Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik persyaratan yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Persyaratan itu terkait menduetkan kader PDIP sebagai pendamping Anies.
"Oh boleh, boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas bagus, kalau PDIP mengusulkan cawagub," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Sikap PDIP itu, kata Jazilul, sebagai pertanda besar untuk mendukung Anies. Ia pun menunggu nama kader PDIP yang bakal dipasangkan dengan Anies.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
Terkait komunikasi dengan PDIP, PKB mengaku masih bersifat informal. Namun, ia berharap partai berlambang banteng itu dapat mendukung Anies.
"Saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengutarakan potensi pihaknya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia memandang PDIP
memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan kadernya sebagai pendamping Anies.
"Nah apakah misalnya Pak Anies calon Gubernur kami tentu mengisyaratkan untuk mengisi dengan kader kami kan begitu kan. Karena kami kan urutan nomor dua di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu," kata Eriko, Senin, 15 Juli 2024. (Medcom/Z-6)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved