Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik persyaratan yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Persyaratan itu terkait menduetkan kader PDIP sebagai pendamping Anies.
"Oh boleh, boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas bagus, kalau PDIP mengusulkan cawagub," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Sikap PDIP itu, kata Jazilul, sebagai pertanda besar untuk mendukung Anies. Ia pun menunggu nama kader PDIP yang bakal dipasangkan dengan Anies.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
Terkait komunikasi dengan PDIP, PKB mengaku masih bersifat informal. Namun, ia berharap partai berlambang banteng itu dapat mendukung Anies.
"Saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengutarakan potensi pihaknya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia memandang PDIP
memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan kadernya sebagai pendamping Anies.
"Nah apakah misalnya Pak Anies calon Gubernur kami tentu mengisyaratkan untuk mengisi dengan kader kami kan begitu kan. Karena kami kan urutan nomor dua di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu," kata Eriko, Senin, 15 Juli 2024. (Medcom/Z-6)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved