Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menekankan tidak ada sosok yang mampu menyaingi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Anies masih tinggi dan peluang menang tinggi.
"Itu (survei) sesuai dengan pengamatan PKB. Memang Pak Anies tidak ada lawan di DKI. Kami PKB yang sudah memutuskan Pak Anies maju ke DKI," ujar Jazilul ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Jazilul berharap PDI Perjuangan (PDIP) dapat ikut dalam koalisi mendukung Anies. Ia juga ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap solid sebagai partai pengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
"Saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," jelasnya.
Terkait kursi calon wakil gubernur (cawagub), PKB, kata Jazilul belum menentukan sosok yang diusung. Ia menilai menentukan cawagub tidak terlalu sulit dibandingkan calon gubernur (cagub)
"Tunggu aja, karena Cawagub kan cuma nambah-nambah aja, tidak terlalu signifikan," jelasnya.
Baca juga : Kunci Anies-Sohibul, Mardani: Banyak yang Tertarik dengan AMAN
Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas sejumlah nama yang diisukan akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasilnya, Anies Baswedan menjadi yang tertinggi dengan 29,8 persen.
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menempati urutan pertama, disusul mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Adapun, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di urutan ketiga, disusul Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.Berikut hasil survei elektabilitas sejumlah nama di DKI Jakarta:
Litbang Kompas melakukan survei pada 15-20 Juni 2024 dengan melibatkan 400 responden secara acak di DKI Jakarta. Metode yang digunakan yakni pencuplikan sistematis bertingkat.
Tingkat kepercayaan pada survei tersebut sekitar 95 persen, dan margin of error sekitar 4,9 persen. Survei tersebut sepenuhnya dibiayai PT Kompas Media Nusantara. (Medcom/Z-6)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
KETUA Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberi solusi atas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespon soal pernyataan dua menteri Prabowo Subianto yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai bos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved