIP itu, kata Jazilul, sebagai pertanda besar untuk mendukung Anies. Ia pun menunggu nama kader PDIP yang bakal dipasangkan dengan Anies.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
Terkait komunikasi dengan PDIP, PKB mengaku masih bersifat informal. Namun, ia berharap partai berlambang banteng itu dapat mendukung Anies.
"Saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengutarakan potensi pihaknya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia memandang PDIP
memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan kadernya sebagai pendamping Anies.
"Nah apakah misalnya Pak Anies calon Gubernur kami tentu mengisyaratkan untuk mengisi dengan kader kami kan begitu kan. Karena kami kan urutan nomor dua di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu," kata Eriko, Senin, 15 Juli 2024. (Medcom/Z-6)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved