Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik persyaratan yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Persyaratan itu terkait menduetkan kader PDIP sebagai pendamping Anies.
"Oh boleh, boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas bagus, kalau PDIP mengusulkan cawagub," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Sikap PDIP itu, kata Jazilul, sebagai pertanda besar untuk mendukung Anies. Ia pun menunggu nama kader PDIP yang bakal dipasangkan dengan Anies.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
Terkait komunikasi dengan PDIP, PKB mengaku masih bersifat informal. Namun, ia berharap partai berlambang banteng itu dapat mendukung Anies.
"Saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengutarakan potensi pihaknya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia memandang PDIP
memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan kadernya sebagai pendamping Anies.
"Nah apakah misalnya Pak Anies calon Gubernur kami tentu mengisyaratkan untuk mengisi dengan kader kami kan begitu kan. Karena kami kan urutan nomor dua di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu," kata Eriko, Senin, 15 Juli 2024. (Medcom/Z-6)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved