Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik persyaratan yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Persyaratan itu terkait menduetkan kader PDIP sebagai pendamping Anies.
"Oh boleh, boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas bagus, kalau PDIP mengusulkan cawagub," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Sikap PDIP itu, kata Jazilul, sebagai pertanda besar untuk mendukung Anies. Ia pun menunggu nama kader PDIP yang bakal dipasangkan dengan Anies.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
Terkait komunikasi dengan PDIP, PKB mengaku masih bersifat informal. Namun, ia berharap partai berlambang banteng itu dapat mendukung Anies.
"Saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengutarakan potensi pihaknya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia memandang PDIP
memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan kadernya sebagai pendamping Anies.
"Nah apakah misalnya Pak Anies calon Gubernur kami tentu mengisyaratkan untuk mengisi dengan kader kami kan begitu kan. Karena kami kan urutan nomor dua di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu," kata Eriko, Senin, 15 Juli 2024. (Medcom/Z-6)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved